Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Agrowisata: Studi di Kabupaten Kuningan

Abstract

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan agrowisata dalam perspektif hukum tata ruang. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas kerangka hukum dalam mendukung prinsip keberlanjutan serta kebijakannya di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Pendekatan dilakukan melalui observasi lapangan, pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Sedangkan implementasinya menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat daerah masih mengalami masalah koordinasi antar sektor. Meskipun secara normatif telah ada integrasi antara RTRW, RPJPD, dan RIPPARKAB, dalam praktiknya, masih terdapat keterpisahan antara sektor pariwisata, pertanian, dan pengaturan ruang. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pendekatan lintas sektor yang seharusnya menjadi dasar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan kebijakan daerah. Kesimpulannya adalah bahwa kerangka hukum dan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis agrowisata di Kabupaten Kuningan telah tersusun secara normatif dan terintegrasi dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan penguatan pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan dan pengawasan ruang agar prinsip keberlanjutan dapat tercapai secara efektif.
Kata kunci: agrowisata; kabupaten kuningan; kebijakan; pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT
This study aims to analyze the regulation and implementation of sustainable tourism development in agrotourism areas from a spatial planning law perspective. The study focuses on the effectiveness of the legal framework in supporting the principles of sustainability and related policies at the local level, particularly in Kuningan Regency, West Java. The research method employed is a socio-legal approach. This approach involves field observations, interviews with relevant stakeholders, and a review of relevant laws and regulations, including Law No. 10 of 2009 on Tourism and Kuningan Regency Regional Regulation No. 26 of 2011. The research findings indicate that, normatively, there are already comprehensive and integrated regulations in place to support sustainable tourism. However, in terms of implementation, there is a tendency for the execution of tourism policies at the local level to still face coordination issues across sectors. Although there is normative integration between the Regional Spatial Plan (RTRW), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJPD), and the Regional Tourism Development Plan (RIPPARKAB), in practice, there remains a disconnect between the tourism, agriculture, and spatial planning sectors. This situation indicates that the cross sectoral approach which should serve as the foundation for sustainable tourism development has not yet been fully implemented in regional policy management. In conclusion, the legal and policy framework for sustainable tourism development based on agrotourism in Kuningan Regency has been established in a normative and integrated manner across various regulations; however, its implementation remains suboptimal due to weak cross-sectoral coordination. Therefore, it is necessary to strengthen a multidisciplinary approach to spatial management and oversight so that the principles of sustainability can be effectively achieved.
Keywords: agritourism; kuningan regency; policy; sustainable tourism.