PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Christin Septina Basani

Abstract


ABSTRAK
Pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan yang merupakan salah satu keanekaragaman hayati harus terus diperhatikan. Kesadaran masyarakat harus terus menerus ditumbuhkan didaerah yang masyarakatnya mengandalkan mata pencahariannya dari alam berupa pertanian, perikanan maupun dari hutan. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan peran pemerintah sebagai regulator kebijakan yang erat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Istilah “tebang butuh’ tidak akan muncul lagi bila pemerintah membantu masyarakat dengan prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Sehingga keberlanjutan sumber daya alam bagi lingkungan sekitarnya akan terus ada dan membentuk ekosistem lingkungan yang memberikan manfaat. Kearifan lokal pada hutan yang dimiliki masing-masing daerah menjadi nilai tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Kearifan lokal akan terus dijaga dan dilestarikan sebagai penopang kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.
Salah satu contoh kearifan lokal yaitu pohon jati yang tumbuh dilahan yang terletak di Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta. Pohon jati tersebut mampu menyelamatkan masa depan anak dari pemilik pohon jati. Untuk membiayai sekolah anaknya, pemilik menebang enam pohon dengan harga jual 25 juta. Selain itu ada kerumunan pohon jati yang akan terus tumbuh sebagai masa depan penduduk di kampung Girisekar Kecamatan Panggang Gunungkidul. Pohon jati tersebut sebagai tumbuhan berkayu yang muncul di tanah milik perorangan yang kerap disebut hutan rakyat atau hutan hak. Penebangan dengan sistem “tebang butuh” menjadi solusi bagi warga masyarakat, disamping itu ada keinginan dari warga masyarakat untuk bisa melestarikan hutan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di sana.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundangan, diantaranya UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009. Melihat permasalahan kearifan lokal dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan pengelolaannya untuk kemanfaatan bagi warga atau masyarakat sekitar yang menjadi bagian dari kehidupan bersama.
Kata kunci: keanekaragaman hayati; pengelolaan dan perlindungan; kearifan lokal.


ABSTRACT
Teak trees that grow in dilis located in Girisekar, Panggang District, Gunungkidul, Yogyakarta by one of its owner named Andreas Sihono able to save the future of his son. To finance his son’s school, Sihono cuts down six trees at a selling price of 25 million. In addition there is a crowd of teak trees that will continue to grow as the future of residents dikampung Girisekar Panggang Gunungkidul District. The teak tree as a woody plant that emerged on the land belonging to individuals who often called the community forest or forest.
How to grow woody plants (which are not only teak but there are mahogany trees, acacias and some bamboo groves) are various. There are grown in rocky areas so as to disguise boulders, or grow/planted in intercropping (trees planted on the edge of the boundary of the land, while in the middle of a land that is thickly overgrown with seasonal crops such as cassava and maize). This people’s forest is different from the previous years, where the people there do not maintain sustainable forest management. The “cutting-edge” system makes the Girisekar community able to cut down regardless of forest sustainability as a spring protection. The restriction of harvesting every year and pay attention to its management make the people’s forest become the area that must be preserved, not only provide economic benefits mere. The research method used in this study is normative juridical, by looking at the laws and regulations, including Environmental Law No. 32 of 2009.
The management and protection of forest areas that are one of biodiversity must be kept in mind. Public awareness must be continuously grown in the areas where people rely on their livelihoods from nature in the form of agriculture, fisheries and forest. Management and protection of biodiversity requires the role of government as a policy regulator closely related to people’s welfare. The term “cutting need” will not reappear if the government helps the community with the principles of participation, transparency, efficiency, accountability and fairness. So that the sustainability of natural resources for the surrounding environment will continue to exist and form a beneficial ecosystem environment. Local wisdom in the forests owned by each region becomes its own value as regulated in the Environmental Law No.32 of 2009. Local wisdom will be maintained and preserved as the support of local people. The community will not be able to work alone without government support.
Keywords: biodiversity; management and protection; local wisdom.


Keywords


keanekaragaman hayati; pengelolaan dan perlindungan; kearifan lokal



DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v3i1.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016