PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Budi Sastra Panjaitan

Abstract


ABSTRAK
Sengketa pertanahan tetap akan ada ketika para pihak telah memposisikan tanah sebagai faktor produksi yang utama ditambah kemudian tumpang tindihnya peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam. Sengketa pertanahan dapat melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: Badan peradilan yang ada telah dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan pertanahan merupakan solusi guna mengatasi kebuntuan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, pengadilan pertanahan tidak hanya sekedar formalistik-legalistik dalam mewujudkan keadilan. Keberadaan pengadilan pertanahan dibutuhkan dalam rangka terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, sistematis, sederhana, berkeadilan dan biaya ringan.
Kata kunci: sengketa; pertanahan; perngadilan pertanahan.

ABSTRACT
Land disputes will still arise when the parties have positioned land as the main factor of production plus overlapping regulations relating to land and natural resources. Land disputes can give rise to anarchism which often results in various forms of violations of human rights. The research approach used is normative legal research, with the following conclusions: Existing judicial bodies are no longer considered simple, fast and low cost. Land court is a solution to overcome impasse in the resolution of land disputes, land court is not just formalistic-legalistic in realizing justice. The existence of a land court is needed in order to realize a land dispute resolution that is fast, systematic, simple, fair and low cost.
Keywords: dispute; land; land court.


Keywords


sengketa; pertanahan; perngadilan pertanahan

References


Buku

Bachriadi Dianto, 2017, Reforma Agraria Untuk Indonesia Kritik Atas Reforma Agraria Ala SBY, Bandung: Agrarian Resources Center

Cahyono Eko et al., 2016, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta: Komnas HAM

Hakim Ismatul dan Wibowo Lukas R (ed), 2014, Hutan Untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

HAM Tim Inkuiri Nasional Komnas, 2016, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta: Komnas HAM

Indonesia Kantor Staf Presiden Republik, 2017, Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

_____, 2016, Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019, Jakarta: Kantor Staf Kepresidenan

Muhdar Muhammad dan Nasir, 2012, Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Epistema Institute

Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan / Nasional Badan Perencanaan Pembangunan (Bapenas), 2013, Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas)

Rachman Noer Fauzi dan Setiawan Usep, 2016, Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa, Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Jakarta: Rajawali Pers

Sumardjono Maria SW, 2018, Regulasi Pertanahan Dan Semangat Keadilan Agraria, Yogyakarta: STPN Press

Ubbe Ahmad, 2011, Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Widodo Joko Dan Amin Ma’ruf, 2019, Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Visi Misi Ir. H. Joko Widodo Dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Jakarta, tp.

Wiradi Gunawan, 2009, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press bekerjasama dengan Sajogyo Institute

Jurnal

Falahi Ziyad, 2014, “Roperty Boom Atau Kelangkaan Tanah?: Meneropong Relasi Antara Casino Capitalism Dan Rezim Internasional”, Jurnal Landreform, Vol. II

Sapriadi, 2015, “Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”, Jurnal IUS, Vol. 3 No. 8

Sulatri Endah dan Dewa Teguh Triesna, 2015, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria”, Cita Hukum, Vo.3 No. 2

Utama M. Aulia Reza, 2017, “Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.130

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016