DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI SINKRONISASI KEWENANGAN DESA DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Marhaeni Ria Siombo, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

Abstract


ABSTRAK
Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan sumberdaya mineral. Orang desa pun memiliki kearifan bagaimana menjaga keseimbangan alam, karena alam yang memberi mereka hidup, sehingga mereka menjaganya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu mandiri. Semestinya kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan berada di desa, dinikmati oleh orang desa. Fakta warga desa sampai saat ini hanya menjadi ‘penonton’ dan perangkat desa tak berdaya dengan investor yang gencar masuk wilayahnya. Melalui kajian hukum peraturan perundang-undangan terkait, disimpulkan bahwa untuk mencapai desa yang mandiri sejahtera dan berwawasan lingkungan maka kewenangan yang diberikan kepada desa seharusnya bersinergi dengan persetujuan lingkungan yang diatur dalam peraturan lain yang melibatkan masyarakat desa melalui kelembagaan desa. Dengan demikian capaian Desa Berwawasan Lingkunganakan mudah terwujud.
Kata kunci: desa; kewenangan; berwawasan lingkungan.


ABSTRACT
Sustainable development is development that synergizes economic, ecological and socio-cultural aspects. Most of Indonesia's natural resources are located in villages. The source of livelihood for the villagers is natural wealth in the fields of forestry, plantations, marine and mineral resources. Village people also have wisdom on how to maintain the balance of nature, because it is nature that gives them life, so they protect it. In Law No.6 of 2014 concerning Villages, it gives authority to villages to be able to be independent. The natural wealth of Indonesia, which is abundant in villages, should be enjoyed by villagers. The fact is that until now, the villagers have only become 'spectators' and village officials are helpless with investors who aggressively enter their territory. Through a legal review of related laws and regulations, it was concluded that in order to achieve an independent and prosperous village, the authority given to the village should be in synergy with other regulations that involve village communities through village institutions. Thus the achievement of an Independent and Environmentally Friendly Village will be easily realized.
Keywords: village; authority; sustainable.


Keywords


Desa; Kewenangan; Berwawasan Lingkungan

References


Buku

Budihardjo, Eko, 2015. Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi, Jakarta: LP3ES;

Mitchell, Bruce dkk, 2010. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-4;

Siahaan, N.H.T, 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga;

Siombo, Marhaeni Ria, 2012. Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Sentosa, Mas Achmad, 2016. Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: S Mediana;

Takdir Rahmadi, 2016. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Abdul Rahmat, Ahmad Izzudin & Syahfudin Kudir, 2015. “Menguatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul”, Jurnal Kesejahteraan Sosial Journal of Social Welfare;

Ali Abdurahman, Indra Perwira, Mei Susanto, M. Adnan Yazar, dan Muhamad Syafrin, 2018. “Optimalisasi Musyawarah Desa Linggawangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3;

Djoko Sudantoko, Joko Mariyono, 2010. “Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Universitas Negeri Semarang Vol.3 No.2;

Grandy, Loranessa Wungo, 2020. “Penerapan Konsep Desa Berkelanjutan Pada Zoning Kawasan Permukiman di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”, Jurnal Arsitektur Zonasi Vol. 3.

Hijrah Nasir, 2017. “Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)”, Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember);

Ihsan Arham, Sofyan Sjaf, dan Dudung Darusman, 2019. “Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor)”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 17 Issue 2;

Reni, Renoati, 2003. “Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Mimbar Hukum, UGM, No. 43/II Februari.

Rizqha Sepriyanti Burano, 2017. “Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah”, Jurnal Pertanian Faperta UMSB Vol.1 No.1 Juni.

Suryani, Ani Sri, 2020. “Perizinan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan”, Info Singkat Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No.20/II/Puslit/Oktober/2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, (LN.2020/No.245, TLN No.6573).

Undang-Undang tentang Desa, UU No.6 tahun 2014, (LN TAHUN 2014 NOMOR 7 TLN 5495).

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 (LN TAHUN 2009 NOMOR 140 TLN 5059).

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 (LN.2021/No.32, TLN No.6634)

Peraturan Presiden tentang penetapan daerah tertinggal, Perpres Nomor 131 Tahun 2015, LN.2015/NO.259.

Sumber Lainnya

BBC News Indonesia, 23 Juni 2012.

https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108150234-532-359304/indonesia-butuh-17.

https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/17/190400965/hasil-analisis-lapan-soal-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=2




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.218

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016