KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN: IMPLIKASI PERUBAHAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Cut Sabina Anasya Zulkarnain, Maret Priyanta

Abstract


ABSTRAK
Penataan ruang pasca perubahan UU Cipta Kerja mengangkat konsep baru atas perizinan berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik, melalui Sistem Informasi Geospesial Tataruang (GISTARU). Konsep ini secara baik dapat diterapkan di kawasan perkotaan dan kawasan industri yang telah memiliki RDTR sebagai kesiapan infrastruktur untuk dapat mengimplementasikan esensi perubahan konsep ini. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat terwujud melalui RDTR, sedangkan Kawasan Perdesaan hingga saat ini dalam perkembangannya tidak memiliki dokumen RDTR. Metode Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dan analisis data secara kualitatif. Tahap Penulisan dilakukan dengan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya kedudukan dan mekanisme yang jelas terkait pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang kawasan perdesaan yang belum memiliki RDTR pasca perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata kunci: penataan ruang; kawasan perdesaan; undang-undang cipta kerja.


ABSTRACT
Spatial planning after the amendment of the Omnibus Law adopts a new concept of licensing based on Detailed Spatial Planning (RDTR) so that it can support the implementation of business licensing electronically, through the Spatial Geospatial Information System (GISTARU). This concept can be well applied in urban areas and industrial areas that already have RDTR as infrastructure readiness to be able to implement the essence of this concept change. The regional government authority in this matter can be realized through RDTR, whereas in its development, Rural Areas do not have RDTR documents. The writing method in this paper is normative juridical approach, uses descriptive analytical method, and qualitative data analysis. Writing stage is done by writing literature which is done by searching for secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The result showed that there is absence of a clear position and mechanism related to the delegation of regional government authority in rural spatial planning that does not yet have RDTR after the amendment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning through Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja.
Keywords: spatial planning; rural areas; omnibus law.


Keywords


Penataan Ruang; Kawasan Perdesaan; Undang-Undang Cipta Kerja

References


Buku

HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers;

Wasistiono. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus Media.

Jurnal

Femilia, Yessyca dan UU Nurul Huda. 2020. “Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Desa”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Adliya 14 (1);

Hasjimzoem, Yusnani. 2014. “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8(3);

JT. Pareke. 2017. “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah”. Jurnal Al-Imarah 2 (2);

Subroto, T. Yoyok Wahyu. 2003. “Kebijakan Perencanaan Tata Ruang dan Pemberdayaan Potensi Daerah di Indonesia”. Jurnal Populasi Universitas Gadjah Mada 14 (2);

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Sumbner Lainnya

Imanuel, Victor. Bagaimana UU Cipta Kerja Merusak Desentralisasi yang dibangun setelah Reformasi, diakses melalui https://theconversation.com/bagaimana-uu-cipta-kerja-merusak-desentralisasi-yang-dibangun-setelah-reformasi-148091;

Kementerian ATR BPN, “Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Reformasi Perizinan Berbasis RDTR”, November 2020, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=j3LnY1bSJfU;

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bupati Bangka Barat pada 3 Desember 2020 diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=7Zw-q0uXWQY;

Sutrasno, S. Andi. “Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar”, diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/220804-model-penyelesaian-sengketa-lingkungan-h.pdf




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016