KEBIJAKAN PEMERINTAH JAWA TENGAH MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL UNTUK OBAT TRADISIONAL

Ignatius hartyo purwanto, Petrus Soerjowinoto, Yovita Indrayati

Abstract


ABSTRAK 

Indonesia kaya sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan untuk obat tradisional. Sebagai salah satu Negara yang kaya SDG, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya dalam Undang-Undang   No. 5 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013. Berkembangnya bioteknologi saat ini, menarik minat peneliti asing maupun pelaku usaha untuk mengembangkan obat tradisional menjadi komoditas bernilai ekonomi. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah, agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa punahnya SDG, perpindahan SDG diluar kendali baik dalam maupun ke luar negeri, dan ketidakadilan masyarakat lokal. 

Pemerintah Jawa Tengah yang memiliki potensi SDG bertanggung jawab untuk  melindungi kelestarian SDG beserta pengetahuan tradisional dengan tetap memberikan keleluasaan pemanfaatannya sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 

Kata kunci: Pengetahuan Tradisional; SDG.

 

ABSTRACT 

Indonesia is rich of genetic resources that together with traditional knowledge can be made to be traditional medicine. As one of the countries having abundant of such resources, Indonesia had ratified Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol by the Act Nr. 5 of 1994 and Act Nr. 11 of 2013. The biotechnology development has factually interested foreign researchers and business actors to convert the resources to be traditional medicine as economic comodity. This should be anticipated in order not to bring negative impacts such as resources extinction, uncontrolable resources migration both inward and outward the country, and injustice to local communities.

The Central Java Government is responsible to preserve the genetic resources that are abundantly possed by the province as well as the traditional knowledge by providing flexibel utilization in accordance with its authority as regulated in Act Nr. 32 of 2009 and Act Nr. 23 of 2014. 

Keywords: Traditional Knowledge; Genetic Resources.


Keywords


Pengetahuan Tradisional; SDG.

References


Daftar Pustaka

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/05/mejtyy-lipi-perlindungan-sumber-daya-genetika-mendesak, diunduh tanggal 10 Februari 2015.

Balai Kliring Kementerian Lingkungan hidup, http://www.indonesianchm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=103〈=in, diunduh 17 Maret 2015.

Warta Eksport, Kementerian Perdagangan, Ditjen PEN/MJL/005/9/2014 September 2014.

M.Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 3 Juli 2009, https://ugm.ac.id/id/berita/671-perlindungan.pengetahuan.tradisional.di.indonesia.perlu.aturan.tegas, diunduh tanggal 18 April 2015.

http://news.okezone.com/read/2014/09/23/514/1043045/jawa-tengah-gelar-festival-jamu-2014/large, diunduh 13 Februari 2015.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cet.5, 2014, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2006, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, 2013, Jakarta: Sinar Grafika.

Ed.Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan intelektual Suatu pengantar, 2011, Bandung: PT Alumni.

Zainul Daulay, Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Pratiknya, 2011, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No.5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:
Creative Commons License

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016