PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Elizabeth Arden Madonna

Abstract


ABSTRAK
Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Tatanan masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya yang sudah mereka terapkan secara turun-temurun. Peraturan ini disebut dengan istilah Hukum Adat. Hukum adat mengatur berbagai hal, salah satunya adalah pedoman tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam hutan. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pengelolaan hutan dari Pemerintah. Penulis tertarik untuk mengkaji ketimpangan antara peraturan dan kenyataan ini. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian yuridis normatif tentang hak-hak masyarakat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan analisis penerapan peraturan perundang-undangan tersebut pada konflik pengelolaan hutan antara Pemerintah dan Perusahaan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan penelitian yuridis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah belum berhasil melindungi masyarakat hukum adat berserta hak-haknya dalam pengelolaan hutan di Indonesia.
Kata kunci: hukum; adat; kehutanan.

ABSTRACT
Indigenous people is a structured society who had been living in the land of Indonesian long before Indonesia declared their independency from Netherland. The Indigenous people of Indonesia lives with life guidelines which regulates its people. The Government of Indonesia calls this guideline as Customary Law (Hukum Adat). The people on the society has been practiced the regulation since their ancestor to the present. ome of the Hukum Adat is the regulation concerning to forest management. The Government of Indonesia recognizes the existence of Indigenous people and their rights and It is written on Indonesian constitution and other natural resources management related regulation. However, many conflicts of forest management is still occurring between The Government and Indigenous people. This writing tries to deliver facts about the Government of Indonesian acknowledgement to Indigenous people and their rights on Forest Management along with case analysis of forest management conflict between the Government of Indonesia and Indigenous people. This writing is the result of research which applied normative juridical research method, that is analyzing cases through the law. Based on the juridical research, the author is assured that The Governemnt of Indonesia is fail to protect the right of Indigenous people on forest management.
Keywords: indigenous people; customary law; forestry.

 


Keywords


hukum; adat; kehutanan

References


Buku

Alting, H., 2010. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang. Yogyakarta: Laksbang Pressindo;

Koentjaraningrat, 2004. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT RiAneka Cipta;

Pamulardi, B., 1999. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada;

-------------., 2005 Hukum Adat Indonesia, Raja Jakarta: Grafindo Persada;

Salim, H.S., 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika;

Soekanto., 1958, Menindjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Soeroengan;

Soemadiningrat, O.S., 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: P.T. Alumni;

Supomo, R., 2003. Bab-bab tentang hukum adat, Jakarta: Pradnya Pramita;

Wignjodipuro, S., 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung;

Van Vollenhoven, C., 1981. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta: Djambatan.

Jurnal

Aprilianti, F. Fajrina A. Pujiwati, Y. and Rubiati, B., 2019. Peran Notaris dalam Pelepasan Hak atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan dengan Peraturan Pertanahan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2(2), pp.226-240;

Hasba, I.B., 2018. Pesantren Kopi; Upaya Konservasi Lahan Hutan oleh Masyarakat Jember Berbasis Tanaman Kopi. Bina Hukum Lingkungan, 2(2), pp.167-181;

Niapele, S., 2013. Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 6, pp.62-72.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009;

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v3i2.79

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016