KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Rahmat Saputra

Abstract


ABSTRAK
Pengesahan undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja menuai protes sebagian kalangan masyarakat yang menganggap substansi materinya berpotensi negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain ketidakjelasan kewenangan pemberian persetujuan lingkungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hilangnya pengaturan amdal, membatasi atau mempersempit partisipasi keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko, serta menghilangkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca pengesahan undang-undang cipta kerja dan implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (concept approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca terbitnya UU cipta sudah sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi penilaian keberlanjutan dalam prosedural efektifitas dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan instrumen pencegahan lingkungan hidup.
Kata kunci: konstruksi peraturan pemerintah; uu cipta kerja; pembangunan berkelanjutan.


ABSTRACT
The ratification of law No. 11 of 2020 has prompted protests among some people who consider the substance of the material potentially negative to the environment, including the vagueness of the authority to grant environmental approval between the central government and local governments, the loss of amdal arrangements, limiting or narrowing the participation of the community in the framework of environmental protection, changing the conception of business activities from permit-based to standard and risk-based implementation, as well as eliminating the threat of criminal sanctions for permit violations. The purpose of this research is to find out the form of construction of government regulations after the ratification of the copyright law and the implementation of sustainability assessment as a tool to prevent pollution and environmental damage. Research method in the form of normative juridical approach, with conceptual approach (concept approach) and statute approach. Method of data analysis with qualitative normative. The results of the study that the form of construction of government regulations after the issuance of the Copyright Law is following the direction of sustainable development and environmentally sound. Implementation of sustainability assessment in procedural effectiveness in the process of planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement is still following environmental prevention instruments.
Keywords: construction of government regulations; omnibus law; sustainable development.


Keywords


konstruksi peraturan pemerintah; pembangunan berkelanjutan; berwawasan lingkungan

References


Buku

Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta;

Erwin, Muhammad. 2007. Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Ketiga. Bandung: Refika Aditama;

Jhon Rawls. 1999. A Theory OfJustice. USA: Oxford University Press;

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Pers;

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada;

Sharon, Beder. 2006. Environmental Principles and Policies: An Interdiciplinmy Introduction. Oxford, UK: Earthscan;

Silalahi, Daud. 1996. Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Bandung: Alumni;

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Edited by PT. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta;

Traavik, T, dan Lim, L.C (eds.). 2007. Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty. Norway: Tapir Academic Press.

Jurnal

Abdillah, A. M., & Jusuf, Y., & Mahbub, M. A. S., 2018. “Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012”, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol. 10, No. 1: 154-163;

Putra, Antoni. 2020. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1: 1–10;

Saarikoski. 2000. “Environmental Impact Assessment (EIA) as Collaborative Learning Process.” Environmental Impact Assessment Review 20, No. 6: 618–700. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00059-7;

Sri Suryani, Anih. 2020. “Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan.” Pusat Pengajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) - Sekretariat Jenderal DPR RI XII, no. 20: 13–18;

Sudarwanto, Sentot and Dona Budi Kharisma AL. 2020. “Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1: 101–121;

Syaputra, M.Y.A. 2016. “Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie.” Mercatoria 9, no. 2: 101;

Sumber Lainnya

Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). In Paper Presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, 1: Jakarta. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3968;

Mickael, B. Hoelmanetall. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten). Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development, 2015;

Kementerian Sekretariat Negara. 2021. “Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.” jdih.setneg.go.id.

https://jdih.setneg.go.id/Terbaru.

The Secretariat Of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network. 2008. “Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment.” aric.adb.org.

https://aric.adb.org/initiative/asian-environmental-compliance-and-enforcement-network




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.221

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016