SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Anshori Ilyas, Muhammad Ilham Arisaputra, Ariani Arifin, Dian Utami Mas Bakar

Abstract


ABSTRAK
Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.
Kata kunci: konsep pembangunan berkelanjutan; pengelolaan sumber daya alam; perizinan.

ABSTRACT
Current regulations in the field of natural resource management in Indonesia are very numerous and quite comprehensive. Some of the laws have also outlined permits that can be made in terms of natural resource management in various sectoral fields. Permit instruments in the management of natural resources are one concrete form of the state's right to control natural resources. A permit is an instrument for managing natural resources as well as a mechanism for government control through the stipulated permit conditions. The issuance of permits for natural resource management is obliged to pay attention to the provisions in the PPLH Law and even environmental permits are an absolute requirement for obtaining permits for natural resource management.
Keywords: court; natural resources management; permits; sustainable development concept.


Keywords


konsep pembangunan berkelanjutan; pengelolaan sumber daya alam; perizinan

References


Buku

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015. Reforma Agraria Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Philipus M. Hadjon, dkk., 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;

Y. Seri Pudyatmoko, 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika;

Zulkifli Aspan, 2012, “Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Disertasi, Program Doktoral Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Jurnal

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, 2010. “Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”, Jurnal Konstitusi, 7:1, Februari, Jakarta;

Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, 2019. “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48:2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;

Suparto Wijoyo, 2012. “Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Yuridika, 27: 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016