SINERGI ADAPTASI KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA

Myrna Asnawati Safitri

Abstract


ABSTRAK
Sejak 2015, Pemerintah Indonesia mengintensifkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut. Sebanyak 35% areal terbakar tahun 2015 dari ekosistem gambut. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan semakin dipertegas. Namun demikian, banyak masyarakat terbiasa melakukan pembakaran untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Perlindungan terhadap kearifan lokal dalam kegiatan pembakaran lahan telah diberikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal.
Paper ini membahas upaya menyelaraskan penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Melalui penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dengan participatory action research, paper ini mengusulkan untuk meninjau ulang konsep kearifan lokal pada ekosistem yang rusak. Disimpulkan bahwa kearifan lokal memerlukan adaptasi. Di samping itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan pemberdayaan hukum dan pendampingan teknologi pertanian agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak fundamental pada masyarakat.
Kata kunci: gambut; kearifan lokal; kebakaran hutan dan lahan; paralegal; pemberdayaan hukum.

ABSTRACT
Since 2015, Indonesian Government has intensified the prevention and control of peatland fires. Around 35% of the 2015 burned areas were in peat ecosystems. Law enforcement is increasingly conducted. But, many peoples are used to burning their land to reduce soil acidity. Protection of local wisdom in land burning is provided by Indonesian Environmental Law. This, however, contradicts law enforcement and the protection of local wisdom.
This paper discusses the efforts of synergizing legal enforcement and the protection of local wisdom. Through socio-legal reseach conducted by combining legal and participatory action research methods, this paper proposes to revisit the concept of local wisdom in degraded ecosystems. Concluded here that local wisdom need to be adaptive. Besides, law enforcement needs to be equipped with legal empowerment and the facilitation of agricultural technology to inhibit the violations of the fundamental rights of the people.
Keywords: forest and land fire, legal empowerment, local wisdom, paralegal, peatland.


Keywords


gambut; kearifan lokal; kebakaran hutan dan lahan; paralegal; pemberdayaan hukum

References


Arumingtyas, L. A., 2016. https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala-larangan-bakar-lahan-pukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/ [Diakses 28 Agustus 2019].

BMKG, 2019. Prakiraan Musim Kemarau 2019 di Indonesia. Jakarta: BMKG.

Commission on Legal Empowerment of the Poor, 2008. Making the Law Work for Everyone Volume I, New York: UNDP.

Koran Tempo, 2019. Brazil Menerima Bantuan untuk Amazon dengan syarat. 29 Agustus.

Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Jurnal Cita Hukum, II(2), pp. 185-192.

Meene, I. v. d. & Rooij, B. v., 2008. Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Cooperation, Leiden: Leiden University Press.

Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. International Journal of Humanities and Social Science, 2(13), pp. 174-181.

Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M. & Tobing, I. S., 2018. Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. Jurnal Ilmu dan Budaya, 41(59), pp. 6869-6900.

Rahayu, M. I., 2012. Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/Pn.Bdg. Jurnal Yudisial, 5(1), pp. 17-35.

S.Golub & M. McQuay, 2001. Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction. In: Sourcebook on Access to Justice. Washington D.C.: World Bank.

Satyanegara, E., 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (ditinjau dari keadilan substantif). Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44(4), pp. 460-495.

Setkab, 2019.: https://setkab.go.id/jika-tidak-bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapolda-danrem-kapolres-dicopot/

[Accessed 29 Agustus 2019].

Syamsudin, M., 2012. Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. Jurnal Yudisial, 5(1), pp. 36-50.

Wordley, C. F., 2019. https://www.sciencealert.com/it-s-not-just-brazil-s-amazon-bolivia-s-vital-forests-are-on-fire-too

[Diakses 29 Agustus 2019].

World Bank, 2016. The Cost of Fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis. Jakarta: World Bank.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016