TANTANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 DAN PASCA PANDEMI COVID 2019

Kristianto Pustaha Halomoan

Abstract


ABSTRAK
Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia hampir memasuki usia 40 tahun sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyak perkembangan telah terjadi pada kebijakan pengaturan hukum lingkungan di Indonesia baik termasuk yang paling aktual adalah penyesuaian beberapa ketentuan hukum lingkungan melalui diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia menambah tantangan pengelolaan lingkungan. Persoalan limbah medis dan keterbatasan anggaran karena permasalahan Covid-19 juga telah mengakibatkan terbatasnya ruang gerak bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain disebabkan oleh kebutuhan untuk melakukan pemulihan ekonomi Indonesia. Perkembangan pengaturan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan upaya mengatasi Pandemi Covid 19 perlu mendapat perhatian khusus, agar upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang telah dirintis setidaknya sejak tahun 1982 tetap dapat dilaksanakan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Indonesia dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan pemulihan ekonomi sebagaimana tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu, lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.
Kata kunci: cipta kerja; lingkungan hidup; pandemic.


ABSTRACT
Environmental Law Regulations in Indonesia are almost 40 years old since the enacment of Law no. 4 of 1982 concerning Basic Provisions for Environmental Management. Many developments have occurred in environmental law regulatory policies in Indonesia, including the most actual is the adjustment of several environmental law provisions through the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The challenge of environmental management is increasingly dynamic along with the Covid 19 pandemic that has hit all of Indonesia, including globally.The existence of the Covid 19 pandemic on the one hand has proven to provide hope for the Indonesian Ecosystem and the world, which is marked by the re-emergence of rare animals that were previously thought to be extinct, such as the rare turtle that reappeared in Brazil or the dolphin reappearing in Italy. However, on the other hand, the problem of medical waste and budget constraints due to the Covid 19 problem has also resulted in limited space for environmental protection and management efforts which, among other things, is caused by the need to carry out economic recovery in Indonesia. The development of environmental protection and management arrangements regulated in the Job Creation Law and efforts to overcome the Covid 19 Pandemic need special attention, so that sustainable development efforts that have been initiated since at least 1982 can still be implemented in maintaining and preserving the Indonesian environment while still paying attention the need for economic recovery in line with the three pillars of sustainable development, namely, environment, social and economy.
Keywords: environment; implementation; job creation; pandemic.


Keywords


Lingkungan Hidup; Pandemi; Cipta Kerja

References


Buku

Azhar, Zul. 2017. Kajian Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan-Buku Ajar, Fakultas Ekonomi Univ Negeri Padang;

Fadli, Mochamad. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang;

Junaidi, Muhamad. 2017. Hukum Konstitusi-Pandangan dan Gagasan Moderenisasi Negara Hukum, Rajawali Pers, Depok;

Silalahi, Daud. 2018. Lahirnya hukum lingkungan, Yayasan Lawencon, Bandung;

Silalahi, Daud dan Kristianto. 2015. Hukum Lingkungan dalam perkembangannya di Indonesia, Keni Media, Bandung;

Ventyrina, Ine dan Siti Kotijah. 2020. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Ilmu, Yogyakarta;

Wahid, AM Yunus. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Harsasto, Priyatno, 2020, “Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya menyeimbangkan pendulum Pusat-Daerah”, Jurnal Ilmiah Imlu Pemerintahan, Vol 5 No. 2, 2020;

M, Meika Dwi Nastiti, dkk, 2017, “Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kediri dengan pendekatan Soft System Methodology”, J-Pal, Vol 8 No. 1, 2017;

Priyatna, Maret, 2010, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No. 4, 2010;

Rispalman, 2018, “Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Dusturiah, Vol 8 No. 2, 2018;

Sugiartha, I Nyoman Gede dan Ida Ayu Putu W, 2020, “Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali”, Kertha Wicaksana, Vol 14, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke IV;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lainnya

https://www.menlhk.go.id/site/post/101;

https://www.walhi.or.id/sejarah;

https://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html;

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2020.aspxx;

https://media.neliti.com/media/publications/23268-ID-konsep-pengelolaan-lingkungan-hidup-menuju-kemakmuran-masyarakat.pdf.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016