DILEMA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH DAN UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK (Studi Kasus Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang)

Suhadi .

Abstract


ABSTRAK

Tugas dan tanggungjawab konstitusional pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dapat menyebabkan pemerintah berada pada pilihan yang sulit dan dilematis. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang) di satu sisi dapat mengancam kawasan konservasi laut daerah, tetapi di sisi lain bermanfaat bagi upaya pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini membahas tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hubungannya dengan perlindungan kawasan konservasi laut daerah dan pembangunan PLTU Batang. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka melindungi kawasan konservasi laut daerah dan merealisasi pembangunan PLTU Batang,Pemerintah Kabupaten Batang mengambil kebijakan melakukan perubahan kawasan konservasi laut daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012. Perubahan kawasan konservasi lautdaerah membuka ruang dan menjadi salah satu dasar dalam penerbitan izin prinsip, izin lokasi, dan penetapan lokasi pembangunan PLTU Batang.

Kata kunci: Dilema Kebijakan; PLTU Batang; Kawasan Konservasi Laut Daerah.

 

ABSTRACT

The government's constitutional duties and responsibilities for the welfare of its people can cause it to be in a difficult and dilemmatic choice. The establishment of  coal fired-power plant (PLTU) of Central Java 2 X 1,000 MW in Batang regency (Batang PLTU) can threaten the regional marine conservation area, but on the other hand  it is useful for the fulfillment of electricity needs. Using the normative legal approach, this paper discusses the policy of the Government of Batang Regency in relation to the protection of marine conservation area and the establishment of coal fired-power plant (PLTU) in Batang. The result shows that in order to protect the area of  marine conservation area and realize the establishment of PLTU Batang, the Government of Batang Regency enacted a policy to change marine conservation area as stated in Batang Regent Decree Number 523/194/2012. The change of marine conservation area has opened the space and become one of the basis for issuance of principle permit, location permit, and determination of land acquisition for Batang power plant establishment.

Keywords: Policy Dilemma, Batang PLTU, Regional Marine Conservation Area.

 


Keywords


Dilema Kebijakan; PLTU Batang; Kawasan Konservasi Laut Daerah.

References


Buku dan Jurnal

Nyoman S Kumara. “Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW” dalam Jurnal Teknologi Elektro Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2009, hlm 63-68

Mahfud MD, Moh. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. (Yogyakarta: Gama Media, 1999). hlm. 136

Yusmanto, Sutrisno Anggoro, Tukiman Taruna. “Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang” dalam Jurnal EKOSAINS Vol. IV No.3 November 2012 hlm 49.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Batang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujung Negoro-Roban

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujung Negoro-Roban

Keputusan Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang

Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1000 MW Kepada “PT. Bhimasena Power Indonesia” Di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

Sumber lain

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional. (Jakarta, 2005) hlm 6

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. “Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): “Masa Depan yang Kita Inginkan”. Dikases dari http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan (2 September 2017)

PT. Bhimasena Power Indonesia. Materi presentasi PLTU Batang 2 X 1000 MW PT. Bhimasena Power Indonesia, Januari 2012

Surat Rekomendasi Terhadap Rencana Pengembangan PLTU Batang Nomor TR.03 03-Mn/237 tanggal 19 April 2012

Surat Rekomendasi Nomor S-36/D.V.M.EKON/03/2012 tangggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pokja IV Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016