LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Rochmani Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati

Abstract


ABSTRAK
Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.
Kata kunci: hakim; hukum; lingkungan hidup; legal realism; pengadilan.


ABSTRACT
Based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, customary forests are included in state forests, this is detrimental to indigenous peoples so that the Law is reviewed before the Constitutional Court (MK). The problem is what is the position and process of determining customary forest after the Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 and its implementation in Riau Province. Based on the research results obtained (1). The position of the customary forest after the Constitutional Court decision no. 35/PUU-X/2012, customary forest is no longer part of state forest but is a private forest. The process of determining customary forest is regulated by Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 concerning Private Forests. In order for customary forest to become private forest, the process goes through two stages, namely: (a) Recognition of the existence of customary law communities through regional regulations (Perda). (b) Determination by the Minister of Environment and Forestry on customary forests. (2). Until now, in Riau Province there are only 2 customary forests that have been designated by the Minister of Environment and Forestry, namely Kampa Customary Forest and Petapahan Customary Forest in Kampar Regency. Therefore, it is necessary to rush for other districts to immediately make a regional regulation on customary law communities, as a condition for the designation of customary forests by the Minister of Environment and Forestry.
Keywords: position; implementation; customary forest; constitutional court decision.


Keywords


Hukum; hakim; lingkungan hidup; legal realism; pengadilan.

References


Buku

Afifuddin, and Beni Ahmad Saebeni. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia;

Hadi, Sudharto P. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;

—. 2009. Manusia & Lingkungan. Semarang: Universitas Diponegoro;

—. 2010. Resolusi Konflik Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.;

Hadi, Sudharto P, and FX Adji Samekto. 2007. Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;

Hidayat, Arief, and FX Adji Samekto. 2007. Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Genta Pres.

Keraf, Alexander Sonny. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mertokusumo, Sudikno. 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryadaru Utama.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

—. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni.

—. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

—. 1996. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

—. 2008. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

—. 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Santoso, Mas Achmad, and Sulaiman N Sembiring. 1998. Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Perkara lingkungan. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunoto. 1998. Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Perkara Lingkungan yang Efektif di Daerah. Jakarta: ICEL.

Jurnal

Rochmani. 2014. "Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan." Jurnal Media Hukum, UMY, Terakreditasi. No.81/DIKTI/Kep/2001, Vol.21 No.1 Juni 2014.

Rochmani. n.d. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." Jurnal “Masalah-masalah Hukum” UNDIP, Vol 44 No 1 th 2015.

Rochmani. 2020. "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaiab perkara Lingkungan Hidup di Indonesia." Bina Hukum Lingkungan,Volume 4, Nomor 2, 2 April 2020.

Warassih, Esmi. 2001. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)." Diponegoro University Library.

Sumber Lain

Hadi, Sudharto P. Mengurangi Kemelut Pabrik Semen. Suara Merdeka. 29 Januari 2009

—. Sosialisasikan AMDAL ke Warga. Suara Merdeka. 14 Pebruari 2009

Huda, Miftakhul. 2009. "Ultra Petita." Majalah Konstitusi BMK, No. 27, Maret 2009.

Roewiastoeti, M. R., 2014. Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Wacana, Vol. XVI, No. 33, hlm. 49-59;

Salam, S., 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Jurnal Novelty, Vol. 7, No. 2, hlm. 209-224;

Subarudi, 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 11, No. 3, hlm. 207-224;

Sukirno, 2016. Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, hlm. 259-267;

Wiyono, B., 2018. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, Jurnal Aktualita, Vol. 1, No.1, hlm. 60-76;

Yulyandini, M. D., 2018. Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1, hlm. 242-261.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.215

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016