MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Rio Christiawan

Abstract


ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalannya industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.
Kata Kunci: perizinan lahan; korupsi; pencegahan; industri kelapa sawit; celah korupsi.

ABSTRACT
The palm oil industry is a national strategic industry which generates one of the largest sources of foreign exchange for Indonesia. However, the palm oil takes 3-4 years to harvest, making the industry itself a long-term investment. Investors need to fulfil a long list of technical requirements and bureaucratic procedures because up until today, some licenses are still unavailable through the online single submission system (OSS). Threats of corruption arise, potentially stalling the investor's efforts to obtain the necessary licenses for planting and financing purposes. This paper elaborates the steps to anticipate corruptive behaviors. This paper uses the normative-juridical writing method by collecting data from existing literatures and deductive thinking in the data verification process.
Keywords: land permits; corruption; prevention; palm oil industry; corruption loopholes.


Keywords


perizinan lahan; korupsi; pencegahan; industri kelapa sawit; celah korupsi.

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

B. Manan, Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik Cetakan IV, Penerbit FH UII Press Yogyakarta, 2009.

D. Nursyamsi, Akurasi Peta Indikatif: Buku Pedoman Balitbang Pertanian, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian Bogor, 2010.

E. Erafiq, Fokus Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi, Focus Group Discussion (FGD) Pemeritah Provinsi Jambi, 3 Juli 2018.

E. R. Dillavou, Principle of Business Law 12th Edition, Prentice Hall Inc New Jersey, 2012.

Lotulung P. Effendi, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan Cetakan III, Salemba Humanika Jakarta, 2013.

M. Weber, Economy and Society 15th Edition, Simmons and Schuster Publiser USA, 2009.

P. Haan, Natural Resources and Law Enforcement 2nd Edition, Mc Graw Hill Publisher, 2012.

R. Christiawan, Kemudahan Investasi Sektor Pertanian, Seminar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) Jakarta, 17 Oktober 2018.

R. Klitgard, Controlling Coruption 3rd Edition, University California Press, 1991.

R. Klitgard and L. Parris L, Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention 1st Edition, ICS Press, 1999.

R. M. Pompey, Developing Countries and Coruption 3rd Edition, Englewood Cliffs NJ, 2010.

Tim Badan Informasi Geospasial, Kebijakan Satu Peta, Focus Group Discussion (FGD) Badan Informasi Geospasial Cibinong, 20 Juni 2016.

Tim Departemen Dalam Negeri, Penyederhanaan Birokrasi Perizinan, Focus Group Discussion (FGD) Departemen Dalam Negeri Jakarta, 4 Maret 2015.

Tim Ombudsman, Mengurai Tumpang Tindih Peraturan Perundangan, Simposium Ombudsman Jakarta, 15 Februari 2017.

Tim Teknis Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sosialisasi Online Single Submission, Focus Group Discussion (FGD) BKPM Jakarta, 12 Juni 2018.

W. Friedman, Legal Theory (judul original) terjemahan judul: Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan Cetakan I, Penerbit Rajawali Press Jakarta, 1991.

Jurnal

A. G. Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47:2, Universitas Indonesia, 2017.

R. Christiawan, “Pendekatan Holistik-Ekologis sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, 31:1, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Surat Kabar

R. Christiawan, Membangun Iklim Investasi dengan Kepastian Hukum, Harian Investor Daily Jakarta, 7 November 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.153

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016