FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN

Iskandar Iskandar

Abstract


ABSTRAK

Pelanggaran hukum terhadap kebijakan tata ruang kawasan hutan provinsi  masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan tidak berfungsi secara optimal. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan   fungsi RTRWP, malfungsi RTRWP dan solusinya. Metode kajian bersifat yuridis normatif, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa RTRWP merupakan instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan, sehingga pengawasan dan penerapan sanksi atas pelanggaran harus dilakukan. Penyebab fungsi RTRWP tidak optimal berkait dengan substansi ruang kawasan hutan dan implementasinya. Solusi mengatasi agar RTRWP berfungsi sebagai instrumen hukum pengendalian yaitu melakukan inventarisasi kondisi objektif eksisting kawasan hutan, penyelesaian tata batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, pengawasan melalui citra satelit, membangun pola kemitraan, tertib dalam perizinan, meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur penegak hukum, dan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata kunci: fungsi; instrumen hukum; kawasan hutan; RTRWP.

 

ABSTRACT

Legal violations of the provincial forest area spatial policy has still happened. This condition indicates that the provincial spatial plan (RTRWP) as a legal instrument controlling the forest space utilization does not function optimally. The purpose of this study is to describe the function of RTRWP, RTRWP malfunction, and its solution. This method of study is normative juridical, reviewing primary and secondary legal materials. The analysis was done qualitatively juridical. The results of the study show that RTRWP is a legal instrument control of forest area utilization, so that supervision and application of sanctions for violations must be done. The cause of the RTRWP function is not optimally associated with the substance of the forest area and its implementation. The solution to overcome the RTRWP function as a controlling legal instrument is to make an inventory of objective conditions existing forest areas, resolve boundaries, mapping and determination of forest areas, monitor through satellite imagery, build a pattern of partnership, orderly in licensing, increase the capacity and integrity of law enforcement officials, and the establishment of Institute for the Prevention and Eradication of Forest Destruction

Keywords: functions; forest Areas; legal instruments; RTRWP.


Keywords


fungsi; instrumen hukum; kawasan hutan; RTRWP.

References


Buku

Iskandar, et.al., 2011, Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan, Dalam Pengelolaan Berkelanjutan, Unpad Press, Bandung;

Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, Mandar Maju, Bandung;

Kartodihardjo H, Suwarno E., 2014, Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta;

Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi Kedua), Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal

Desmiwati dan Surati, 2017, “Upaya Penyelesaian Masalah Pemantapan Kawasan Hutan Pada Taman Nasional Di Pulau Sumatra (Efforts To Resolve The Problem Of Forest Area Conservation On The National Park In The Island Of Sumatra)”, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, Vol. 6 No.2, Agustus;

Eko N Setiawan, dkk., 2017, “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)”, Jurnal Bhumi Vol. 3 No. 1 Mei;

Epi Syahadat, Subarudi, 2012, “Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Problems On Forest And Land Use System For Revision Of Provincial Land Use System)”, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 9 No. 2, Agustus;

Iskandar, 2011, “Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September;

________, 2013, “Tinjauan Yuridis Tukar Menukar dan pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Nonkehutanan”, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, FH, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Vol. 19 No. 1, Januari;

Sinabutar, Pernando, et.al., 2015, “Kepastian Hukum Dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Riau (Legal Certainty and Legitimacy of State Forest Gazettment in Riau Province, Indonesia)”, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 12 No. 1, April;

Suwitno Y. Imran, 2013, “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September.

Sumber Lain

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Bidang Kehutanan, Laporan, Desember 2017;

Steni, Bernadinus, 2016, Membedah UU Pemerintahan Daerah yang Baru: Apa yang Baru dalam Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat --Daerah di Bidang Sumber Daya Alam, Ringkasan Eksekutif, INOBU (Institut Penelitian Inovasi Bumi), Jakarta, hlm. ii. Lihat ttps://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah -UU-Pemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf., diakses, 9 September 2019;

Transtoto Handadhari, Tata Ruang dan Bencana, Majalah Gatra, tanggal 4 Maret 2016, lihat https://www.atrbpn.go.id/Berita/Berita-Pertanahan/tata-ruang-dan-bencana-alam-61881, diakses 8 September 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.142

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016