ASAS OTONOMI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN

Moh. Hasyim Hasyim, Siti Ruhama Mardhatillah

Abstract


ABSTRAK
Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk kewenangan penegakan hukum terhadap perizinan lingkungan telah menjadi kewenangan daerah, khususnya daerah otonom yaitu kabupaten/kota berdasarkan UUPPLH. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penegakan hukum yang bersifat sentralistik. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penegakan hukum atas ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Kedua, apakah dalam hubungan wewenang tersebut telah menerapkan asas otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat setara dan seimbang dimana wewenang keduanya diperoleh secara atribusi melalui UU PPLH meski terdapat dua norma hukum, yaitu Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mencampuri wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi. Kedua, berlakunya ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 77 UU PPLH yang bersifat mencampuri tersebut tanpa adanya batasan dan ukuran apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran serius dan hanya mendasarkan pada anggapan Pemerintah Pusat semata mengakibatkan asas otonomi daerah belum dapat secara maksimal diterapkan.
Kata kunci: asas otonomi daerah, penegakan hukum, izin lingkungan.

ABSTRACT
The authority to enforce environmental permits has included as one of local government’s authority based on Act Number 32 Year of 2009 concerning on Protecting and Managing the Environment. However, its implementation still enforced by the central government (Ministry of Environment and Forestry). This research investigates two problems: First, how authority relationship between central government and local government in law enforcement towards industrial compliance on environmental permit. Second, does the implementation of authorities between central government and local government has applied the local autonomy principle. This research is juridical normative research using statute and conceptual approach. The results of this research are: First, the relationship between central government and local government is equal in which the authority both central and local government are gotten through attribution form Act Number 32 year of 2009 although there are two articles, Article 73 and Article 77 that give authorities to the central government to interfere local government’s authorities in supervision and enforcement of administration sanction. Second, implementation of Article 73 and Article 77 of Act Number 32 Year of 2009 which interfere the local government authority without any measurement and limitation about seriously environmental permit offense criteria and only based on central government assumption cause local autonomy principle hasn’t maximally applied.

Keywords: local autonomy principle; law enforcement; environmental permit.


Keywords


asas otonomi daerah, penegakan hukum, izin lingkungan

References


Buku:

Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

J.B.J.M. ten Berge, Besturen door de Overheid, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996.

Maradona, Penegakan Hukum Lingkungan: Adminstrasi dan Pidana dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus.

Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Jurnal:

Aditia Syaprillah, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2016.

H. Rhiti dan Y. Sri Pudyatmoko, Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2, Juni 2016.

Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Airlangga Development Journal.

Vice J.E. Saija, Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, Jurnal SASI, Vol. 20 No.1, Januari – Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016