2026-06-13T00:55:44Z http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/oai

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/17 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA Nurlinda, Ida kebijakan pengelolaan sumber daya alam penegakan hukum Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2016-10-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/17 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 1-9 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/17/3 Copyright (c) 2024 Ida Nurlinda https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/19 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

MEDIASI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT Siombo, Marhaeni Ria mediasi penyelesaian sengketa non litigasi pelanggaran hak lingkungan hidup sehat. UUPPLH tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat adalah ‘hak’ setiap warga negara Indonesia. Manusia adalah subyek hukum, pemikul hak dan kewajiban. Fungsi hukum adalah mengatur terlaksananya interaksi antara hak dan kewajiban masing-masing orang, supaya tercipta ketertiban. Hak dan kewajiban melekat utuh dalam diri manusia. Dalam hukum perdata mengatur interaksi hak di satu pihak dan kewajiban dipihak lainnya, begitu seterusnya pergaulan manusia. Pelanggaran terhadap ‘hak’ akan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaktertiban atau sengketa di antara para pihak, yang harus diselesaikan secara hukum. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan persyaratan yang diwajibkan terhadap suatu kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan. AMDAL merupakan instrumen hukum berkaitan dengan perizinan yang esensinya untuk mengontrol pelaksanaan tiga pilar pembangunan, ekonomi, sosial dan ekologi. Dokumen AMDAL akan memberikan petunjuk terjadinya pelanggaran terhadap ‘hak’ masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup berkaitan dnengan ganti rugi terhadap mereka yang dilanggar haknya dan pemulihan lingkungan terhadap lingkungan yang rusak. Pembayaran ganti rugi sebagai konpensasi atas penderitaan dari pelanggaran hak lingkungan, pengembalian penderita pada kedaan semula (restitusio in integrum). Pasal 84 UUPPLH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Secara non litigasi lebih mengutamakan musyawarah mufakat, win-win solution, misalnya mediasi. Dalam mediasi kedua pihak sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian, selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak, di sinilah titik lemahnya penyelesaian non litigasi. Secara teknis penyelesaian sengketa non litigasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur. Mediasi di Pengadilan, tetapi sampai saat ini khusus untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup non litigasi belum menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/19 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 10-18 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/19/2 Copyright (c) 2016 Marhaeni Ria Siombo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/20 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Adharani, Yulinda Nurzaman, R. Adi Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pembangunan berkelanjutan Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/20 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 1-13 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/20/5 Copyright (c) 2017 Yulinda Adharani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/23 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN Kurniati, Nia Priyanta, Maret Kawasan Perbatasan Kalimantan Pengadaan Tanah Prasarana Jalan Pengadaan tanah untuk menyelenggarakan pembangunan prasarana jaringan jalan di kawasan perbatasan darat Negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan memberi kontribusi dukungan pertahanan dan keamanan negara, membuka keterisolasian wilayah, dan memberi aksesibilitas serta mobilitas bagi barang/jasa, dan orang. Pengadaan tanah menghadapi kendala akibat konflik norma diantara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hasil Penelitian: Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan meliputi sebagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional. Penerapan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, melahirkan konsep perjanjian pinjam pakai sebagai dasar pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara tersebut. Kesimpulan: Penerapan metode penemuan hukum menjadi “benang merah” atas penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui penegakkan hukum Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015. Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang meliputi penggunaan bagian wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional bukan suatu keniscayaan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/23 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 14-29 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/23/7 Copyright (c) 2017 Nia Kurniati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/24 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 Kartowiyono, Kartono Izin Pertambangan Undang-Undang Pemda 2014 Wewenang Pengawasan Pasca berlakunya UU Pemda 2014, konflik wewenang dalam penegakan hukum administratif melalui pengawasan dapat terjadi antara dua tingkat pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan bergeser kepada provinsi sejalan dengan pengalihan wewenang penerbitan izin pertambangan yang semula berada di kabupaten/kota, sementara wewenang bupati/walikota dalam UU Minerba belum dicabut. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis konflik norma serta memecahkan dilema penegakan hukum adminsitratif melalui pengawasan dalam pengelolaan pertambangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah pendekatan yuridis normatif. Informasi dan data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan metode interpretasi hukum maupun berdasar asas-asas hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagai peraturan baru dan umum, UU Pemda mempunyai posisi lebih kuat dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, usaha pertambangan yang lebih banyak berada di wilayah kabupaten/kota menuntut pengawasan kegiatan pertambangan oleh provinsi harus mengikusertakan bupati/walikota berdasarkan tugas pembantuan (medebewind). Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/24 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 30-39 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/24/8 Copyright (c) 2017 Kartono Kartowiyono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/27 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN PERUBAHAN KEWENANGAN PEMDA DAN DAMPAKNYA PADA PENGELOLAAN SDA Siombo, Marhaeni Ria Pengelolaan sumber daya alam regulasi otonomi daerah Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi, dengan adanya pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini disambut positif, yang kemudian diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974 (yang dianggap sentralistik), disempurnakan lagi dengan UU No. 32 Tahun 2004. Seiring dengan itu terjadi banyak perubahan pada sistem pemerintahan termasuk pemilihan secara langsung kepala daerah. Mulailah timbul persoalan, termsuk penyalagunaan kewenangan oleh beberapa kepala daerah, dalam mengeluarkan izin lingkungan. Kelemahan tersebut memicu untuk disempurnakan sehingga berganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, menimbulkan persoalan baru, dengan adanya macam-macam urusan pemerintahan, yang kemudian terbagi-bagi lagi. Urusan pemerintahan yang tadinya menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota menjadi berpindah ke pemda provinsi. Hal ini termasuk berdampak pada kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/27 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 40-46 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/27/9 Copyright (c) 2017 Marhaeni Ria Siombo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/28 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Rubiati, Betty Pujiwati, Yani Djakaria, Mulyani Pendaftaran Kelembagaan SKBG sarusun Kepemilikan rumah susun yang ada saat ini menyatukan rumah susun dengan hak atas tanahnya yang harganya tinggi sehingga sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam perkembangannya pengaturan rumah susun yang baru sudah memisahkan bangunan rumah susun dengan hak atas tanahnya sesuai dengan asas pemisahan horizontal, yaitu satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah barang milik pemerintah/ daerah dan tanah wakaf dengan cara sewa. Namun hal ini masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah bahwa sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pendaftaran kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun), namun sudah ada upaya pemerintah untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SKBG Sarusun dan kelembagaannya yang melibatkan instansi tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai instansi teknis yang mengatur tentang perumahan dan bangunan gedung. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/28 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 134-145 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/28/10 Copyright (c) 2017 Betty Rubiati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/29 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

KAJIAN HUKUM PUTUSAN PTUN SEMARANG NOMOR: 67/G/2013/PTUN.SMG TENTANG PERTAMBANGAN EKSPLORASI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP Sibarani, Sabungan Izin Pertambangan amdal Pengelolaan Lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan PTUN Nomor 67/G/2013/PTUN.Smg tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan dalam hubungannya dengan dokumen Amdal, IUP dan lain-lain, dimana dalam hal ini ada dampak yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Alam Mineral Lestari di antaranya adalah abrasi dan kerusakan lingkungan. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam, perlu ada pemulihan kawasan pesisir di Jepara khususnya dan kawasan pesisir lainnya di Indonesia dan melakukan evaluasi izin tambang di Indonesia. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/29 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 146-156 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/29/11 Copyright (c) 2017 Sabungan Sibarani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/30 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014: POTENSI SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP LINTAS BATAS INDONESIA-SINGAPURA Imamulhadi, Imamulhadi Transboundary Haze Populasi Pencemaran Menyikapi permasalahan pencemaran kabut asap yang berasal dari Indonesia, Singapura telah mengundangkan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014, yang memberlakukan prinsip extra-territorial. Berkenaan dengan pemberlakuan prinsip extra-territorial, hal tersebut memunculkan potensi konflik antara Indonesia dengan Singapura. Berkenaan dengan masalah tersebut maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional mana yang terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terkait dengan metode pendekatan tersebut, di dalam menginventarisasi informasi dan data terkait permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data kepustakaan terinventarisir selanjutnya data diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif. Beranjak dari permasalahan yang ditetapkan, diperoleh kesimpulan bahwa Singapura berhak memberlakukan prinsip extra-territorial, namun prinsip tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan, karena Singapura terikat oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/30 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 157-171 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/30/12 Copyright (c) 2017 imamulhadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/31 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

TINJAUAN YURIDIS IZIN REKLAMASI PANTAI MAKASSAR DALAM MEGA PROYEK CENTRE POINT OF INDONESIA Aspan, Zulkifli Reklamasi Lingkungan Hidup CPI Mega proyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 Ha yang berdiri di atas lahan Negara di kawasan pesisir Makassar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra Tbk sebagai investor. Izin reklamasi digugat oleh koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar”. Koalisi ASP menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Reklamasi. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir kota Makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah presentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah pencemaran air laut di sekitar pantai Losari, Makassar. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/31 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 172-189 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/31/13 Copyright (c) 2017 Zulkifli Aspan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/32 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

PEMBARUAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN KE DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP PASCA REFORMASI Nugroho, Wahyu Pembaruan Hukum pembangunan Undang-Undang Lingkungan Hidup masyarakat Fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dimulai sejak penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup pertama kali pada tahun 1984, tahun 1997 dan tahun 2009. Dalam konteks legislasi, melalui proses penyusunan undang-undang lingkungan hidup oleh DPR dan pemerintah diperlukan pembaruan hukum yang berorientasi kepada pembaruan masyarakat pasca reformasi. Pembaruan masyarakat bertitik tolak pada perubahan sosial atau rekayasa sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pembaruan teori hukum pembangunan dalam konteks penyusunan legislasi di bidang lingkungan hidup sangat diperlukan, agar spirit yang dibawa teori hukum pembangunan relevan dan didukung oleh kekuasaan yang responsif pasca reformasi. Selain itu, juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat dan meminimalisir terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Filosofi aspek budaya hukum masyarakat adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam melakukan pembaruan teori hukum pembangunan, dibutuhkan optik dan pendekatan secara holistik-komprehensif dan interdisipliner oleh pembuat kebijakan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/32 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 190-206 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/32/14 Copyright (c) 2017 Wahyu Nugroho https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/37 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Mina, Risno Izin Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan pesat, dengan banyak usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup misalnya di bidang pertambangan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dan mendalam dari efek-efek yang akan dan/atau mungkin saja terjadi pada lingkungan, perlunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Sehingga dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui perizinan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Izin Lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen Amdal tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup tetapi harus memiliki dokumen UKL-UPL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/37 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 207-218 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/37/16 Copyright (c) 2017 Risno Mina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/38 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

METODE KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Epi Sukarsa, Dadang metode KLHS Tata Ruang Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ketika mengadakan evaluasi RTRW diwajibkan membuat KLHS sebagaimana kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUPPLH 2009. Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana metode KLHS terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun banyak pilihan metode KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW, namun berdasarkan beberapa literatur, belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baku dalam implementasi KLHS untuk penyusunan dan atau evaluasi RTRW. Cara pelaksanaan KLHS di Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan (tailor-made approach) dengan kajian yang komprehensif. Sehingga setiap pelaksana KLHS dapat menentukan sendiri metodologi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi KLHS. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/38 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 219-230 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/38/17 Copyright (c) 2017 Dadang Epi Sukarsa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/40 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM STATUS KAWASAN LINDUNG DI SUMATERA BARAT Rembrandt, Rembrandt kepemilikan rakyat hak ulayat kawasan lindung Dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak adat tidak dapat dipisahkan Antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bukan hal yang aneh, ketika isu tanah komunal menjadi sumber perselisihan dan penyumbang terbesar kasus pada sistem hukum di Sumatera Barat. Di sisi lain menurut tanah publik adalah undang-undang kontrol masyarakat adat bawaan yang benar, sedangkan sisi lain dengan segala bentuk teknologi pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dimiliki lahan/lahan masyarakat yang dikategorikan sebagai Hutan Lindung. Saat ini keberadaan lahan hutan dikuasai oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi. Masalahnya adalah bagaimana status hak adat masyarakat hutan yang dikategorikan sebagai kawasan lindung. Kawasan lindung sering dieksploitasi dalam skala besar untuk keuntungan cepat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat yang tidak menjadi warga hukum adat pada umumnya tidak boleh turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan perekutuan. Kemudian, pengelolaan kawasan lindung di Indonesia umumnya masih dalam konteks pengamanan hutan/kawasan lindung semata, sementara manajemen secara intensif belum berkembang, termasuk dalam hal pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan sharing manfaatnya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/40 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 249-263 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/40/19 Copyright (c) 2017 Rembrandt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/42 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

PENATAAN RUANG BERBASIS PERTANIAN BERKELANJUTAN (PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA) JT Pareke, JT Pareke penataan ruang kawasan perdesaan perlindungan lahan pertanian Tujuan utama riset ini adalah, pertama untuk mengetahui dan memahami penataan ruang kawasan pertanian di Kecamatan Kerkap. Kedua untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan instrumen wawancara sadar dan terarah, pengamatan berperan serta, dan kuesioner rumah tangga pertanian. Hasil riset yang didapat adalah: pertama, penataan ruang pertanian di Kecamatan Kerkap merupakan bentuk penataan ruang yang terpusat, dimana penduduk terkumpul dalam satu tempat sehingga seluruh sarana, baik pemukiman, fasilitas umum, kawasan persawahan dan kawasan perkebunan menjadi terpusat. Kedua perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian di Kecamatan Kerkap belum terpenuhi dengan baik, terbukti dengan belum adanya desa dari keenambelas sampel yang mengatur tentang penataan ruang mikro dan perlindungan hak-hak petani atas tanah pertanian melalui instrumen peraturan desa. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/42 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 264-275 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/42/21 Copyright (c) 2017 JT Pareke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/43 2024-01-25T09:21:23Z bhl:ART driver

INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS Apriandi Zuhir, Mada Nurlinda, ida Imami, A. A. Dajaan Idris, Idris komitmen perubahan iklim Perjanjian Paris 2015 Sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui UU No. 16 Tahun 2016. Akan tetapi komitmen kontribusi pengurangan emisi GRK tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Atas dasar itu, artikel ini membahas isi dari Perjanjian Paris 2015 dan implikasinya, komitmen Indonesia serta kendala dalam pencapaian target emisinya. Penekanan utama akan difokuskan pada dua persoalan, yaitu kehutanan dan energi. 2 (dua) persoalan ini merupakan hambatan terbesar dalam memenuhi target komitmen Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data utama berupa data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan diskusi dan pembahasan disimpulkan bahwa peraturan terkait perubahan iklim di Indonesia dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial upaya pengurangan emisi GRK seperti yang diharapkan. Persoalan efektifitas khususnya penegakan hukum masih menjadi persoalan utama, bahkan beberapa kebijakan pemerintah memuat aturan yang bersifat kontradiktif dengan komitmen yang dicanangkan. Oleh karenanya, disarankan perlunya efektifitas aturan, penegakan hukum serta penyelarasan komitmen dengan kebijakan energi yang dijalankan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/43 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017; 231-248 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/43/22 Copyright (c) 2017 Mada Apriandi Zuhir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/44 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

DINAMIKA NEGOSIASI DAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN PASCA PENUTUPAN TAMBANG EMAS GUNUNG BOTAK DI KABUPATEN BURU Anwar, Arman lingkungan hidup penambangan emas penegakan hukum Potensi kandungan emas yang sangat besar di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku mestinya menjadi anugerah yang disyukuri bukan justru sebaliknya menjadi bencana atau kutukan. Betapa tidak, sejak ditemukan pada Oktober 2011 lalu telah terjadi kerusakan lingkungan yang parah akibat pencemaran zat kimia merkuri dan sianida, rusaknya vegetasi dan ekosistem di wilayah areal penambangan akibat penebangan pohon dan timbunan material limbah, serta jatuhnya korban jiwa baik karena kecelakaan kerja maupun konflik antar pendatang dan penduduk lokal, belum lagi dampak ikutan berupa terjadinya inflasi akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat. Kondisi realitas tersebut telah mengancam kelangsungan program pemerintah yang telah menjadikan Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan dan perairannya menjadi lumbung ikan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari preventif hingga tindakan represif berupa pengusiran dan pengosongan paksa namun tetap saja tidak berhasil. Dinamika yang terjadi menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, Penelitian ini menggunakan Metode “Social Legal Research”, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) Ditemukan bahwa secara empiris, negosiasi yang dilakukan belum sesuai dengan harapan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, hukum tidak bekerja/berjalan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penguatan kapasitas negosiator dan penyadaran hukum masyarakat serta dalam penegakan hukumnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepentingan hukum. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/44 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 19-35 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/44/23 Copyright (c) 2016 Arman Anwar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/45 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA UNTUK KEBAKARAN HUTAN/LAHAN: BEBERAPA PELAJARAN DARI MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) VS PT. BUMI MEKAR HIJAU (BMH) Wibisana, Andri G perbuatan melawan hukum strict liability kebakaran hutan/lahan Akhir-akhir ini, Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan pemerintah melawan perusahaan yang kawasan hutan konsesinya mengalami kebakaran hutan pada tahun 2014. Pengadilan menolak gugatan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah bahwa penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artikel ini adalah sebuah reaksi atas penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia. Secara khusus, artikel ini menganalisis kemungkinan penerapan strict liability terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap kebakaran hutan mengindikasikan untuk dapat menerapkan prinsip strict liability dalam kasus kebakaran hutan. Hal ini juga menunjukan adanya perbedaan terhadap tafsiran strict liability secara luas di Indonesia, penerapan dari strict liability ditujukan agar tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggung jawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan konsep dari pergeseran dalam beban pembuktian kesalahan, dalam strict liability tergugat masih bertanggung jawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/45 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 36-58 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/45/24 Copyright (c) 2016 Andri G Wibisana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/50 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN HUTAN MANGROVE MELALUI COMMUNIT DEVELOPMENT Purwowibowo, Purwowibowo Dyah Gianawati, Nur Kearifan Lokal Hutan Mangrove Pengembangan Komunitas Kajian kearifan lokal melalui pengembangan komunitas (comdev) untuk menjaga kelestarian lingkungan telah lama dilakukan. Namun, penelitian sejenis untuk perlindungan hutan mangrove jarang dilakukan. Aritikel ini memfokuskan pada pengembangan komunitas (comdev) berbasis kearifan lokal dengan proses bottom-up oleh masyarakat desa pesisir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pengembangan komunitas secara bottom-up bertujuan untuk menjelaskan bahwa seluruh aktifitas yang digagas atau dilakukan, dikontrol oleh masyarakat setempat dengan pemimpin yang informal dan para anggotanya. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tanpa melibatkan atau difasilitasi oleh pihak eksternal seperti LSM atau pemerintah. Melalui kearifan lokal yakni pengetahuan masyarakat, kebudayaan, sumberdaya, keterampilan dan proses-proses, serta pengembangan komunitas masyarakat lokal yang terus menerus dilakukan, sehingga pada akhirnya menghasilkan perlindungan hutan mangrove. Namun, kerusakan hutan magrove yang diakibatkan oleh perbuatan masyarakat lokal ataupun orang-orang yang berasal dari luar daerah tersebut sehingga kerusakan hutan mangrove tidak dapat dielakan lagi. Sejauh ini, keadaan tersebut dapat diatasi melalui regulasi yang memperhatikan kearifan lokal serta dengan menerapkan prinsip win-win solution terhadap komunitas terkait. Perlindungan hutan mangrove di daerah garis pantai dapat menjadi sabuk hijau dan media untuk berbagai jenis dari pemulihan sumberdaya alam. Ketersediaan sumberdaya alam dapat menunjang kesejahteraan masyrakat da-lam bentuk keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/50 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 59-74 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/50/27 Copyright (c) 2016 Purwowibowo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/51 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LUMPUR LAPINDO MASIH JAUH DARI HARAPAN Suryani, Nilma penegakan hukum pidana lumpur lapindo Tanggal 29 Mei 2016 yang akan datang genap 10 tahun kasus semburan Lumpur Lapindo yang disebabkan pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan dari DPR bahwa semburan lumpur tersebut bukan kesalahan dari PT. Lapindo Brantas tapi karena pengaruh dari Gempa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006 dan putusan pengadilan perdata yang diajukan YLBHI dan WALHI kandas serta dihentikannya penyidikan oleh Kepolisian Jawa Timur sehingga PT. Lapindo Brantas tidak bisa dipidana. Hal ini sangat melukai hati rakyat Porong Sidoarjo yang menjadi korban dari semburan lumpur tersebut dan bahkan Aburizal Bakri sebagai pemilik PT. Lapindo Brantas dinyatakan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara. Tidak dipidananya PT. Lapindo Brantas menggambarkan cerminan buruknya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Sudah jelas 42 ahli menyatakan bahwa lumpur lapindo bukan bencana alam tapi murni kesalahan dari PT. Lapindo Brantas dalam melakukan pengeboran. Dan polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim yang menjatuhkan putusan seharusnya menyidangkan perkara ini dan menghukum PT. Lapindo Brantas berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa sanksi pidana bisa dijatuhkan kepada badan usaha. Dalam hukum pidana terhadap badan usaha dapat dijatuhkan pidana berupa denda atau tindakan administratif, atau penutupan sebagian atau seluruh perusahaan atau sesuai dengan asas pencemar membayar tapi tidak bisa dipidana penjara karena pengurus adalah kumpulan orang. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi pelaku lingkungan hidup maka tujuan dari pemidanaan akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/51 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 75-83 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/51/28 Copyright (c) 2016 Nilma Suryani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/55 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN TANAMAN SAGU DI MALUKU Jusuf Sedubun, Victor Irham, Muhammad Hukum Administrasi Pelestarian Sagu Salah satu instrumen hukum administrasi adalah pengawasan. Pengawasan yang dimaksud, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap tindakan pengelolaan dan pembinaan tanaman sagu di Maluku. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pohon Sagu, telah mengatribusikan kewenangan pengelolaan dan pembinaan Pohon Sagu di Maluku kepada Pemerintah Provinsi. Wujud dari kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan tanaman sagu oleh Pemerintah Provinsi Maluku adalah pengawasan terhadap pengelolaan pohon sagu. Penebangan pohon Sagu hanya dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Badan Penggelolan Pohon Sagu. Pengawasan ini menjadi tidak berarti ketika penegakkan hukum tidak dapat diterapkan secara optimal, disebabkan karena Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2011 tidak mengatur tentang sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrasi. Kekosongan hukum ini berakibat pada penegakkan hukum administrasi yang lemah. Untuk itu perlu kiranya diatur mengenai sanksi admistrasi yang menjadi dasar hukum penindakan pelanggaran administrasi dalam pengelolaan dan pembinaan Pohon Sagu di Maluku. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/55 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 84-98 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/55/29 Copyright (c) 2016 Victor Jusuf Sedubun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/56 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN Syaprillah, Aditia Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pengawasan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/56 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 99-113 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/56/30 Copyright (c) 2016 Aditia Syaprillah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/57 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Fristikawati, Yanti Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ADR Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan, terkait sengketa lingkungan, sejak tahun 1982 Indonesia telah mempunyai UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 27 Tahun 1999, dan terakhir kita memiliki UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (ADR), sejak dikeluarkannya UndangUndang tentang Lingkungan Hidup tahun 1982, sampai dengan saat ini, dimana tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan tentang pengaturan ADR lingkungan dari ketiga aturan tersebut. Selain itu akan dibahas pula tentang kendala penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/57 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 114-124 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/57/31 Copyright (c) 2016 SettingsYanti Fristikawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/58 2024-01-25T09:17:15Z bhl:ART driver

ASPEK HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE Djakaria, Mulyani Tanah Tanah absentee Administrasi Kependudukan Secara implisit, ketentuan Pasal 10 UU No. 5/1960 menetapkan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Agar tanah pertanian hanya dapat dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya, maka dibuatlah ketentuan untuk menghapuskan pengusaan tanah pertanian secara absentee dengan beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatif. Semua bentuk pemindahan hak milik atas tanah pertanian melalui jual beli, tukar menukar, atau hibah yang mengakibatkan pemilikan baru tanah pertanian secara absentee dilarang. Tanah-tanah pertanian yang terkena larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee akan dikuasai oleh pemerintah untuk selanjutnya dijadikan objek land reform (diredistribusikan) kepada petani yang memerlukan tanah dan kepada bekas pemilik tanah pertanian secara absentee diberikan ganti kerugian. Namun dalam praktik masih banyak pemilikan tanah secara absentee oleh masyarakat/pihak di luar yang dikecualikan dari ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Hal ini dapat terjadi dengan cara pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda yang memungkinkan seseorang menyelundupi ketentuan tentang tanah absentee, walaupun dalam Pasal 63 ayat (6) UU Adminduk telah dinyatakan KTP-el berlaku secara nasional. Ketentuan mengenai tanah absentee perlu dipertahankan dengan didukung pendaftaran tanah secara akurat, dan penyalahgunaan KTP bisa dihindari, disertai sanksi yang tegas. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/58 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016; 125-133 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/58/32 Copyright (c) 2016 Mulyani Djakaria https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/59 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP MELALUI METODE PATANJALA Ismelina Farma Rahayu, Mella F. Susanto, Anthon Sukma Muliya, Liya Hukum Metode Patanjala Pemberdayaan Kerusakan lingkungan hidup telah menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlu adanya upaya konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, konsep gerakan social dan pemberdayaan hukum menjadi penting, lantas bagaimana konsep pemberdayaan hukum dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup, bagaimana gerakan sosial yang dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan bagaimana kosep Patanjala digunakan sebagai metode untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum partisipatoris yaitu penelitian hukum dimana peneliti terlibat dengan masyarakatnya. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik observasi lapangan, partisipasi obervasi, survey, telaah literatur atau telaah dokumen, wawancara yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan kaabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi data, penyelidikan, teori dan metodologi. Gerakan sosial merupakan agen perubah (agent of change) yang dapat membantu pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep gerakan sosial berbasis Kearifan Budaya Sunda (KBS) dengan metode Patanjala, menjadi satu alternative dalam upaya pemberdayaan hukum. Metode Patanjala digunakan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena metode ini mengacu pada konsep kealamsemestaan (religius kosmik) sehingga aktivitas yang dilakukan sangat sesuai dengan hukum alamnya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/59 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 47-56 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/59/33 Copyright (c) 2017 Mella Ismelina Farma Rahayu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/60 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

KEARIFAN LOKAL MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF EKOREGION DI PALEMBANG Purnama Wati, Evi Hidayah, Ardiana Gotong Royong Lingkungan Hidup Kearifan lokal Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Gotong Royong sebagai budaya bangsa Indonesia, bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sehingga budaya ini musti dihadirkan kembali khususnya di Kota Palembang dalam kebersamaan menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting. Oleh karena itu, setiap elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Palembang membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan gotong royong yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Palembang. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/60 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 57-69 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/60/34 Copyright (c) 2017 Evi Purnama Wati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/61 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

MANFAAT BAGI INDONESIA SEBAGAI PIHAK PADA CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY DAN NAGOYA PROTOCOL DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL Indrayati, Yovita Triatmodjo, Marsudi Pengetahuan Tradisional Sumber Daya Genetik Convention on Biological Diversity Negara Indonesia telah menjadi pihak dan meratifikasi Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization. Keikutsertaan dalam Konvensi ini dengan pertimbangan karena Indonesia merupakan salah satu Negara terkaya akan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya sehingga dengan meratifikasi maka Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam kerangka Konvensi dan Protokol. Konsekuensi sebagai negara dengan kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya tersebut, Indonesia menghadapi permasalahan dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya, antara lain hilangnya sumber daya genetik yang disebabkan oleh pencurian sumber daya genetik dan persoalan keadilan atas pemanfaatan sumber daya genetik beserta pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, dengan menjadi pihak dalam kedua perjanjian internasional tersebut, maka manfaat yang diperoleh, diantaranya perlindungan atas sumber daya genetik dan menjamin pembagian keuntungan (finansial maupun non finansial) yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/61 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 70-84 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/61/35 Copyright (c) 2017 Yovita Indrayati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/62 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG IDEAL DI SEMARANG Aminah, Aminah Penegakan Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Ideal Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Semarang melibatkan berbagai pihak dan seringkali tidak memuaskan para pihak yang bersengketa/pihak yang dirugikan atau pihak masyarakat pada umumnya sehingga perlu diciptakan pola penegakan yang ideal yang bisa mewujudkan keadilan semua pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti mengadakan penelitian tentang Penegakan hukum kasus lingkungan hidup di Semarang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah jenis kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang, bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan di Semarang, dan bagaimana penegakan hukum kasus lingkungan yang ideal di Semarang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder serta analisisnya menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jenis kasus lingkungan hidup yang terjadi di Semarang adalah kegiatan tanpa izin, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan menggunakan instrumen administrasi, perdata dan pidana namun hasil penegakan kurang efektif karena adanya berbagai faktor penghambat antara lain dasar hukum yang kurang sesuai, kurangnya koordinasi antar aparat penegak, kurangnya jumlah pejabat PPNS serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum kasus lingkungan yang ideal di Semarang yaitu meminimalisir hambatan, dasar hukumnya disesuaikan dengan politik penegakan hukum Nasional serta harus diwujudkan dengan kepastian hukum, manfaat dan adil bagi masyarakat. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/62 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 85-98 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/62/36 Copyright (c) 2017 Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/64 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA Adhari, Ade Kebijakan Integral Kebijakan Kriminal PETI PETI merupakan salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi, mengancam keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, tindak pidana tersebut mendatangkan bahaya bagi lingkungan hidup beserta unsur-unsur di dalamnya (ruang, benda, daya, keadaan, dan makluk hidup). Mempertimbangkan hal tersebut, dan sejalan dengan konsensus global penanggulangan PETI harus ditempuh melalui kebijakan kriminal yang memadukan antara kebijakan non-penal dan penal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan non-penal dan penal yang dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi PETI. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Hasil penelitian menunjukan kebijakan non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya PETI, antara lain melalui reformasi kesadaran hukum, penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, dan meningkatkan fungsi pengawasan pemerintah. Sementara itu, kebijakan penal dilakukan dengan berorientasi pada usaha menanggulangi PETI dengan mengandalkan sanksi pidana. Sehingga rekomendasi yang diajukan adalah PETI harus ditanggulangi dengan sarana non-penal dan penal. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/64 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 108-125 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/64/38 Copyright (c) 2017 Ade Adhari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/65 2024-01-25T09:22:01Z bhl:ART driver

KEARIFAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI DESA JANGGOLAN, BANYUMAS) Aziz Nasihuddin, Abdul Kearifan Lokal Janggolan Pengelolaan Lingkungan Problematika penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Janggolan Banyumas, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 Ayat 30, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” Desa Janggolan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 Pasal 1 angka 5 adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat. Masyarakat di Desa Janggolan dalam pengelolaan lingkungan hidup menggunakan pendekatan kearifan lokal. Prinsip-prinsip kearifan lokal mempunyai fungsionalisasi dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari cita hukum masyarakat membuahkan penaatan hukum secara sukarela. Kesimpulannya, kearifan lokal dilaksanakan dalam rangka tata kehidupan masyarakat di desa Janggolan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/65 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017; 99-107 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/65/39 Copyright (c) 2017 Abdul Aziz Nasihuddin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/66 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

KORELASI POLLUTER PAYS PRINCIPLE DAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA Kristiani Purwendah, Elly Blue Economy Polluter Pays Principle Tanggung Jawab Hukum Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi polluter pays principle (prinsip pencemar membayar) dan konsep blue economy (ekonomi biru) sebagai upaya melindungi kepentingan lingkungan laut Indonesia. Sumber daya alam laut Indonesia menjadi prioritas pembangungan dengan kebijakan poros maritim dan kelautan, terutama dengan diadopsinya konsep ekonomi biru. Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Prinsip pencemar membayar merupakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap usahanya dari dampak yang mungkin ditimbulkan usahanya untuk tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan laut. Prinsip ini menjadi titik penting tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha atau ekonomi di lingkungan laut untuk tidak eksploitatif dengan diakomodasinya konsep ekonomi biru oleh pemerintah. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/66 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 126-137 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/66/40 Copyright (c) 2018 Elly Kristiani Purwendah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/67 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH DAN UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PLTU JAWA TENGAH 2 X 1.000 MW DI KABUPATEN BATANG) Suhadi, Suhadi Kebijakan Perlindungan PLTU Batang Kawasan Konservasi Laut Daerah Tugas dan tanggungjawab konstitusional pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat menyebabkan pemerintah berada pada pilihan yang sulit dan dilematis. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang) di satu sisi dapat mengancam kawasan konservasi laut daerah, tetapi di sisi lain bermanfaat bagi upaya pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini membahas tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka melindungi kawasan konservasi laut daerah dan merealisasi pembangunan PLTU Batang, Pemerintah Kabupaten Batang mengambil kebijakan melakukan perubahan kawasan konservasi laut daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012. Perubahan kawasan konservasi laut daerah membuka ruang dan menjadi salah satu dasar dalam penerbitan Izin Prinsip, Izin Lokasi, dan penetapan lokasi pembangunan PLTU Batang. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/67 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 138-153 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/67/41 Copyright (c) 2018 Suhadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/68 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN LAUT YANG BERKEADILAN Willem, Resdianto Pemanfaatan Pengolaan Pesisir Penataan Ruang Kawasan pesisir dan laut adalah bagian dari perlindungan lingkungan hidup dan merupakan amanat dari konstitusi, sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya pemanfaatan dan penyalahgunaan ruang pesisir dan laut diberbagai aktivitas yang terus berlangsung menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak-dampak utama saat ini antara lain berupa polusi, abrasi, erosi dan lain-lain. Konflik sektoral merupakan persoalan yang harus dipecahkan bersama melalui manajemen kawasan pantai terpadu, dalam menunjang keberlanjutan pembangunan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkeadian bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tipe penelitian hukum dengan melakukan kajian atau penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya benturan kewenangan dan tumpang tindihnya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Disimpulkan perlu adanya suatu perangkat hukum yang lebih riil dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut dan mencegah tumpang tindihnya kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/68 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 154-166 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/68/42 Copyright (c) 2018 SettingsResdianto Willem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/69 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

PESANTREN KOPI; UPAYA KONSERVASI LAHAN HUTAN OLEH PESANTREN ATTANWIR BERBASIS TANAMAN KOPI Hasba, Irham Bashori pesantren kopi konservasi hutan lindung Masyarakat pinggir hutan di wilayah Kecamatan Ledokombo mayoritas adalah masyarakat muslim peranakan Madura yang masih memegang teguh ajaran agama melalui sosok figur kyai. Kharismatik kyai dalam masyarakat ini tidak hanya terletak pada persoalan agama, namun juga pada ranah sosial lainnya seperti pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Desa Sumbergadung Kecamatan Ledokombo Jember dalam pengelolaan lahan hutan melalui tanaman kopi dan bagaimana korelasinya dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis berupa upaya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemaparan data bersifat deskriptif dengan pengumpulan data primer dalam bentuk observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan utuh dari dari pondok pesantren Attanwir dan masyarakat Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai pelaku langsung terhadap upaya perlindungan hutan dalam bentuk konservasi lahan dengan tanaman kopi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat dan dimotori oleh Pondok Pesantren Attanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berupa konservasi lahan hutan berupa penanaman pohon kopi tidak bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan prinsip dan perilaku masyarakat termasuk dalam kategori kearifan lokal (indigenous Knowledge) yang pada proses aktualisasinya mampu memperkuat regulasi dan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi perusakan dan kerusakan lingkungan hutan yang berada di hutan lindung di wilayah lereng pegunungan Gunung Raung Kabupaten Jember baik berupa ekploitasi kayu dan sumber daya alam lainnya. Upaya ini berjalan sangat optimal sebab disamping masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis, juga memperoleh paradigma baru untuk menjaga hutan dan lingkungan dari kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana, serta mampu mengimplementasikan regulasi yang dibuat pemerintah dan mampu bekerjasama sangat baik dengan aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pada pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/69 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 167-181 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/69/43 Copyright (c) 2018 Irham Bashori Hasba https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/70 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN BERKELANJUTAN DI BENGKULU Budi Ambarini, Nur Sulistyo Satmaidi, Endra Sofyan, Tito Keberlanjutan kelautan perikanan usaha Usaha perikanan di Bengkulu secara umum dilakukan nelayan tradisional, yang menggunakan peralatan tradisional dan sederhana. Berpedoman pada cara-cara dan aturan yang mengandung nilai-nilai sebagai kearifan lokal. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam kegiatan perikanan. Penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan socio-legal research ini berupaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan aktivitas perikanan di Bengkulu. Penelitian dengan metode pengamatan dan wawancara di wilayah pesisir untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini nilai-nilai kearifan lokal berkaitan usaha perikanan telah mengalami perubahan bersamaan dengan berjalannya waktu. Meski demikian nilai-nilai yang bersifat positif dan universal, perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu diformulasikan dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Daerah. Hal tersebut penting untuk keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/70 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 182-197 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/70/44 Copyright (c) 2018 Nur Sulistyo Budi Ambarini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/71 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

KONSEP HUKUM PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Endra Muthia, Arini Azka Wulandari, Wulandari konsep hukum pengelolaan tambang batubara pendekatan DAS Pengelolaan tambang batubara di wilayah hulu DAS Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah) telah menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan, lahan kritis, terjadinya pendangkalan dan penyempitan DAS Bengkulu, buruknya kualitas air, serta potensi terjadinya banjir di wilayah hilir DAS Bengkulu (Kota Bengkulu) pada musim hujan. Kegiatan pengambilan batubara dilakukan secara terbuka (open pit mining) merambah masuk pada kawasan hutan yang dilindungi dan kawasan yang belum berstatus Clear and Clean (CnC)serta mengabaikan aspek perlindungan DAS Bengkulu sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kerusakan DAS Bengkulu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan pengambilan batubara secara terbuka pada wilayah hulu DAS Bengkulu dan pada kawasan Hutan Lindung Rindu Hati yang sudah diubah statusnya menjadi Hutan Produksi Tetap. Kondisi ini juga disebabkan tidak sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait, dan implementasi otonomi daerah yang menekankan pada peningkatan PAD dan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan; (2) konsep hukum pengelolaan tambang batubara berkelanjutan berdasarkan pendekatan DAS Bengkulu harus dibangun melalui Rencana Pengelolaan DAS Bengkulu, yang menetapkan zona hulu dan tengah DAS Bengkulu dengan sistem pertambangan tertutup (underground mining), sementara sistem pertambangan terbuka secara ketat dapat dilakukan di zona hilir DAS Bengkulu. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/71 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 198-214 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/71/45 Copyright (c) 2018 Endra Satmaidi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/72 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI TUMPAHAN MINYAK DI LAUT SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN BLUE ECONOMY Satrih, Satrih blue economy pencemaran minyak penggabungan perkara Penelitian ini dilakukan pertama, untuk mengkaji proses penyelesaian ganti rugi pencemaran tumpahan minyak di laut dan kendala yang dihadapi dalam memperoleh ganti rugi. Kedua penelitian ini juga mengkaji penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut dalam mengoptimalkan penerapan blue economy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah hukum internasional maupun nasional yang terkait dengan obyek penelitian ini. Penelitian ini dilengkapi dengan pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, untuk perolehan ganti rugi, penggugat khususnya mendasarkan pada International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1992 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 53/1999. Terdapat kendala dalam perolehan ganti rugi yang dapat mengoptimalkan penerapan blue economy. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perolehan ganti rugi dalam mengoptimalkan penerapan blue economy, para penggugat dapat melaksanakannya dengan penggabungan perkara ganti rugi atas pencemaran tumpahan minyak di laut. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/72 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 249-263 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/72/46 Copyright (c) 2018 Satrih https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/73 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

KEBIJAKAN PEMERINTAH JAWA TENGAH MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL UNTUK OBAT TRADISIONAL Purwanto, Ign. Hartyo Soerjowinoto, Petrus Indrayati, Yovita kebijakan pemerintah pengetahuan tradisional SDG Indonesia kaya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan untuk obat tradisional. Sebagai salah satu Negara yang kaya SDG, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013. Berkembangnya bioteknologi saat ini, menarik minat peneliti asing maupun pelaku usaha untuk mengembangkan obat tradisional menjadi komoditas bernilai ekonomi. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah, agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa punahnya SDG, perpindahan SDG di luar kendali baik dalam maupun ke luar negeri, dan ketidakadilan masyarakat lokal. Pemerintah Jawa Tengah yang memiliki potensi SDG bertanggung jawab untuk melindungi kelestarian SDG beserta pengetahuan tradisional dengan tetap memberikan keleluasaan pemanfaatannya sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/73 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 215-226 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/73/47 Copyright (c) 2018 Ign. Hartyo Purwanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/74 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

PERATURAN KABUPATEN BANYUMAS YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Rochati, Rochati peraturan kearifan lokal kesejahteraan Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki 27 Kecamatan, dari semua kecamatan terdiri dari 30 kelurahan dan 301 desa. Kelurahan-kelurahan dan desa-desa di Kabupaten Banyumas mempunyai budaya, adat istiadat atau kearifan lokal masing-masing, sebagai identitas masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Peraturan-peraturan Kabupaten Banyumas yang seperti apa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, spesifikasi bersifat deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara, penyajian uraian yang disusun secara sistimatis, dan analisis data normatif kualitatif. Kabupaten Banyumas sebagian besar sudah membuat peraturan daerah yang berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, namun sebagian kecil masih dijumpai kebijakan yang belum berbasis kearifan lokal, seperti di kawasan Gunung Slamet Kecamatan Baturaden. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/74 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 227-237 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/74/48 Copyright (c) 2018 Rochati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/75 2024-01-25T09:31:21Z bhl:ART driver

KEDUDUKAN SURAT IZIN PERUMAHAN (SIP) DALAM KERANGKA HUKUM PERUMAHAN DI INDONESIA Pujiwati, Yani perumahan surat izin perumahan peraturan pemerintah Kepastian pemilikan rumah akan mengurangi sengketa berkaitan dengan rumah yang sekarang marak terjadi di kota besar seperti Kota Bandung. Selama ini masyarakat yang memperoleh Surat Izin Perumahan (SIP) secara turun temurun seringkali beranggapan bahwa rumah tersebut sudah menjadi haknya karena pewarisan. Sementara untuk membuktikan pemilikan rumah tidak memiliki alat pembuktian apapun, seringkali terjadi Surat Izin Perumahan (SIP) sudah habis jangka waktu izin penghuniannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penghunian rumah bukan oleh pemilik dalam berbagai peraturan yang pernah berlaku di Indonesia dan kedudukan Surat Izin Perumahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Surat Izin Perumahan (SIP), kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan peraturan tentang perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghunian rumah bukan oleh pemilik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/75 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 2 No. 2 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, April 2018; 238-248 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/75/49 Copyright (c) 2018 Yani Pujiwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/76 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PENERAPAN AZAS PREMIUM REMEDIUM DALAM PERKARA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3 DI BATAM Lisdiyono, Edy Rumbadi, Rumbadi Azas Premium Remedium Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah B3 Pencemaran lingkungan hidup akibat impor limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dilakukan oleh PT APEL dan PT JOM terjadi di Batam, oleh PT APEL dan kegiatan industri lain di wilayah Batam, sudah sangat mengkhawatirkan, karena berdasarkan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam sebanyak 375 perusahaan diantaranya berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Potensi kerusakan lingkungan sudah sangat nyata dan terjadi, namun dari penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bertujuan untuk mengetahui apakah azas Premium Remedium dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Terjadinya perusakan dan kerusakan lingkungan hidup yang masif tak lepas dari penegakan dan penerapan hukum lingkungan hidup yang ambigu. Pasal 97 UU Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup, merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan lingkungan seharusnya menggunakan penerapan hukum azas hukum premium remedium, bukan lagi pada azas ultimum remedium. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/76 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 1-12 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/76/50 Copyright (c) 2018 Edy Lisdiyono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/77 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TIGA MEKANISME FLEKSIBEL DALAM PROTOKOL KYOTO Jane, Heidy Gianova, Gabriella Firdaus, Linny Reinhard, Zoar Protokol Kyoto perdagangan emisi joint implementation mekanisme pembangunan bersih Salah satu tonggak penting dari perjanjian terkait perubahan iklim adalah Protokol Kyoto tahun 1997. Protokol ini tidak hanya menentukan tingkat pengurangan atau pembatasan emisi gas rumah kaca dari negara maju (negara Annex I), tetapi juga memberikan kesempatan kepada negara tersebut untuk menurunkan emisi melalui mekanisme fleksibel (flexible mechanisms) sebagai tambahan dari penurunan emisi di negaranya masing-masing. Tiga mekanisme ini adalah mekanisme perdagangan emisi/karbon (emission/carbon trading), mekanisme Joint Implementation, dan Clean Development Mechanism. Seiring dengan berjalannya waktu, timbul berbagai masalah dalam pelaksanaan ketiga mekanisme fleksibel tersebut. Salah satu masalah terbesar dan pertanda kegagalan dari ketiga mekanisme tersebut adalah Negara Annex I bahkan jauh dari target pengurangan emisi yang telah ditentukan. Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Protokol Kyoto dan mekanisme fleksibelnya merupakan pelajaran berharga bagi pelaksanaan perjanjian pasca Kyoto, termasuk Perjanjian Paris 2015. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/77 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 13-33 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/77/51 Copyright (c) 2018 Heidy Jane https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/78 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUBARA Barkatullah, Abdul Halim Ifrani, Ifrani kebijakan keseimbangan pertambangan batubara Dalam realita pertambangan batubara banyak muncul permasalahan lingkungan dan ketidakadilan. Dalam penelitian ini memunculkan problem hukum dalam hal realisasi kebijakan keseimbangan dari suatu pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan realisasi kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak positif dan negatif. Dampak positif berupa bantuan di bidang sosial budaya, pendidikan dan perkebunan, dari dana tanggung jawab social perusahaan tambang batubara, dan masyarakat di sekitar areal pertambangan juga mendapat keuntungan dan pekerjaan tambahan. Selain dampak positif yang disebutkan di atas, ternyata pertambangan lebih banyak mempunyai dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar, bagi hasil pertambangan yang dirasa masih kurang adil, maupun dampak bagi lingkungan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/78 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 34-48 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/78/52 Copyright (c) 2018 Abdul Halim Barkatullah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/79 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU Afifah, Siti Sarah Kurniati, Nia Zamil, Yusuf Saepul bangunan gedung izin mendirikan bangunan penggunaan ruang bawah tanah Bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah luasan/areal lahan (tanah) terbatas, menyebabkan maraknya penggunaan ruang bawah tanah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung, Jakarta, dan Makassar. Hal tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Permasalahan muncul ketika penggunaan tanah dilakukan secara 3 (tiga) dimensi sedangkan dasar obyek pendaftaran tanah merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu yang berbatas dan berdimensi 2 (dua). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menemukan legalitas bangunan gedung yang dibangun di ruang bawah tanah, dan menemukan akibat hukum penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan ruang di bawah tanah untuk bangunan gedung. Penggunaan tanah dengan 3 (tiga) dimensi yang berarti tidak hanya menyangkut ukuran panjang dan lebar tanah saja, melainkan juga menyangkut ukuran tinggi/kedalaman tanah. Sehingga dalam penggunaan ruang bawah tanah harus memperhatikan aspek-aspek hukum lainnya yang terkait seperti aspek hak atas tanah, penataan ruang, dan perizinan, agar ruang bawah tanah dapat dipergunakan secara legal, dan optimal sesuai dengan tujuan, dengan tetap menjaga aspek penataan ruang dan lingkungan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/79 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 49-62 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/79/53 Copyright (c) 2018 Siti Sarah Afifah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/81 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

IMPLEMENTASI PROGRAM INDUSTRI HIJAU DALAM RANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA Aminah, Aminah Yusriyadi, Yusriyadi gas rumah kaca industri hijau kebijakan penurunan emisi gas Industri hijau disamping dapat menunjang pengembangan Industri juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya pemenuhan komitmen penurunan gas Rumah Kaca. Permasalahan yang dikaji bagaimana pelaksanaan program industri hijau sebagai upaya pemenuhan komitmen penurunan gas rumah kaca dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan program industri hijau. Metode pendekatan yang digunakan Yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan primer dan sekunder serta analisisnya analisis kualitaif. Kesimpulan bahwa program industri hijau telah dilaksanakan sejak tahun 2010 tetapi belum signifact menurunkan konsentrasi gas rumah kaca, karena terdapat berbagai faktor penghambat antara lain: substansi hukumnya masih bersifat sukarela, belum ada sanksinya, masih banyak terjadi pembiaran pada industri yang belum menerapkan program industri hijau, terbatasnya industri permesinan nasional untuk mendukung pengembangan industri hijau, masih dominannya profit oriented di kalangan produsen dan konsumen belum banyak yang sadar lingkungan (green consument). Rekomendasi antara perlu mengubah menjadi mandatori, pemberian insentif, peningkatan kepedulian lingkungan baik pada produsen maupun konsumen. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/81 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 63-80 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/81/55 Copyright (c) 2018 Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/82 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

EKSISTENSI SERTIPIKAT HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nurhakim, Lukman Ilman Rubiati, Betty Afriana, Anita hak komunal atas tanah kehutanan perkebunan Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/82 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 81-93 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/82/56 Copyright (c) 2018 Lukman Ilman Nurhakim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/83 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Basani, Christin S keanekaragaman hayati pengelolaan dan perlindungan kearifan lokal Pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan yang merupakan salah satu keanekaragaman hayati harus terus diperhatikan. Kesadaran masyarakat harus terus menerus ditumbuhkan didaerah yang masyarakatnya mengandalkan mata pencahariannya dari alam berupa pertanian, perikanan maupun dari hutan. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan peran pemerintah sebagai regulator kebijakan yang erat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Istilah “tebang butuh’ tidak akan muncul lagi bila pemerintah membantu masyarakat dengan prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Sehingga keberlanjutan sumber daya alam bagi lingkungan sekitarnya akan terus ada dan membentuk ekosistem lingkungan yang memberikan manfaat. Kearifan lokal pada hutan yang dimiliki masing-masing daerah menjadi nilai tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Kearifan lokal akan terus dijaga dan dilestarikan sebagai penopang kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Salah satu contoh kearifan lokal yaitu pohon jati yang tumbuh dilahan yang terletak di Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta. Pohon jati tersebut mampu menyelamatkan masa depan anak dari pemilik pohon jati. Untuk membiayai sekolah anaknya, pemilik menebang enam pohon dengan harga jual 25 juta. Selain itu ada kerumunan pohon jati yang akan terus tumbuh sebagai masa depan penduduk di kampung Girisekar Kecamatan Panggang Gunungkidul. Pohon jati tersebut sebagai tumbuhan berkayu yang muncul di tanah milik perorangan yang kerap disebut hutan rakyat atau hutan hak. Penebangan dengan sistem “tebang butuh” menjadi solusi bagi warga masyarakat, disamping itu ada keinginan dari warga masyarakat untuk bisa melestarikan hutan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundangan, diantaranya UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009. Melihat permasalahan kearifan lokal dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan pengelolaannya untuk kemanfaatan bagi warga atau masyarakat sekitar yang menjadi bagian dari kehidupan bersama. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/83 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 94-103 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/83/57 Copyright (c) 2018 Christin S Basani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/85 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

IMPLIKASI PERUBAHAN PERUNTUKAN PRASARANA DAN SARANA TERHADAP PEMILIK RUMAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN Adhyatma, Sulaeman Pujiwati, Yani Priyanta, Maret lingkungan yang berkelanjutan pemilik rumah prasarana dan sarana Kebutuhan terhadap perumahan telah mengalami peningkatan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dunia, terutama pada masyarakat perkotaan, dimana populasi penduduknya sangat besar, sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan perumahan di tengah berbagai kendala seperti keterbatasan lahan perumahan. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman dan arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang menitikberatkan terhadap data sekunder yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yakni memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah yang mengalami kerugian di kawasan permukiman yaitu terjadi eksklusifitas dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, karena fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan public goods yang pemanfaatannya tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut. Pemilik rumah dapat mengajukan tuntutan kepada pengembang perumahan untuk mendapatkan kompensasi akibat dari kerugian yang dialaminya. Arah pengaturan peruntukan prasarana dan sarana di kawasan permukiman dalam mewujudkan lingkungan yang teratur, serasi dan berkelanjutan adalah untuk mengawasi, mengendalikan dan memanfaatkan ruang, lahan serta sumber daya alam yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan permukiman, sehingga dapat menciptakan keteraturan dan keterpaduan antara lahan yang akan dibangun dengan persentase yang telah diatur. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/85 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 104-118 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/85/58 Copyright (c) 2018 Sulaeman Adhyatma https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/86 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN Wati, Evi Purnama perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan keberlanjutan Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati- hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif. Kesimpulan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam dinamika hukum nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif dan keterbatasan birokrasi pemerintah untuk diperankan sebagai instrumen utama pengelolaan lingkungan hidup sejauh ini tidak pernah diwacanakan di Indonesia. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 119-126 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/86/59 Copyright (c) 2018 Evi Purnama Wati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/87 2024-01-25T09:24:57Z bhl:ART driver

GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR Jundiani, Jundiani globalisasi ruang terbuka hijau konservasi sumber daya air Paper ini mengkaji tentang tantangan globalisasi terhadap penyediaan ruang terbuka hijau dan konservasi sumber daya air. Persoalan mendasar muncul pada saat modernitas industrial dan berkembangnya paradigma developmentalisme telah menjadi bagian dari pola pikir yang dianggap paling tepat dalam kehidupan global sekarang ini. Akibatnya, kelestarian ekosistem dan ekologi mulai terancam ketika segala kebutuhan hidup manusia menjadi bagian tuntutan material yang harus dipenuhi. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam sebagai dampak paradigma antroposentrisme yang berkembang dan hidup di masyarakat akan menjadi bom waktu bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis masalah yang muncul berkaitan dengan persoalan terbatasnya ruang terbuka hijau serta konservasi sumber daya air sebagai dampak dari globalisasi. Metode analisis menggunakan juridis-normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan kebijakan hukumnya, sehingga dapat mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang bersinergi dengan kegiatan konservasi sumber daya air. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/87 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018; 127-136 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/87/60 Copyright (c) 2018 Jundiani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/90 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila, Affila Afnila, Afnila Lubis, Rafiqoh penegakan hukum lingkungan sanksi administratif pemerintah Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/90 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 137-153 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/90/61 Copyright (c) 2019 Affila https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/91 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DALAM PROYEK PIPA GAS NORDSTREAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Rachmawati, Gina kerjasama internasional teknologi zona maritim Proyek Nord Stream Pipeline merupakan proyek pipa penyalur gas bumi dasar laut terpanjang di dunia yang melintasi Laut Baltik membentang dari Vyborg di Rusia hingga Greifswald di Jerman dengan panjang sekitar 1224 km. Proyek ini dianggapberpotensi mencemari Laut Baltik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban negara dalam perlindungan laut atas proyek yang dilaksanakan dan Prinsip hukum lingkungan apa saja yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan UNCLOS 1982 proyek pipa dasar laut merupakan hak negara pantai atau negara tidak berpantai, persetujuan negara lain menjadi pertimbangan, tidak ada pelarangan namun terdapat kewajiban dan pembatasan. Dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek ini, kesulitan yang dihadapi adalah sehubungan sifatnya yang lintas batas, maka diperlukan koordinasi yang solid dan komprehensif antarnegara. Untuk mengatasinya, dilakukan pembentukan koordinasi internasional dan penyeragaman prosedur AMDAL. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dengan menggunakan AMDAL sesuai Konvensi Espoo. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/91 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 154-170 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/91/62 Copyright (c) 2019 Gina Rachmawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/92 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

TINJAUAN PEMILAHAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Ambina, Dipo Gita kesehatan lingkungan pemilahan sampah Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melakukan peninjauan terhadap pemilahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan pada level rumah tangga adalah pemilahan sampah. Konsep pemilahan sampah yang diatur dalam Undang-undang tersebut juga berkaitan dengan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1. Penelitian ini juga melakukan tinjauan normatif terhadap Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 dan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013, menunjukkan bahwa keduanya melakukan implementasi terhadap sebagian mandat UU Sampah. Dalam konteks konsep pemilahan sampah, dua hal yang menurut penulis merupakan hal yang penting untuk diterapkan atau diperbaiki penerapannya adalah bank sampah dan partisipasi masyarakat. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 171-185 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92/63 Copyright (c) 2019 Dipo Gita Ambina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/93 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DI INDONESIA Sembiring, Raynaldo anti-slapp partisipasi publik pasal 66 hak Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Banyaknya kasus pelanggaran hak partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat membuat pemerintah berkomitmen untuk menyusun aturan pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagai konsep yang tergolong baru di Indonesia, perumusan peraturan mengenai Anti-SLAPP menghadapi beberapa tantangan fundamental, terutama mengenai konsep AntiSLAPP seperti apa yang mau diatur. Gagasan untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain yang telah mengatur Anti-SLAPP juga tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan situasi mendasar masalah-masalah yang dikategorikan SLAPP di Indonesia. Oleh penggagasnya, Anti-SLAPP merupakan konsep yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan di Amerika Serikat. Begitupun dengan Indonesia, maka seharusnya pengaturan mengenai AntiSLAPP disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Mengingat urgensi pengaturan mengenai Anti-SLAPP, maka artikel ini bertujuan menguraikan materi-materi muatan apa saja yang penting untuk dirumuskan. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dimana untuk menjawab pokok permasalahan dilakukan dengan analisis historis, teori dan regulasi yang berlaku. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/93 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 186-203 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/93/64 Copyright (c) 2019 Raynaldo Sembiring https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/94 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENYELESAIAN AKHIR LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT Krismen US , Yudi pertanggungjawaban pidana korporasi pidana lingkungan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan korporasi. Metode penelitian dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan rumah sakit dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/94 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 204-217 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/94/65 Copyright (c) 2019 Yudi Krismen US https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/95 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

URGENSI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Suryanti, Nyulistiowati lingkungan hidup manajemen risiko perusahaan pembangunan infrastruktur Manajemen Risiko merupakan pengelolaan untuk menekan profitability yang buruk bahkan menimbulkan kerugian. Berkaitan dengan pembangunan infrastuktur yang berdampak pada lingkungan, perlu dikaji bagaimana urgensi penerapan manajemen risiko perusahaan dalam pembangunan infrastruktur dan bagaimana penerapan manajemen risiko lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam manajemen risiko perusahaan pada pembangunan infrastuktur diperlukan pemahaman oleh perusahaan risiko-risiko apa saja yang akan dan dapat terjadi dalam pembangunan infrastruktur, dan sejauh mana risiko tersebut mempengaruhi perusahaan, untuk itu dalam pengelolaan risiko, risiko-risiko tersebut harus di-identifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara kerjasama oleh organ perusahaan/stakeholder yang menghasilkan pengakuan atas atau pengurangan atas ketidakpastian dalam keputusan berinvestasi. Selanjutnya dalam penerapan manajemen risiko lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran pada lingkungan hidup. Oleh karena itu terhadap risiko lingkungan yang terjadi dapat diterapkan pengenaan sejumlah perangkat yang tersedia dan dapat digunakan untuk menerjemahkan risiko menjadi dampak yang terukur dan dapat diperhitungkan secara finansial. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/95 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 218-233 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/95/66 Copyright (c) 2019 Nyulistiowati Suryanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/96 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN Subekti, Rahayu Budyatmojo, Winarno Raharjo, Purwono Sungkowo alih fungsi tanah perencanaan pemanfaatan ruang berkeadilan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan untuk mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Banyaknya terjadi alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian, menyebabkan hal yang urgent untuk dilakukan penataaan karena tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Dengan perencanaan dan pemanfaatan yang berkeadilan diharapkan dapat mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Berdasarkan hasil pembahasan maka: Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan diperlukan dalam mengantisipasi alih fungsi tanah pertanian. Perencanaan dan pemanfaatan ruang berkeadilan dilakukan dengan mengingat prinsip: (1) Tidak bertentangan dengan undang–undang; (2) Sesuai dengan tata ruang wilayah; (3) Menyejahterakan rakyat; (4) Menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi tanah pertanian., sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan; (5) Adanya penghormatan terhadap pemilik hak atas tanah; (6) Memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Dalam undang–undang penataan ruang, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pengendalian tersebut dilakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkeadilan sebagai usaha dalam mengurangi dampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/96 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 234-245 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/96/67 Copyright (c) 2019 Rahayu Subekti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/97 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

ENVIRONMENT VS TRADE-STUDY ON ECO-LABELLING Respati, Yossi Niken eco-label economic environment trade In global era where trade liberalization requires free mobilization of goods and services as well as investment between countries with eradication of technical barriers on trade, there is a question if free trade can accommodate on the same level of environmental interests, particularly for developing countries which face huge economic gap with the developed countries. Most of developing countries dominate global exports in goods. It is an advantage for the countries to derive state income but at the same time they are also exposed to the big environmental damage potentials because of the trade in natural resources. Correlation between economic activities (trade) and environmental protection has been drawing global attention, as environmental issues usually emerges from the economic activities and becomes a victim of it as well. This paper will describe the eco-label and its implementation in Indonesia, and the role of eco-label through environmental and international trade. In conclusion, ecolabelling program have the potential to be misused as technical barriers to trade and provided developing countries must be concern with the market access of their exports into developed countries and most importantly, the vast difference between the environmental concerns of various countries should be recognized then the use of eco-labels for constraining potentially hazardous behavior to environment inevitably get constrained. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/97 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 246-263 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/97/68 Copyright (c) 2019 Yossi Niken Respati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/98 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA Madonna, Elizabeth Arden hukum adat kehutanan Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Tatanan masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya yang sudah mereka terapkan secara turun-temurun. Peraturan ini disebut dengan istilah Hukum Adat. Hukum adat mengatur berbagai hal, salah satunya adalah pedoman tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam hutan. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pengelolaan hutan dari Pemerintah. Penulis tertarik untuk mengkaji ketimpangan antara peraturan dan kenyataan ini. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian yuridis normatif tentang hak-hak masyarakat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan analisis penerapan peraturan perundang-undangan tersebut pada konflik pengelolaan hutan antara Pemerintah dan Perusahaan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan penelitian yuridis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah belum berhasil melindungi masyarakat hukum adat berserta hak-haknya dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/98 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 264-278 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/98/69 Copyright (c) 2019 Elizabeth Arden Madonna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/99 2024-01-25T09:25:43Z bhl:ART driver

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT KEI Ayu, Bumi Rahayu, Mella Ismelina F. hak tanah adat kei hak kepemilikan tanah adat Tanah adat Kei secara keseluruhan dikuasai dan dikelola bersama oleh masyarakat hukum adat dan terbagi menjadi hak kepemilikan perorangan, marga, dan desa. Namun dalam prakteknya tumpang tindih hak kepemilikan tanah adat. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Metode penelitian hukum empiris jenis pendekatan deskriptif analisis dengan observasi lapangan dan wawancara. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; akibat hukum hak kepemilikan tanah adat Kei; dan upaya dari fungsionaris adat maupun pemerintah. Hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei masih belum maksimal karena belum adanya peraturan daerah khususnya Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan hak kepemilikan tanah adat Kei. Akibat hukum hanya dilakukan dengan sanksi adat oleh tokoh-tokoh adat. Upaya hukum akan maksimal dengan peraturan daerah terkait perlindungan hukum hak kepemilikan tanah adat Kei. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/99 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019; 279-293 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/99/70 Copyright (c) 2019 Bumi Ayu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/100 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono Djaja, Benny Rasji, Rasji Gazali, Narumi Bungas fungsi lingkungan pertambangan ilegal penegakan hukum Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/100 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 1-20 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/100/71 Copyright (c) 2019 Yuwono Prianto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/101 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PRAKTIK PENGGABUNGAN BANDAR UDARA MILITER-SIPIL (CIVIL ENCLAVE) INDONESIA Pratama, Garry Gumelar kompatibilitas aturan hukum pelestarian lingkungan hidup penggabungan bandar udara sipil-militer Praktik penggabungan bandar udara militer-sipil (civil enclave) sudah sejak lama diinisiasi Indonesia, terutama penggunaan pangkal udara militer sebagai perintis di area dengan aksesibilitas darat atau laut yang terbatas. Sebagai landasan pembangunan suatu bandara, Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (selanjutnya disebut PP No. 40 Tahun 2012). Namun, apabila dihubungkan dengan bandar udara sipil-militer, terdapat permasalahan hukum yakni tidak adanya norma pengaturan khusus yang secara tegas mengatur bandara berjenis civil enclave di dalam peraturan tersebut, khususnya mengenai aspek pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian perlulah dikaji mengenai kompatibilitas aturan mengenai pelestarian lingkungan hidup dalam PP No. 40 Tahun 2012. Penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa aturan-aturan dalam PP Nomor 40 Tahun 2012 masih dapat diimplementasikan dalam bandara udara sipil-militer. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/101 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 21-40 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/101/72 Copyright (c) 2019 SettingsGarry Gumelar Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/102 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

ANALISIS POTENSI PEMBENTUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAWU ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL PARK LAWU MOUNTAIN Rumaisa, Dewi Fathullah, Zaki gunung lawu pengaturan taman nasional Gunung Lawu memiliki potensi untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kesadaran konservasi alam, pariwisata alam dan rekreasi, budaya, sumber plasma nutfah untuk mendukung budidaya pertanian. Sumber Daya Alam Hayati di kawasan Gunung Lawu mempunyai nilai-nilai biologi, ekonomi, dan sosial budaya yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dikarenakan adanya makhluk hidup yang beraneka ragam. Kerusakan alam yang terjadi karena factor internal maupun eksternal harus dicari solusinya agar nilai-nilai alam tetap terjaga. Keanekaragaman SDAH perlu dilestarikan dengan cara program konservasi yaitu dengan mengupayakan gunung lawu menjadi taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendapat kejelasan bagaimana seharusnya pembentukan taman nasional yang berorientasi pada regulasi, prinsip maupun asas dalam perlindungan dan pelestarian hutan (2) mengetahui hal apa yang menjadi dasar rasionalitas pembentukan taman nasional Gunung Lawu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis akan memastikan keadaan pada Daerah Kawasan Gunung Lawu secara factual lalu ditelaah dan dikaji menggunakan undang-undang yang berkaitan guna mencari solusi yang dibutuhkan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/102 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 41-60 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/102/73 Copyright (c) 2019 Dewi Rumaisa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/103 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

OPTIMALISASI PERAN SERTA MUHAMMADIYAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGGAI Mina, Risno lingkungan hidup muhammadiyah peran serta Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, mempunyai peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai, faktor-faktor yang menghambat serta bentuk ideal peran serta Muhammadiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Kesimpulannya bahwa peran serta Muhammadiyah di Kabupaten Banggai belum dapat berjalan dengan optimal. Namun peran serta muhammadiyah baru dilakukan oleh Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Banggai. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran serta Muhammadiyah tersebut adalah belum adanya Majelis, Bidang ataupun Lembaga yang khusus membidangi Lingkungan Hidup, Kurang memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kurangnya koordinasi antara Pengurus Daerah Muhammadiyah dengan organisasi otonomnya. Adapun bentuk ideal peran serta Muhammadiyah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Banggai meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/103 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 61-78 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/103/74 Copyright (c) 2019 Risno Mina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/104 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU Suparto, Suparto pembentukan perda tata ruang Salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi penyusunan Perda RTRW ini tidaklah mudah dan berbeda dengan Perda-perda yang lain karena banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Riau. Walaupun Perda mengenai RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan, penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan banyaknya institusi dan kementerian yang terlibat. Hal ini berbeda dengan penyusunan Perda yang lain. Selain itu, secara teknis di lapangan ada permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah karena harus menebang pohon kelapa sawit dengan luasan ratusan ribu hektar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan permasalahan dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/104 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 79-96 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/104/75 Copyright (c) 2019 Suparto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/105 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES PEMBUATAN TENUN IKAT TIMOR (STUDI PADA KELOMPOK PENENUN DI ATAMBUA-NTT) Siombo, Marhaeni Ria kearifan lokal kain tenun regulasi Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur dikenal beraneka macam tenunan yang sampai saat ini tetap ada, dan digunakan dalam aktivitas keseharian mereka. Corak dan warna yang mendekati warna alam dengan warna dasar gelap seperti hitam, coklat, merah hati dan biru tua, dengan tidak banyak variasi warna menjadi ciri khas tenunan Flores dan Timor. Hal ini karena para penenun kain menggunakan pewarna nabati, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti mengkudu, tauk, kunyit dalam proses pewarnaan benang. Pewarnaan dengan menggunakan bahan-bahan zat pewarna berasal dari alam, limbah yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menggali nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembuatan tenun ikat Atambua, untuk diatur dalam regulasi pemerintah daerah. Metode observasi digunakan dalam mengamati proses pembuatan kain tenun. Salah satu cara mempertahankan kearifan lokal adalah melalui regulasi pemerintah, dalam bentuk Peraturan Daerah. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/105 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 97-112 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/105/76 Copyright (c) 2019 Marhaeni Ria Siombo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/107 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

THE LAW OF FOREST IN INDONESIA: PREVENTION AND SUPPRESSION OF FOREST FIRES Gunadi, Ariawan Gunardi, Gunardi Martono, Martono aircraft operation forest fires legal ground liability responsibility Forests have significant function related biological diversity, habitat protection of flora fauna such as orangutan, tiger, elephant; climate-related functions such as carbon sequestration, air pollution; human settlements, human health, school activities, habitat for people, rural livelihoods; state defense as natural resources such as commercial industrial wood, non-wood forest products, international and national trade; ecotourism, and recreation. However the problem in Indonesia is forest fires. In order to maintain its functions, all the famers, forestry-concession owners, government, local government and private enterprise should prevent and suppress the forest fires through the existing law and regulations such as Constitution Law of 1945, Act Number 5 Year 1990, Act Number 22 Year 1999, Act Number 41 Year 1999, Act Number 1 Year 2009, Act Number 6 Year 1994 and Act Number 17 Year 2004 and aircraft operation conducted by foreign aircraft such as Australia, Canada, Malaysia, Russia and Singapore to assist Indonesian’s forest fires. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/107 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 113-134 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/107/77 Copyright (c) 2019 Ariawan Gunadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/108 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI PULAU JAWA Hardiyanti, Marzellina Aminah, Aminah pengelolaan pemberdayaan masyarakat pembangunan berkelanjutan sumber daya hutan Pulau Jawa saat ini mengalami degradasi dan deforestasi lahan kehutanan akibat berbagai kegiatan alih fungsi lahan bagi ketersediaan habitat satwa-satwa di Indonesia yang hampir punah. Permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan di Jawa adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang belum bisa menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis terhadap permasalahan yang diteliti. Upaya merekonstruksi pengelolaan sumberdaya hutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan membangun model pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan mengintegrasikan peran masyarakat adat, masyarakat desa hutan, dan Perum Perhutani sebagai penerima delegasi dalam mengelola sumberdaya hutan yang ada di Pulau Jawa sehingga dengan integrasi bersama masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan di Pulau Jawa agar dapat terjaga bagi generasi mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/108 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 135-152 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/108/78 Copyright (c) 2019 Marzellina Hardiyanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/109 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

PENATAAN PENGUASAAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LANDREFORM (STUDI KASUS DI KABUPATEN BURU SELATAN) Kurniati, Nia kabupaten buru selatan landreform milik adat redistribusi tanah Program landreform meningkatkan kesejahteraan petani adalah amanat UU No. 5 Tahun 1960. Redistribusi tanah salah satu program Landreform (LF) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan secara hukum kedudukan petani atas tanah. Penetapan Tanah sebagai Objek Landreform di wilayah Milik Adat, dipengaruhi oleh dipertahankan atau tidaknya tanah yang bersangkutan sebagai Milik Adat. Penegasan Tanah Objek Landreform (TOL) di atas wilayah Milik Adat di Kabupaten Buru Selatan, menjadi permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerapan kebijakan landreform Indonesia di kawasan Milik Adat atas tanah; serta mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani penggarap di kawasan pertanian yang berada pada wilayah Milik Adat atas tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, (i) Tanah Milik Adat diredistribusikan kepada petani penggarap, setelah dilalui sidang Panitia LF, penegasan TOL, dan pelepasan hak oleh Soa Kepala Adat kepada Negara. (ii) Redistribusi TOL telah dicapai seluas 6.700 ha, diberikan kepada petani penerima Hak Milik sejumlah 1.228 orang. Kesimpulan, kebijakan landreform di Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Milik Adat atas tanah/Tanah Ulayat, seperti pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Buru Selatan yang telah melaksanakan redistribusi TOL dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/109 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 153-171 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/109/79 Copyright (c) 2019 Nia Kurniati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/110 2024-01-25T09:26:28Z bhl:ART driver

INSTRUMEN EKONOMI, COMMAND AND CONTROL, DAN INSTRUMEN LAINNYA: KAWAN ATAU LAWAN? SUATU TINJAUAN BERDASARKAN SMART REGULATION Wibisana, Andri G CAC instrumen ekonomi smart regulation penaatan lingkungan Dalam konteks konteks penaatan hukum lingkungan, pendekatan Command and Control (CAC, Atur dan Awasi) merupakan pendekatan yang paling sering digunakan sekaligus dikritik. Tulisan ini bermaksud mempertanyakan ulang pandangan yang menempatkan CAC bukan hanya dalam posisi berlawanan dengan instrumen non-CAC, tetapi juga merupakan instrumen/pendekatan yang lebih inferior dibandingkan dengan instrumen non-CAC. Tulisan ini memperlihatkan bahwa selain instrumen CAC, dapat pula diterapkan instrumen ekonomi, instrumen atur diri sendiri (ADS, selfregulation), instrumen Sukarela (voluntarism), serta instrumen pendidikan dan informasi. Berangkat dari teori Smart Regulation yang dikembangkan oleh Gunningham et al., tulisan ini berpandangan bahwa yang perlu dilakukan bukan lah upaya mencari alternatif instrumen terbaik, karena setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah menemukan kombinasi optimal di antara berbagai instrumen tersebut, dengan melibatkan keikutsertaan pemerinah, masyarakat, dan publik, dalam penciptaan penaatan lingkungan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/110 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019; 172-197 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/110/80 Copyright (c) 2019 Andri G Wibisana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/111 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

SINERGI ADAPTASI KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA Safitri, Myrna A gambut kearifan lokal kebakaran hutan dan lahan paralegal pemberdayaan hukum Sejak 2015, Pemerintah Indonesia mengintensifkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut. Sebanyak 35% areal terbakar tahun 2015 dari ekosistem gambut. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan semakin dipertegas. Namun demikian, banyak masyarakat terbiasa melakukan pembakaran untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Perlindungan terhadap kearifan lokal dalam kegiatan pembakaran lahan telah diberikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Paper ini membahas upaya menyelaraskan penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Melalui penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dengan participatory action research, paper ini mengusulkan untuk meninjau ulang konsep kearifan lokal pada ekosistem yang rusak. Disimpulkan bahwa kearifan lokal memerlukan adaptasi. Di samping itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan pemberdayaan hukum dan pendampingan teknologi pertanian agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak fundamental pada masyarakat. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/111 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 198-215 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/111/81 Copyright (c) 2020 Myrna A Safitri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/112 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

DERIVASI KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Alfath, Tahegga Primananda Salman, Radian Sukardi, Sukardi delegasi peraturan konstitusi negara kepulauan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada penambahan afiks “yang berciri nusantara” memberikan derivasi terhadap konsep negara kepulauan sebagaimana diatur dalam United Nations Conventions on The Law of The Sea Tahun 1982, bahwa ada ciri khusus bagi Indonesia dalam memaknai konsep negara kepulauan. Untuk membahas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis derivasi konsep negara kepulauan dalam konstitusi Indonesia pada amandemen kedua sebagai penguatan kedaulatan negara dalam pembangunan wilayahnya harus berciri nusantara. Founding constitution sejak awal perumusan, menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus, hal tersebut juga menjadi dasar logis deklarasi Juanda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, akibat hukum pembangunan wilayah yang tidak didasarkan atas ketentuan konstitusi, khususnya politik hukum negara kepulauan yang berciri nusantara, memiliki potensi inkonstitusional. Kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/112 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 216-235 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/112/82 Copyright (c) 2020 Tahegga Primananda Alfath https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/113 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI Sudaryat, Sudaryat Genetik Indonesia Keragaman Informasi Teknologi Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standar ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/113 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 236-250 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/113/83 Copyright (c) 2020 Sudaryat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/114 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN BERLANDASKAN POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN: TANTANGAN DAN PELUANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH Puspitawati, Dhiana peluang poros maritim tantangan wilayah kepulauan Perkembangan kelautan di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun hingga dicetuskannya konsep ‘poros maritim’ oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ‘poros maritim’ menekankan pada terwujudnya konektifitas antar pulau melalui pengembangan industri pelayaran serta transportasi laut. Dengan demikian dibutuhkan akselerasi pembangunan pelabuhan di wilayah-wilayah kepulauan Seperti Maluku dan Riau. Sayangnya alokasi dana dari pusat untuk daerah masih didasarkan pada luas wilayah daratan. Hal ini menjadikan daerah dengan wilayah perairan yang lebih banyak tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana daerah yang mempunyai wilayah daratan yang luas. Padahal percepatan pembangunan di wilayah kepulauan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia sebagai ‘poros maritim’ dunia. Tulisan ini akan menganalisa tantangan dan peluang pembangunan wilayah kepulauan yang berlandaskan poros maritim dalam perspektif negara kepulauan. Pembangunan Wilayah Kepulauan sangat diperlukan untuk mewujudkan konsep Poros Maritim. Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai perimbangan keuangan daerah dalam mewujudkan akselerasi pembangunan tersebut. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/114 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 251-263 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/114/84 Copyright (c) 2020 Dhiana Puspitawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/115 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN Panjaitan, Budi Sastra sengketa pertanahan pengadilan pertanahan Sengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi kebuntuan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, pengadilan pertanahan tidak hanya sekedar formalistik-legalistik dalam mewujudkan keadilan. Keberadaan pengadilan pertanahan dibutuhkan dalam rangka terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sistematis, sederhana, berkeadilan dan biaya ringan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/115 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 264-278 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/115/85 Copyright (c) 2020 Budi Sastra Panjaitan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/117 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Mustaghfiroh, Umi Ni’mah, Lailatul Khoirun Sundusiyah, Asfiyatus Addahlawi, Hilmi Alwi Hidayatullah, Ahmad Fauzan good environmental governance kebijakan pemerintah pengelolaan sampah Pengelolaan sampah yang baik demi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup merupakan salah satu pinsip good environmental governance. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kajian kepustakaan dari berbagai jurnal yang berkaitan dengan metode pengolahan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah melakukan pengelolaan sampah yang baik, yaitu dengan membuat bank sampah, mendaur ulang sampah menjadi produk baru maupun melakukan sanitary landfill dengan cara melakukan pelapisan geotekstil pada permukaan tanah sebelum ditimbuni sampah. Dalam pengelolaan sampah, menurut penulis tedapat beberapa hal penting dalam proses pengelolaan sampah untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dua hal diantaranya, yaitu mekanisme pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/117 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 279-291 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/117/86 Copyright (c) 2020 Umi Mustaghfiroh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/118 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Rochmani, Rochmani keberlanjutan; lingkungan hidup pengadilan urgensi Perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan keadaan tersebut sangat urgen Pengadilan Lingkungan Hidup (Environmental Court) untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensinya eksistensi pengadilan lingkungan hidup. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karateristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali scientific dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/118 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 292-312 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/118/87 Copyright (c) 2024 Rochmani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/119 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG Pareke, JT Arisandi, Fahmi masyarakat hukum adat pengakuan perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan siapa unit sosial yang diakui dan apa fungsi peraturan dearah tersebut bagi perlindungan wilayah adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: Pertama: Kutei adalah unit sosial asli yang diakui dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, pengakuan tersebut adalah pengakuan Kutei sebagai subyek hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban. Kedua: Peraturan daerah tersebut berfungsi juga untuk melindungi wilayah adat mereka karena menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam hukum adat rejang. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/119 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 313-328 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/119/88 Copyright (c) 2020 JT Pareke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/120 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

STRENGTHENING INTERNATIONAL LAW AS A GUARANTEE FOR HIGH SEAS FISHERIES CONSERVATION Tarigan, Muhammad Insan Tirtamulia, Tjondro conservation fish high seas UNCLOS High seas is one of the ocean areas beyond of national jurisdiction. The implication of that definition made high seas turn into a free access to all states. One of freedom of high seas had known of yore is freedom of fishing, as if high seas fishery is inexhaustible. However, technological advances in fishing gear and people demand towards ocean fish causing overfishing and Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing are unavoided. Living resources and the environment of the high seas are more susceptible due to weak regulation on the UNCLOS 1982 which are cooperation for conservation and no restriction on exploitation. With that regard, international law-making concerning management and conservation concept based on the high seas fisheries sustainability need to be done. This article was written by normative research conducted with library studies by maximizing data in any journals and books. The concept of Marine Protected Areas (MPAs) and the establishment of Conservation Zone in the high seas is considered to have potential for fisheries management development that guarantee the sustainability of diversity high seas fisheries. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/120 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 329-348 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/120/89 Copyright (c) 2020 Muhammad Insan Tarigan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/121 2024-01-25T09:28:11Z bhl:ART driver

SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ilyas, Anshori Arisaputra, Muhammad Ilham Arifin, Ariani Bakar, Dian Utami Mas konsep pembangunan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam perizinan Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/121 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 4 No. 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, April 2020; 349-367 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/121/90 Copyright (c) 2020 Anshori Ilyas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/122 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN Iskandar, Iskandar fungsi instrumen hukum kawasan hutan RTRWP Pelanggaran hukum terhadap kebijakan tata ruang kawasan hutan provinsi masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan tidak berfungsi secara optimal. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan fungsi RTRWP, malfungsi RTRWP dan solusinya. Metode kajian bersifat yuridis normatif, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa RTRWP merupakan instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan, sehingga pengawasan dan penerapan sanksi atas pelanggaran harus dilakukan. Penyebab fungsi RTRWP tidak optimal berkait dengan substansi ruang kawasan hutan dan implementasinya. Solusi mengatasi agar RTRWP berfungsi sebagai instrumen hukum pengendalian yaitu melakukan inventarisasi kondisi objektif eksisting kawasan hutan, penyelesaian tata batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, pengawasan melalui citra satelit, membangun pola kemitraan, tertib dalam perizinan, meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur penegak hukum, dan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/122 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 1-20 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/122/91 Copyright (c) 2020 Iskandar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/123 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

MODEL KRIMINALISASI BERBASIS KERUGIAN LINGKUNGAN DAN AKTUALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ali, Mahrus kriminalisasi kerugian lingkungan UU PPLH Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus teoritik tentang kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup dan aktualisasinya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskursus teoritik tentang model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup mengacu kepada empat model yang selama ini berkembang, yaitu model bahaya abstrak, bahaya nyata, kerugian nyata, dan polusi lingkungan yang serius. Pada ketiga model pertama, hukum pidana masih belum melepaskan diri dari ketergantung administratif), sedangkan pada model terakhir, hukum pidana sudah melepaskan diri dari ketergantungan administratif. Hukum pidana tetap dapat digunakan apabila menimbulkan kerugian sangat serius sekalipun perbuatan tidak melawan hukum. Keempat model kriminalisasi tersebut teraktualisasi dalam UU PPLH. Penelitian ini merekomendasikan perlunya riset tentang aktualisasi model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dalam perundang-undangan sektoral bidang lingkungan hidup. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/123 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 21-39 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/123/92 Copyright (c) 2020 Mahrus Ali https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/124 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

ASAS OTONOMI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN Hasyim, Moh. Mardhatillah, Siti Ruhama asas otonomi daerah penegakan hukum izin lingkungan Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk kewenangan penegakan hukum terhadap perizinan lingkungan telah menjadi kewenangan daerah, khususnya daerah otonom yaitu kabupaten/kota berdasarkan UUPPLH. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penegakan hukum yang bersifat sentralistik. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penegakan hukum atas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Kedua, apakah dalam hubungan wewenang tersebut telah menerapkan asas otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat setara dan seimbang dimana wewenang keduanya diperoleh secara atribusi melalui UU PPLH meski terdapat dua norma hukum, yaitu Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mencampuri wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi. Kedua, berlakunya ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang bersifat mencampuri tersebut tanpa adanya batasan dan ukuran apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran serius dan hanya mendasarkan pada anggapan Pemerintah Pusat semata mengakibatkan asas otonomi daerah belum dapat secara maksimal diterapkan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/124 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 40-61 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/124/93 Copyright (c) 2020 Moh. Hasyim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/125 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

KAJIAN ECOCIDE TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM KAWASAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI AIR BENGKULU Elcaputera, Arie Frastien, Dede DAS ecocide kawasan hutan Ketentuan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak atas lingkungan yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pada kenyataannya hadirnya korporasi pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1986 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat sembilan korporasi, WIUP batubara tersebut merupakan Daerah Resapan Air yang tidak terpisahkan dari DAS Air Bengkulu. Pemberian Izin Pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menjadi penyebab kerusakan dan pemusnahan ekosistem yang berdampak terhadap bencana ekologis banjir dan longsor sepanjang tahun pada landscape hulu, tengah dan hilir DAS Bengkulu. Pemusnahan ekosistem akibat pertambangan ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan ecocide yaitu kejahatan kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia atau penyebab lain, sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/125 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 62-81 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/125/94 Copyright (c) 2020 Arie Elcaputera https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/126 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PELARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HELA CANTRANG DI KABUPATEN INDRAMAYU Kholik, Saeful Faujura, Rahmanisa daerah ekosistem hukum laut lingkungan Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) mengatur dan melarang terhadap nelayan di wilayah kelautan Indonesia, implementasinya terdapat pelanggaran. Salah satu permasalahannya adalah masih adanya beberapa nelayan di wilayah kabupaten indramayu yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) yang tentunya merusak ekosistem lingkungan laut, dalam peraturan menteri tersebut haruslah memberikan efek jera terhadap nelayan yang masih melanggar peraturan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa studi literatur yang selaras secara kualitatif, hasil penelitian dan diskusi ini merupakan ancaman yang sangat serius dalam penangkapan ikan melalui metode Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik. Sehingga dapat disimpulkan pemerintah dan semua komponen masyarakat haruslah mempunyai sebuah fungsi yang utama guna mencegah dan mengupayakan optimalisasi penegakan hukum. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/126 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 82-97 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/126/95 Copyright (c) 2020 Saeful Kholik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/127 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Christiawan, Rio perizinan lahan korupsi pencegahan industri kelapa sawit celah korupsi Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalan industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/127 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 98-113 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/127/96 Copyright (c) 2020 Rio Christiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/128 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENETAPAN HUTAN ADAT DI MALUKU (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2013) Sedubun, Victor Juzuf hutan adat maluku peraturan daerah Konflik antara MHA dengan pengusaha dalam wilayah petuanan MHA di Maluku sering terjadi. Kasus-kasus, seperti yang dialami oleh MHA di Aru dan di Sabuai, menunjukan bahwa MHA dan kekayaan alam di dalam petuanannya masih menjadi korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hukum positif yang dikaji adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017. Pemerintah harus melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA Maluku atas petuanannya. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat. Pembentukan peraturan daerah a quo penting dan menjadi dasar hukum, untuk memberikan perlindungan bagi MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan dan hak atas lingkungan hidup, untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/128 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 114-132 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/128/97 Copyright (c) 2020 Victor Juzuf Sedubun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/129 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Suherman, Asep asas legalitas hukum lingkungan hidup penegakan hukum Ketentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan implemetasi asas legalitas yang diterapkan secara ketat. Diluar ketentuan itu, maka bukanlah tindak pidana. Meskipun dampak yang ditimbulkan dapat merusak, mencemari, ataupun menyebabkan kerugian pada lingkungan. Kondisi ini sangat rentan disalahartikan dan menjadi celah hukum bagi pelaku menghindar dari proses penegakan hukum pidana. Karenanya perlu diketahui esensi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya pada penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan adanya asas legalitas maka akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta penerapannya mampu memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/129 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 133-152 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/129/98 Copyright (c) 2020 Asep Suherman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/130 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

HUKUM INTERNASIONAL MADE IN GARUT? MENGKRITISI STATUS JUS COGENS ATAS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MANDALAWANGI Permana, Rizky Banyualam Baskoro, Dewo Afriansyah, Arie Mandalawangi jus cogens prinsip kehati-hatian Mahkamah Agung Putusan Mandalawangi merupakan putusan yang dianggap sebagai suatu terobosan hukum dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia, karena putusan ini melakukan inkorporasi atas konsep precautionary principle dalam sistem hukum nasional Indonesia secara legal formal. Jus cogens, yakni suatu norma tidak terelakkan dalam hukum internasional merupakan perdebatan teoritis yang masih berlangsung. Putusan Mandalawangi memberikan status jus cogens atas prinsip kehati-hatian (precautionary principle) kemudian diamini dan diikuti oleh berbagai putusan maupun literatur. Dalam tulisan ini kami mencoba melakukan dekonstruksi kembali tentang status jus cogens atas prinsip kehati-hatian, dan kami meninjau bagaimana suatu norma dapat dilabeli sebagai jus cogens dalam teori, serta menelusuri ratio decidendi hakim dalam mencapai amar putusan atas jus cogens. Kami mengargumentasikan bahwa runutan pemikiran putusan tersebut mengandung suatu lompatan logika yang mengakibatkan argumentasi sirkuler. Kemudian kami berpendapat, para hakimlah yang harus mengutamakan ‘kehati-hatian’ itu sendiri dalam menerapkan konsep-konsep hukum internasional dalam putusannya. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/130 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 153-179 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/130/99 Copyright (c) 2020 Rizky Banyualam Permana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/131 2024-01-25T09:28:50Z bhl:ART driver

ASPEK HUKUM KETENTUAN GEREJA TENTANG LARANGAN PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI PEGAWAI ORGANIK (STUDI KANTOR SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA) Laike, Reli Jevon gereja ketentuan hak atas tanah Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pegawai organik menyebutkan, setiap pegawai organik atau pensiunan yang mendapat penyerahan hak atas tanah yang telah berstatus status hak milik, dilarang mengalihkan, mengadaikan, atau perbuatan hukum lain. Di sisi lain ketentuan hak milik atas tanah menurut hukum agraria nasional, mempunyai wewenang yang luas artinya dapat mengalihkan, menggadaikan atau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pengaturan gereja tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah dan dihubungkan dengan konsep hukum agrarian nasional. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan pertama, ketentuan hak milik atas tanah yang diatur dalam ketentuan Gereja dalam pelaksanaannya terdapat pertentangan dan perbedaan mendasar dengan konsep yang diatur dalam hukum agraria nasional. Kedua pemegang hak atas tanah yang telah mendapat penyerahan hak atas tanah dari gereja tidak mendapat jaminan kepastian hukum dengan adanya ketentuan gereja yang mengatur larangan pengalihan hak milik atas tanah. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/131 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020; 180-197 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/131/100 Copyright (c) 2020 Reli Jevon Laike https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/136 2025-11-11T09:27:38Z bhl:ART driver

Analisis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Model Ambiguity-Conflict: Konflik Kebijakan Ruang Laut di Pulau Kodingareng Alam, Andi Rifdah Auliyah Kurniawati, Andi Belva, Khansa Anindita Roshihan, Ali Partovi Muhammad Anugrah, Syachwal Tri Balapradhana, Daffa kebijakan laut kebijakan Publik Pulau Kodingareng RZWP3K ambiguity–conflict model ABSTRAKKebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan menimbulkan konflik serius di Pulau Kodingareng, Makassar, akibat tumpang tindih antara wilayah tambang pasir laut dengan area tangkap nelayan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan hasil tangkapan ikan dan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RZWP3K Sulawesi Selatan dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan sekaligus menguji efektivitasnya melalui kerangka dari teori Ambiguity-Conflict oleh Richard E. Matland. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak semata-mata menyoroti praktik penambangan pasir laut, tetapi secara kritis menempatkan kebijakan RZWP3K sebagai objek analisis untuk mengurai kelemahan regulasi sebagai akar konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan data lapangan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng dengan studi regulasi dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjuka bahwa RZWP3K bermasalah dalam aspek penetapan zonasi, implementasi, dan koordinasi antar-aktor, sehingga tingkat ambiguitas tinggi dan intensitas konflik meningkat. Akibatnya, legitimasi kebijakan rendah dan masyarakat pesisir menjadi yang paling dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi RZWP3K harus diarahkan pada rekonstruksi kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, transparan, dan berkeadilan lingkungan.Kata kunci: kebijakan laut, kebijakan Publik, Pulau Kodingareng, RZWP3K, ambiguity–conflict model ABSTRACTThe Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) of South Sulawesi has triggered serious conflicts in Kodingareng Island due to overlapping designations of marine sand mining areas with traditional fishing grounds. This condition not only reduces fish catches and exacerbates the socio-economic vulnerability of fishing households but also creates legal uncertainty regarding the protection of the rights of coastal communities. This study aims to analyze the implementation of the RZWP3K policy in South Sulawesi by assessing its impact on the socio-economic life of fishers and by examining its effectiveness through Richard E. Matland’s Ambiguity–Conflict Model. The novelty of this research lies in its critical approach of positioning the RZWP3K policy itself—not merely the practice of sand mining—as the main object of analysis, in order to uncover regulatory weaknesses as the root of conflict. This study employs a qualitative method with descriptive analysis, combining field data on the socio-economic conditions of Kodingareng communities with a review of policy documents and regulations. The findings reveal that the RZWP3K policy suffers from problematic zoning designations, weak implementation, and poor inter-actor coordination, which result in high levels of ambiguity and escalating conflicts. Consequently, the policy’s legitimacy remains low, while coastal communities bear the heaviest burdens. This research concludes that optimizing RZWP3K requires reconstructing the policy towards a more responsive, participatory, transparent, and environmentally just framework.Keywords: marine policy, public policy, Kodingareng Island, RZWP3K, ambiguity – conflict model Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2025-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/136 10.24970/bhl.v9i2.136 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025; 196-212 2541-531X 2541-2353 10.24970/bhl.v9i2 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/136/197 Copyright (c) 2025 Ali Partovi Muhammad Roshihan, Andi Kurniawati, Khansa Anindita Belva, Andi Rifdah Auliyah Alam, Syachwal Tri Anugrah, Daffa Balapradhana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/137 2024-12-30T00:43:07Z bhl:ART driver

Mengoptimalkan Perencanaan Tata Ruang Sebagai Basis Kolaborasi Kelembagaan Dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahahan Iklim Sari, Daisyta Mega adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kolaborasi rencana tata ruang ABSTRAKKehadiran UU Cipta Kerja tak luput memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan penataan ruang di Indonesia. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan tersebut layak diteliti seiring dengan dua sudut kepentingan yang paling mengemuka, saling berkaitan, dan saling tarik-menarik. Di satu sisi, Pemerintah memandang kebijakan rencana tata ruang sebagai salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih merata. Daerah didorong untuk mengakselerasi diri dalam menyediakan dokumen rencana tata ruang yang kemudian diintegrasikan dengan pelayanan berusaha. Di antara tujuannya, agar memberikan kepastian hukum bagi para calon investor. Secara tidak langsung, kondisi tersebut terkesan cenderung mewadahi kepentingan investasi atas nama pembangunan daerah. Di sisi lain, perencanaan tata ruang perlu lebih peka menjawab isu lingkungan hidup, terlebih dalam merespon dampak perubahan iklim yang bahkan lebih parah dan lebih cepat daripada prediksi para ahli. Kegiatan masyarakat yang tidak terkendali akan mengganggu performa ruang dan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Rencana tata ruang sangat mungkin menjadi basis kebijakan yang akan efektif dalam merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik dari elemen pemerintah, lembaga non-pemerintah, korporasi, maupun masyarakat.Kata kunci: adaptasi dan mitigasi; dampak perubahan iklim; kolaborasi; rencana tata ruang. ABSTRACTThe presence of the Job Creation Law has influenced changes in spatial planning policies in Indonesia. In this context, these policy changes are worth examining along with the two most prominent aspects, interrelated and mutually attractive perspectives. The Government views spatial planning policy as one of the fundamental elements in realizing a better investment climate and more equitable regional development. Therefore, regions are encouraged to accelerate themselves in providing spatial planning documents which are then attempted to be integrated with services. Among its objectives is to provide legal certainty for the investors. Indirectly, this condition seems to tend to accommodate investment interests in the name of regional development. On the other hand, spatial planning needs to be more sensitive in responding to environmental issues, especially in responding to the impacts of climate change which are even more severe and faster than experts predict. Uncontrolled community activities will disrupt spatial performance and cause environmental quality degradation. Spatial planning plans are very likely to be the basis for effective policies in formulating adaptation and mitigation strategies for the impacts of climate change that involve all interested parties, including government, non-governmental organizations, corporations, and the community.Keywords: adaptation and mitigation; climate change; collaboration; spatial planning. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/137 10.24970/bhl.v9i1.137 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024; 66-83 2541-531X 2541-2353 10.24970/bhl.v9i1 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/137/190 Copyright (c) 2024 Daisyta Mega Sari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/138 2025-09-19T07:23:49Z bhl:ART driver

Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Dibawah Yurisdiksi International Criminal Court: Dialektika Antara Ekosentrisme dan Antroposentrisme Sasmini, Sasmini Novantia, Teresa Yokia ekosida hukum pidana internasional kejahatan internasional statuta roma ABSTRAKUsulan ekosida sebagai kejahatan kelima International Criminal Court (ICC) memunculkan banyak perdebatan, salah satunya berkaitan dengan sifat ekosentris dari ekosida dan antroposentris kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC. Artikel ini secara sistematis membahas dua masalah pokok, yaitu bagaimana pengaruh pandangan ekosentrisme dan antroposentrisme atas ekosida dalam hukum internasional dan khususnya ICC; dan apa yang menjadi tantangan dan peluang amandemen Statuta Roma atas kejahatan ekosida mempertimbangkan sistem dan praktek ICC cenderung bersifat antroposentris. Dalam rangka menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan pragma-dialectical dimana argumentasi hukum sebagai bagian dari diskusi yang kritis dari dua sudut pandang yang berbeda, dalam konteks ini adalah antroposentrisme dan ekosentrisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan antroposentris masih mendominasi dalam pembentukan norma hukum internasional, termasuk dalam sistem peradilan pidana internasional. Hal demikian bertolakbelakang dengan usulan kejahatan ekosida yang bersifat antroposentris dimana kerusakan lingkungan skala meluas, berjangka panjang dan serius menjadikannya kejahatan internasional, tanpa harus manusia harus menderita bahaya dulu akibat kerusakan lingkungan tersebut. Usulan perumusan ekosida sebagai kejahatan internasional dapat dilakukan dengan mengambil jalan tengah yaitu menyeimbangkan antara antroposentris dan ekosentris melalui pandangan polisentris. Namun demikian, terdapat tantangan amendemen Statuta Roma karena adanya perbedaan kepentingan dan pandangan politik masing-masing negara anggota. Namun demikian, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional atas lingkungan dan upaya tuntutan kasus-kasus lingkungan oleh NGO dan organisasi lingkungan di negara-negara serta diaturnya amandemen pada Pasal 121 Statuta Roma tetep menjadi peluang yang baik suatu saat ekosida dapat menjadi kejahatan internasional kelima di bawah yurisdiksi ICC.Kata kunci: ekosida; hukum pidana internasional; kejahatan internasional; statuta roma.ABSTRACTThe proposal of ecocide as the fifth crime under the jurisdiction of the ICC has sparked debate, particularly regarding the ecocentric nature of ecocide versus the anthropocentric focus of existing international crimes within the ICC. This article examines two key issues: how ecocentrism and anthropocentrism influence the international norms and practices of the ICC related to ecocide; and what challenges and opportunities are associated with amending the Rome Statute to include ecocide as an international crime, given the inherently anthropocentric tendencies of ICC systems. To address these questions, the author employs a pragmatic-dialectical approach, engaging in a critical discussion that juxtaposes the perspectives of anthropocentrism and ecocentrism. The findings of the study indicate that anthropocentric views continue to dominate the development of international legal norms, including those within the realm of the international criminal justice system. This stands in contrast to ecocide, which has an ecocentric view. The formulation of ecocide as an international crime could be achieved through a balanced approach that integrates both anthropocentric and ecocentric perspectives, adopting a polycentric view. However, the challenge of amending the Rome Statute lies in the diverse interests and political viewpoints of member states. The increasing global awareness of environmental issues, prosecution of ecocide at the national level, and the regulatory framework for amending Article 121 of the Rome Statute present a promising opportunity for ecocide to be recognized as the fifth international crime under the ICC's jurisdiction.Keywords: ecocide; international criminal law; international crime; rome statute. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/138 10.24970/bhl.v9i1.138 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 9 No. 1 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2024; 104-119 2541-531X 2541-2353 10.24970/bhl.v9i1 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/138/192 Copyright (c) 2024 Sasmini Sasmini, Teresa Yokia Novantia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/140 2024-12-30T00:44:06Z bhl:ART driver

KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF Wibawa, Athariq Hermawan, Sapto politik hukum energi energi baru terbarukan rancangan undang-undang energi baru terbarukan ABSTRAKPeralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan. ABSTRACTThe transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/140 10.24970/bhl.v8i3.140 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024; 159-190 2541-531X 2541-2353 10.24970/bhl.v8i3 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/140/184 Copyright (c) 2024 Athariq Wibawa, Sapto Hermawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/141 2024-12-30T00:44:06Z bhl:ART driver

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN PENYU: STUDI KASUS TERHADAP UPAYA KONSERVASI DI PANTAI KEMBAR KEBUMEN Kartono, Kartono Pamuji, Kadar Nasihuddin, Abdul Azis Hartini, Sri Yuliantinigsih, Aryuni Fatah, Muhammad Hamdan Kesadaran Hukum Konservasi Penyu ABSTRAKIndonesia adalah habitat enam jenis penyu dari tujuh penyu yang ada di dunia. Mereka dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta terdaftar dalam satwa yang masuk daftar merah di IUCN. Salah satu tempat yang banyak menjadi tempat peneluran penyu adalah di Pantai Selatan Jawa Tengah, khususnya Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam upaya konservasi penyu di kawasan Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan dengan pendekatan hukum. Penelitian dilakukan di kelompok konservasi penyu Pantai Kembar, Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai data utama, serta dilakukan wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sudah tinggi. Namun, faktor sosial budaya dan ekonomi masih memberikan pengaruh terhadap upaya konservasi penyu. Kendala dalam konservasi penyu bersifat multi aspek, diantaranya sosial budaya yang bertentangan dengan konservasi terutama pada tradisi melarung laut, belum optimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat setempat, dan belum tersedianya instrumen hukum yang spesifik di daerah sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan konservasi penyu. Kata kunci: kesadaran hukum, konservasi, penyu ABSTRACTIndonesia is the habitat of six types of turtles out of the seven turtles in the world. They are protected by Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and is listed as an animal on the IUCN red list. One of the places where many turtles nest is on the South Coast of Central Java, especially Kembar Beach, Kebumen Regency. This article aims to analyze the community's legal awareness in turtle conservation efforts in the Kembar Beach area, Puring District, Kebumen Regency. This research is exploratory qualitative research with a legal approach. The research was conducted at the Kembar Beach turtle conservation group, Kebumen. Data collection was carried out using questionnaires as the main data, as well as interviews and observations. The research results show that public legal awareness of turtles as protected wild animals is high. However, socio-cultural and economic factors still have an influence on turtle conservation efforts. Constraints in sea turtle conservation are multi-faceted, including socio-culture that conflicts with conservation, especially in the tradition of sea turtle throwing, not optimal legal knowledge of the local community, and the unavailability of specific legal instruments in the Region as technical guidelines in the management of sea turtle conservation.Keywords: legal awareness, conservation, turtles. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-06-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/141 10.24970/bhl.v8i3.141 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024; 191-206 2541-531X 2541-2353 10.24970/bhl.v8i3 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/141/186 Copyright (c) 2024 Kartono Kartono, Kadar Pamuji, Abdul Azis Nasihuddin, Sri Hartini, Aryuni Yuliantinigsih, Muhammad Hamdan Fatah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/148 2024-01-25T09:29:32Z bhl:ART driver

KEDUDUKAN DAN PROSES PENETAPAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI RIAU Suparto, Suparto kedudukan implementasi hutan adat putusan mahkamah konstitusi Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan dalam hutan negara hal ini merugikan masyarakat adat sehingga Undang-undang tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan dan proses penetapan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta implementasinya di Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1). Kedudukan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUUX/2012, hutan adat tidak lagi Bagian dari hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Proses penetapan hutan adat diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Agar hutan adat menjadi hutan hak, prosesnya melalui dua tahapan yaitu: (a) Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). (b) Penetapan oleh Menteri LHK terhadap hutan adat. (2). Sampai saat ini di Provinsi Riau baru ada 2 hutan adat yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu didesak untuk kabupaten lain agar segera membuat Perda tentang masyarakat hukum adat, sebagai syarat untuk penetapan hutan adat oleh Menteri LHK. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/148 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021; 198-214 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/148/101 Copyright (c) 2021 Suparto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/149 2024-01-25T09:29:32Z bhl:ART driver

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN PASCA BERLAKUNYA PERDIRJEN KSDAE TENTANG KEMITRAAN KONSERVASI Sadikin, Ali kawasan konservasi kemitraan kesenjangan normatif Perdirjen KSDAE Kawasan hutan konservasi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Berlakunya Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi memunculkan kesenjangan normatif dalam hukum positif dengan memberikan legitimasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan diluar amanat UU. No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Permasalahan penelitian ini menekankan pada: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi? Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan hutan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae? Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen KSDAE? Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu penguatan konsep konservasi dalam Perdirjen KSDAE sehingga tidak mengaburkan perbuatan pidana kehutanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya Perdirjen KSDAE. Disimpulkan bahwa berlakunya perdirjen ksdae tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di kawasan hutan konservasi telah melakukan sifat melawan hukum formil. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/149 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021; 215-236 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/149/102 Copyright (c) 2021 Ali Sadikin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/151 2024-01-25T09:29:32Z bhl:ART driver

PENGGUNAAN PENTA HELIX MODEL SEBAGAI UPAYA INTEGRATIF MEMERANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA Hermawan, Sapto Astuti, Wida ekosistem laut berkelanjutan model penta helix sampah plastik Mendalilkan kepada beberapa hasil penelitian, Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu produsen sampah plastik di laut, sehingga situasi ini perlu mendapatkan peran nyata secara integratif dan serius. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix. Masing-masing elemen sebagai penyusun model Penta Helix yaitu elemen Pemerintah, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen Sektor Swasta, elemen Perguruan Tinggi, dan elemen Masyarakat Madani. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa target penurunan sampah plastik di laut perlu didukung melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan yang menjadi unsur pembentuk model Penta Helix. Mendasarkan analisis dari masing-masing elemen model Penta Helix dapat disimpulkan bahwa elemen peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah bagus. Elemen peran pemerintah cukup baik kendatipun masih ada beberapa kelemahan. Tiga elemen tersisa yaitu peran perguruan tinggi; peran sektor swasta; dan peran masyarakat madani tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan lagi. Artikel ini berpendapat, jika masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix dipergunakan dengan terukur dan terintegrasi maka selain target penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi, dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/151 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021; 237-261 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/151/104 Copyright (c) 2021 Sapto Hermawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/152 2024-01-25T09:29:32Z bhl:ART driver

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN Naiborhu, Netty Songtiar Rismauly keanekaragaman hayati perdagangan satwa tanggung jawab negara Perlindungan terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Beberapa permasalahan yang dihadapi negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah perlindungan perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati, kehilangan biodiversity sebagian besar spesies flora dan fauna di alam bebas sangat terancam kelangsungan hidupnya bahkan hampir punah karena habitatnya telah dirusak oleh kegiatan manusia, padahal secara ekologis peranannya penting dalam kelangsungan hidup di alam semesta. Untuk menghadapi permasalahan di atas, negara-negara ASEAN telah mengadakan kerjasama regional untuk penguatan penaatan terhadap CITES dan Convention Biological Diversity. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/152 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021; 262-286 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/152/105 Copyright (c) 2021 Netty Songtiar Rismauly Naiborhu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.bhl-jurnal.or.id:article/153 2024-01-25T09:29:32Z bhl:ART driver

TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI Faisal, Faisal Rahayu, Derita Prapti teori kriminalisasi kebijakan pemidanaan pertambangan Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan. Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) 2024-01-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/153 Bina Hukum Lingkungan; Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021; 287-303 2541-531X 2541-2353 eng http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/153/106 Copyright (c) 2021 Faisal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 bcecd288acbf63a29ae079b6472fd3e3