DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN PUSAT BUDAYA JAWA BARAT

Laina Rafianti, Arief Dwinanto, Siti Sarah Afifah, Afrizal Musdah Eka Putra, Nabilah Gunawan, Ailsha Amara

Abstract


ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk merumuskan langkah pengelolaan pusat budaya yang sempat terkendala karena pandemik Covid-19. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Proyek Insfrastruktur Strategis tahun 2018-2023 telah merencanakan membangun Pusat Budaya di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada Tahun 2019 telah dibangun Pusat Budaya di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Pandemik Covid-19 menjadi tantangan bagi pembangunan pusat budaya yang telah dibangun dalam hal optimalisasi penggunaannya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menentukan alternatif lain dalam meningkatkan fungsi pusat budaya yang telah ada akibat adanya realokasi anggaran pembangunan pusat budaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis persoalan secara yuridis. Dilakukan pula penelitian lapangan di Kabupaten Subang dan wawancara dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melengkapi aspek sosiologis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di tingkat nasional dan daerah telah memberikan justifikasi bagi Pembangunan Pusat Budaya. Perlu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pemanfaatan Pusat Budaya untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atas penggunaan Pusat Budaya ini oleh para pelaku budaya setempat. Dalam menyikapi realokasi anggaran, perlu dipertimbangkan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat selain membangun Pusat Budaya baru.
Kata kunci: covid-19; jawa barat; pusat budaya.

 

ABSTRACT

This article aims to formulate steps to manage a cultural center hampered by the Covid-19 pandemic. Through its 2018-2023 Strategic Infrastructure Project Plan, West Java Province has planned to build a Cultural Center in a Regency / City in West Java. In 2019, Subang and Sumedang Regency established a Cultural Center. However, due to the Covid-19 pandemic, local government and society can not optimally use those cultural centers. This article also aims to determine other alternatives in improving the existing cultural center functions due to budget issues. The research methods used were normative juridical and sociological juridical methods. The collection of primary, secondary and tertiary legal materials is used to analyze issues juridically. In addition, researchers also carried out field research in Subang Regency and interviews with the regional government of Sumedang Regency to complement the sociological aspects. The results show that legal arrangements at the national and regional levels have justified the development of a Cultural Center. To achieve maximum final results, implementing instructions and technical instructions to utilise the Cultural Center is needed. In responding to budget reallocation, it is essential to consider the revitalisation of cultural places in the community and build a new Cultural Center.
Keywords: covid-19; west java; cultural center.


Keywords


Covid-19; Jawa Barat; kebudayaan; pembangunan, pusat budaya.

References


Buku

Heldin Sitio. 2020. Pameran Seni Rupa. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Johnny Ibrahim. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia;

Knut, D. Asplund. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusham UII;

Lono Simatupang. 2013. Negara, Kebijakan Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata: Perspektif Antropologi Budaya, dalam Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya. Yogyakarta: Jalasutra;

Muhaimin. 2001. Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal; Potret dari Cirebon. Jakarta: Logos;

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press;

Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Pengamanan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni;

Tod Jones. 2015. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta: KITLV-Jakarta;

Yudi Latif. 2012. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;

Yunus Wahid. 2016. Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Iskandar, 2020. “Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan”, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, No. 1. http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v5n1.1 (Diakses: 21 Maret 2021);

Jundiani. 2018. “Globalisasi: Tantangan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air”, Bina Hukum Lingkungan, Vol 3 No.01. http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/bhl.v3n1.10 (Diakses: 21 Maret 2021);

Maret Priyanta dan Yulinda Adharani. 2018. “Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Daerah Terhadap Implikasi Hukum Akibat Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,2(11). http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20382/9820 (Diakses: 20 Maret 2021);

Ranggi Ade Febrian. 2015. “Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)”. Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi,1(1).https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1616/1001 (Diakses: 21 Maret 2021);

Rais Agil Bahtiar dan Hariyadi. 2020. “Tekanan Anggaran Negara dalam Penanggulangan Dampak Covid-19”. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No 12. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-1982.pdf (Diakses: 19 Maret 2021);

Wahyu Nugroho. 2017. “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.04. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110 (Diakses: 21 Maret 2021);

Widya Iswara Resmawati. 2014. “Fungsi Gedung Taman Budaya Jawa Timur sebagai Wadah Aktivitas Seni Tradisional Jawa Timur Tahun 1978-1988”. Avatara, Vol 2. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/8840 (Diakses: 20 Maret 2021);

Winda Inayah Wulandari. 2006. “Fasilitas Pusat Budaya Betawi di Srengseng Sawah”, Undergraduate Thesis, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Undip. http://eprints.undip.ac.id/1309/2/INAYAH_WULANDARI.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Sumber Lainnya

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo. 2018. Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan, Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Intern et+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker (Diakses: 21 Maret 2021);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2019. Pariwisata Dan Budaya Dalam Angka 2019. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;

Georgina DeCarli dan Lucker Christophe. 2012. Museum, Cultural Center or Both? Culture and Development. No.8. Year 2012. http://www.lacult.unesco.org/docc/museum_cultural_ center.pdf (Diakses: 20 Maret 2021).




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.219

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016