ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Asep Suherman

Abstract


ABSTRAK
Ketentuan pidana dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur dan membatasi suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan tersebut merupakan implemetasi asas legalitas yang diterapkan secara ketat. Diluar ketentuan itu, maka bukanlah tindak pidana. Meskipun dampak yang ditimbulkan dapat merusak, mencemari, ataupun menyebabkan kerugian pada lingkungan. Kondisi ini sangat rentan disalahartikan dan menjadi celah hukum bagi pelaku menghindar dari proses penegakan hukum pidana. Karenanya perlu diketahui esensi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya pada penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan adanya asas legalitas maka akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta penerapannya mampu memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan.
Kata kunci: asas legalitas; hukum; lingkungan hidup; penegakan hukum.


ABSTRACT
The criminal provisions in Law 32 of 2009 explicitly regulate and define an act categorized as an environmental crime. This provision is an implementation of the legality principle, which is strictly applied. Apart from these provisions, it is not a criminal act even though the impact can damage, pollute, or harm the environment. This condition becomes an opportunity for the perpetrator to avoid the criminal law enforcement process. Therefore it is necessary to know the essence of the legality principle in Indonesian criminal law and its application in environmental criminal law enforcement. This study uses a normative research method with a conceptual approach, a statutory approach, examines library materials, and secondary data. Legal materials are collected and analyzed and then described in the form of sentences to answer problems in writing. The legality principle will provide legal certainty for perpetrators of environmental crimes, and its application can provide limitations, firmness, clarity on an act that is allowed and prohibited to be committed.
Keywords: legality principle; law; environment; law enforcement.


Keywords


asas legalitas; hukum; lingkungan hidup; penegakan hukum

References


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judical Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Sofmedia, Jakarta, 2009.

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sofmedia, Jakarta, 2011.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, Jawa Timur, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009.

Eddy O.S. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.

Edra Satmaidi, Jurnal Supremasi Hukum: Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, Vol. 24. No. 2, Agustus 2015.

Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Intrnasional Sebuah Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar grafika, Jakarta, 2012.

M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

R.M. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Uki Press, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2006.

St. Zubaidah, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXII No. 379 Juni 2017, Ikatan hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2017.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Niniek Suparni, eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016