URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENETAPAN HUTAN ADAT DI MALUKU (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2013)

Victor Juzuf Sedubun

Abstract


ABSTRAK
Konflik antara MHA dengan pengusaha dalam wilayah petuanan MHA di Maluku sering terjadi. Kasus-kasus, seperti yang dialami oleh MHA di Aru dan di Sabuai, menunjukan bahwa MHA dan kekayaan alam di dalam petuanannya masih menjadi korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hukum positif yang dikaji adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017. Pemerintah harus melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA Maluku atas petuanannya. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat. Pembentukan peraturan daerah a quo penting dan menjadi dasar hukum, untuk memberikan perlindungan bagi MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan dan hak atas lingkungan hidup, untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA.
Kata kunci: hutan adat; maluku; peraturan daerah

ABSTRACT
Conflicts between MHA and entrepreneurs in the customary land rights (MHA petuanan area) in Maluku often occur. Cases such as those experienced by MHA in Aru and Sabuai, it shows that MHA and its natural resources are still victims. This research is a normative, with Statute approach and Constitution approach. Studied the positive law is the Constitution NRI In 1945 and Constitutional Court's decision No 35/PUU-X37 2017. The government should protect the rights of citizens, including the right of the MHA for guidance. Implications for the Constitutional Court's decision No 35/PUU-X37 2017 is that local governments in every district and city should form local regulations about customary forest. The formation of a quo regional regulation is important as the legal basis, to give protection of MHA as owners, legal subjects, persons with the customary land rights and environment to manage natural resources within the MHA customary land rights area.
Keywords: customary forest; maluku; regional regulation


Keywords


hutan adat; maluku; peraturan daerah

References


Arden, Andrew, 2008. Local Government Constitutional Law and Administrative Law, Thompson Sweet&Maxwell, London.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2005, Pokok Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, Surabaya.

Lawalata, Octovianus, 2017, Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional Disertasi, Programdoktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Prihandono, Iman, 2016, Tanggung Jawab Korporasi Internasional dalam Hukum HAM Internasional, Airlangga University Press, Surabaya.

Rato, Dominikus, 2011, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Cetakan 1, Yogyakarta.

Samuel, Geofferey, 2007, Epistimology and Method in Law, Kent Law School, UK, Juridishe Bibliotheek University Utrecht.

Sedubun, Victor Juzuf, 2015, Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah, Disertasi, Program Doktor Prpgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sumaryono, E., 2006, Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Cetakan Ke-5, Kanisius, Yogyakarta.

Tanya, Bernad L. dan Yovita A. Mangesti, 2014. Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.

Titahelu,Ronald Zelfianus, 2006, Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum, Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016