MERUMUSKAN PERATURAN ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DI INDONESIA

Raynaldo Sembiring

Abstract


ABSTRAK
Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Banyaknya kasus pelanggaran hak partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat membuat pemerintah berkomitmen untuk menyusun aturan pelaksana dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagai konsep yang tergolong baru di Indonesia, perumusan peraturan mengenai Anti-SLAPP menghadapi beberapa tantangan fundamental, terutama mengenai konsep Anti-SLAPP seperti apa yang mau diatur. Gagasan untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain yang telah mengatur Anti-SLAPP juga tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan situasi mendasar masalah-masalah yang dikategorikan SLAPP di Indonesia. Oleh penggagasnya, Anti-SLAPP merupakan konsep yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan di Amerika Serikat. Begitupun dengan Indonesia, maka seharusnya pengaturan mengenai Anti-SLAPP disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Mengingat urgensi pengaturan mengenai Anti-SLAPP, maka artikel ini bertujuan menguraikan materi-materi muatan apa saja yang penting untuk dirumuskan. Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dimana untuk menjawab pokok permasalahan dilakukan dengan analisis historis, teori dan regulasi yang berlaku.
Kata kunci: anti-slapp; partisipasi publik; pasal 66; hak.

ABSTRACT
Anti-Strategic Law Against Public Participation (Anti-SLAPP) has been regulated in Article 66 of Law Number 32 Year 2009. The number of cases of violations of people’s rights to participate in obtaining a good and healthy environment has made the government committed to formulating implementing rules for Article 66 Law No. 32 of 2009. As a relatively new concept in Indonesia, the formulation of regulations concerning Anti-SLAPP faces several fundamental challenges, especially concept of Anti-SLAPP which is intended to be regulated. The idea of making legal comparisons with other countries which has been regulated Anti-SLAPP is also not easy to do, because the differences in the basic situation of problems categorized as SLAPP in Indonesia. By the initiator, Anti-SLAPP is a concept offered in accordance with the needs in the United States. Likewise, with Indonesia, the Anti-SLAPP arrangement should be adjusted to the needs in Indonesia. Refers to the urgency of the regulation regarding Anti-SLAPP, this article aims to describe what content materials are important to be formulated. The method used is a juridical-normative method.
Keywords: anti-slapp; public participation; article 66; rights.


Keywords


anti-slapp; partisipasi publik; pasal 66; hak

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016