PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI

Sudaryat Sudaryat

Abstract


ABSTRAK
Indonesia menyimpan sumber daya genetik yang melimpah namun memiliki kelemahan dalam database nya. Hal ini menjadi celah adanya tindakan biopiracy dari perusahaan-perusahaan farmasi negara maju. Perkembangan teknologi informasi memasuki era teknologi 4.0 dan society 5.0. Perlindungan hukum sumber daya genetik dari sisi regulasi dan kelembagaan serta optimalisasi teknologi informasi dalam perlindungan non yuridis
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan dekriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.
Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai sumber daya genetik. Konvensi Keanekaragaman Hayati, Propokol Cartagena dan Protokol Nagoya belum optimal karena tidak didukung oleh negara maju yang menerapkan standard ganda. Perkembangan teknologi infomrasi menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi informasi dapat menjadi sarana penyusunan database sumber daya genetik yang melimpah dan beragam. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi mutlak dilakukan dan dapat menjadi sarana pembuktian secara elektronik serta upaya pencegahan klaim dari negara lain.

Kata kunci: genetik; Indonesia; keragaman; informasi; teknologi


ABSTRACT
Indonesia stores abundant genetik resources but has weaknesses in its database. This becomes a gap in the biopiracy of the pharmaceutical companies in developed countries. The development of information technology entered the era of technology 4.0 and society 5.0. Legal protection of genetik resources in terms of regulation and institutions as well as optimization of information technology in non-juridical protection.
The research method used is juridical normative with descriptive analysis approach. Data was collected through literature study and interviews and analyzed using qualitative juridical methods.
Indonesia does not yet have specific rules regarding genetik resources. The Convention on Biological Diversity, the Cartagena Protocol and the Nagoya Protocol are not yet optimal because they are not supported by developed countries that apply double standards. The development of information technology is both an opportunity and a challenge. Information technology can be a means of compiling a database of abundant and diverse genetik resources. The use of information technology is absolutely necessary and can be a means of proving electronically and efforts to prevent claims from other countries.

Keywords: diversity; genetic; Indonesian; information; technology


Keywords


genetik; Indonesia; keragaman; informasi; teknologi

References


Buku

Bently and Sherman, Intellectual Property Law, Oxpord University Press, New York, 2013;

Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Alumni, 2001;

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, 2005;

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002;

Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: Refika Aditama, 2009;

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Jakarta: Binacipta, 1985;

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hukum Kekayaan Intelektual, Cakupan dan Prinsip Dasar, Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019.

Jurnal

Curtis M. Horton, “Protecting Biodiversity and Cutural Diversity Under Intellectual Property Law, Toward a New Internasional System,” Jurnal of Environment Law and Litigation (Vol 0, 1995);

FX Adji Samekto, Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Kajian Hukum Kritis, Disertasi, Pascasarjana Universitas Universitas Diponegoro, 2004;

Kusuma Diwyanto dan Bambang Setiadi, Peran Komisi Plasma Nutfah Dalam Pengelolaan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian, 13 Januari 2018;

Yessyca Sari Debby. Studi Kasus Hubungan antara Paten dan Pengetahuan tradisional. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jawa Barat.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.98

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016