PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG

JT Pareke, Fahmi Arisandi

Abstract


ABSTRAK
Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan siapa unit sosial yang diakui dan apa fungsi peraturan dearah tersebut bagi perlindungan wilayah adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: Pertama: Kutei adalah unit sosial asli yang diakui dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, pengakuan tersebut adalah pengakuan kutei sebagai subyek hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban. Kedua: Peraturan daerah tersebut berfungsi juga untuk melindungi wilayah adat mereka karena menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam hukum adat rejang.

Kata kunci: masyarakat hukum adat; pengakuan; perlindungan.


ABSTRACT
Rejang Lebong Regency Government has issued Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency. This research was conducted to describe who the recognized social unit is and what is the function of the regional regulation for the protection of indigenous territories. This study uses a normative juridical approach, which is legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of this study indicate the conclusion that: First: Kutei is an original social unit that is recognized in Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, the recognition is recognition of kutei as a legal subject and can be burdened with rights and obligations. Second: The regional regulation also functions to protect their customary territories because it states the obligations of indigenous and tribal peoples to preserve the environment and natural resources in a sustainable manner as stipulated in the customary law of the rejang.

Keywords: indigenous peoples; recognition; protection.


Keywords


masyarakat hukum adat; pengakuan; perlindungan.

References


Buku

Abdullah Sidik, Hukum Adat Rejang, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, et. al., Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, Jakarta: AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMa, Telapak, 2011.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Dhanurseto Hadiprashada, et. al., Catatan Etnografi Masyarkat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, 2017.

Dominikus Rato, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Eko Cahyono, et. al., Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Gamin, et. al., Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu, Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure, 2014.

Herlambang Wiratman, et. al., Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2014.

Jhon Locke, Second Treaties of Civil Government, Indiana: Hackett Pubishing Company Inc, 1690.

Kenneth D. Bailey, Methods of Social Research: Second Edition, New York: The Free Press-Devision of MacMilan Publishing Co. Inc, 1982.

Myrna A. Safitri, et. al., Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia, Jakarta: Epsitema, HuMa, FKKM, WG-Tenure, KPA, KPSHK, AMAN, Pusaka, JKPP, SAINS, Karsa, KKI-WARSI, JAVLEC, SCALE UP, SAMDHANA, 2011.

Nancy Lee Peluso, Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa, Jakarta: Konphalindo, 2006.

Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Yogyakarta: INSISTPress, 2014.

Panji Suminar, Wanatani Repong Damar Menurut Perspektif Bourdieu: Studi Konstruktivisme Strukturalis tentang Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat pada Petani Damar di Pesisir Krui Lampung Barat, Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, 2012.

Rois Leonard Arios dan Yondri, Kutai: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Padang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Sulbadana, Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Hutan dan Implikasi Hukumnya, Makalah disampaikan pada seminar Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Adat Masyarakat Sigi Palu, 27 Desember 2010.

………………, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016.

Jurnal

Ahyar Ari Gayo dan Nevey Varida Ariani, Penegakan Hukum Konflik Agraria yang Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16, No. 2, Juni 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016