PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DALAM PROYEK PIPA GAS NORDSTREAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Gina Rachmawati

Abstract


ABSTRAK
Proyek Nord Stream Pipeline merupakan proyek pipa penyalur gas bumi dasar laut terpanjang di dunia yang melintasi Laut Baltik membentang dari Vyborg di Rusia hingga Greifswald di Jerman dengan panjang sekitar 1224 km. Proyek ini dianggapberpotensi mencemari Laut Baltik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban negara dalam perlindungan laut atas proyek yang dilaksanakan dan Prinsip hukum lingkungan apa saja yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan UNCLOS 1982 proyek pipa dasar laut merupakan hak negara pantai atau negara tidak berpantai, persetujuan negara lain menjadi pertimbangan, tidak ada pelarangan namun terdapat kewajiban dan pembatasan. Dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek ini, kesulitan yang dihadapi adalah sehubungan sifatnya yang lintas batas, maka diperlukan koordinasi yang solid dan komprehensif antarnegara. Untuk mengatasinya, dilakukan pembentukan koordinasi internasional dan penyeragaman prosedur AMDAL. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dengan menggunakan AMDAL sesuai Konvensi Espoo.
Kata kunci: kerjasama internasional; teknologi; zona maritim.

ABSTRACT
The Nord Stream Pipeline Project is the world’s longest seabed pipeline project across the Baltic Sea stretching from Vyborg in Russia to Greifswald in Germany with a length of about 1224 km. This project is considered having the potential to pollute the Baltic Sea. This study discusses how the rights and duties of the state in marine protection for projects are implemented and what environmental legal principles are applied. The research method used normative juridical. According to UNCLOS 1982 the seabed pipeline project is the right of a coastal state or a land-locked state, the approval of other countries is taken into consideration, there is no prohibition but there are many duties and restrictions. In conducting the Environmental Impact Assessment (EIA) of this project, the difficult aspect faced was due to its cross-border nature, therefore the solid and comprehensive coordination was needed. In overcoming it, the establishment of international coordination and uniformity of EIA procedures are carried out. The precautionary principle and the principle of sustainable development are applied using EIA according to the Espoo Convention
Keyword: international cooperation; maritime zone; technology.


Keywords


kerjasama internasional; teknologi; zona maritim



DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v3i2.72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016