ASPEK HUKUM KETENTUAN GEREJA TENTANG LARANGAN PENGALIAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI PEGAWAI ORGANIK (STUDI KANTOR SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA)

Reli Jevon Laike

Abstract


ABSTRAK
Ketentuan Gereja Masehi Injili di Halmahera tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah bagi pegaiorganik menyebutkan, setiap pegawai organik atau pensiunan yang mendapat penyerahan hak atas tanah yang telah berstatus status hak milik, dilarang mengalihkan, mengadaikan, atau perbuatan hukum lain. Di sisi lain ketentuan hak milik atas tanah menurut hukum agraria nasional, mempunyai wewenang yang luas artinya dapat mengalihkan, mengadaikan atau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pengaturan gereja tentang larangan pengalihan hak milik atas tanah dan dihubungkan dengan konsep hukum agraria nasional. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan pertama, ketentuan hak milik atas tanah yang diatur dalam ketentuan Gereja dalam pelaksanaannya terdapat pertentangan dan perbedaan mendasar dengan konsep yang diatur dalam hukum agraria nasional. Kedua pemegang hak atas tanah yang telah mendapat penyerahan hak atas tanah dari gereja tidak mendapat jaminan kepastian hukum dengan adanya ketentuan gereja yang mengatur larangan pengalihan hak milik atas tanah.
Kata kunci: gereja; ketentuan; hak atas tanah.

ABSTRACT
The provisions of the evangelical Christian Church in Halmahera on the prohibition of transferring property rights on the land mention, any organic or retired employee who is entitled to the submission of land rights which has status of property, shall not divert, adjudicate, or other legal action. While the provisions of the land rights under the National Agrarian Law, having broad authority means that it can divert, adjuct or as long as not contrary to applicable law. This study aims to examine the concept of church arrangement on the prohibition of transferring property rights on land and associated with the concept of national agrarian law. Research is normative legal research. The results of the research were found first, the provisions of the property of land governed by the provisions of the Church in the implementation there are conflicts and fundamental differences with the concepts governed in national agrarian law. The two rights holders of the land who have received the surrender of land from the church do not have a guarantee of legal certainty with the provisions of the Church governing the prohibition of the transfer of property rights to the land.
Keywords: church; conditions; land rights.

 


Keywords


gereja; ketentuan; hak atas tanah

References


A.P. Parlindungan, 2008. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, PT Mandar Maju, Bandung.

Bambang Eko Supriyadi, 2014. Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara), PT Radjagrafindo Persada, Jakarta

Boedi Harsono, 2008. Hukum Agararia Indonesia (sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksana). PT Djambatan, Jakarta.

Moh. Mahfud, 2011, Politik Hukum Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, PT Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2010. Hukum Agraria, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2014. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, PT Kencana, Jakarta.

..................... 2017. Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PT Kencana, Cimanggis.

...................., 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, PT Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 2008, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Khusus Pembagian Tanah Perkebunan GMIH Bagi Pegawai Organik/Pensiunan Untuk Lokasi Perumahan Di Wari Dan Wosia Tahun 2003

C. Artikel Jurnal

Dadi Arja Kusuma, dkk. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat, Jurnal IUS, Volume V, nomor 2, 2017.

Indri Hadisiswati. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, Jurnal AHKAM, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014.

Jum Anggriani. Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 1, 2012.

Lisa Mayanti Famaldina. Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah ( Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima), Jurnal IUS Hukum Dan Keadilan, Volume, 4, Noomor 3, 2016.

Muhammad Jefrry Maulidi. Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah), Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol V, No. 3, 2017.

Sahrina Safiuddin. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Jurnal Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 1, Februari 2018.

Urip Santoso. Pembebanan Hak Sewa Untuk Bangunan Atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas Dan Pembuktian, Jurna Yuridika, Volume 33, Nomor 2, 2018.

D. Dokumen Lain

Hasil Wawancara Dengan Pdt Rudi Tindage selaku Direktur BUMG-GMIH tanggal 28/02/2020.

Hasil Wawancara Dengan Pdt Tot Duan selaku Pegawai BUMG-GMIH tanggal 14/03/2020.

Hasil Wawancara Dengan Gilbert,S.H selaku Biro Hukum GMIH , tanggal 3/06/2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016