KORELASI POLLUTER PAYS PRINCIPLE DAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA

Elly Kristiani Purwendah

Abstract


ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi polluter pays principle (prinsip pencemar membayar) dan konsep blue economy (ekonomi biru) sebagai upaya melindungi kepentingan lingkungan laut Indonesia. Sumber daya alam laut Indonesia menjadi prioritas pembangungan dengan kebijakan poros maritim dan kelautan, terutama dengan diadopsinya konsep ekonomi biru. Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi dunia yang cenderung ekploitatif dan merusak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Prinsip pencemar membayar merupakan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap usahanya dari dampak yang mungkin ditimbulkan usahanya untuk tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan laut. Prinsip ini menjadi titik penting tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha atau ekonomi di lingkungan laut untuk tidak eksploitatif dengan diakomodasinya konsep ekonomi biru oleh pemerintah.

Kata KunciBlue Economy; Korelasi; Polluter Pays Principle; Tanggung Jawab.

 

ABSTRACT

The aim of the paper was to see the correlation of polluter pays principle with the concept of blue economy as an effort to protect the interests of the marine environment of Indonesia. Indonesia's marine resources become a development priority with sea and maritime axis policy, especially with the adoption of the concept of blue economy. The concept of Blue Economy was developed to address the challenges of the world economic system that tended to be exploitative and environmentally destructive due to the exploitation that beyond the capacity or natural carrying capacity. The polluter pays principle is the principle of business responsibility to his business to the impact that might be caused by his business not to damage and/or pollute marine environment. The principle becomes an important point on the legal responsibility of business or economic actors in the marine environment in order not to be exploitative by accommodating the concept of blue economy by the government.


Keywords: Correlation; Polluter Pays Principle; Blue Economy; Responsibility.


Keywords


Blue Economy; Korelasi; Polluter Pays Principle; Tanggung Jawab

References


Literatur

Batti, Pieter, 1995, Dasar-Dasar Peraturan Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal (Sesuai Ketentuan IMO), Edisi Khusus, PT. Indo Asia. Hlm. 136-137.

Boyle, Alan, 1994, Environmental Regulation and Economic Growth, Oxford University Press, Oxford.

Djojosoedarso, Soesino, 1999, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Salemba Empat, Jakarta.

Jin Tan, Alan Khee, 2005, Vessel-Source Marine Pollution, The Law and Politics of International Regulation, Cambride University Press.

Kasidi, 2010, Manajemen Risiko, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kantaatmadja, Komar, 1981, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni, Bandung.

Lilley, Gayatri R., 1999, Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Cetakan I, ICEL, Pustaka Pelajar Offset.

Louka, Elli, 2006, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order, Cambridge University Press, New York.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2014, Blue Economy Goes to Campus, Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Salim, Abbas, 1998, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sands, Phillipe, 2003, Principles of International Environmental Law, Second Edition, Cambridge University Press, United Kingdom.

Soedjono, 1993, Hukum Pertanggungan Laut, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Mengesahkan International Conventon on Civil Liability for Oil Pollution Damage, yang Telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hasil Sidang Internasional Legal Conference on Marine Pollution Damage di Brussels, Pada Tanggal 29 Nopember 1969 sebagai Terlampir pada Keputusan Presiden ini, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 28)

Keppres Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 beserta Protokol (the Protocol of 1978 relating to International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 59

Surat Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL.801/1/2 Phb 2014, Perihal Kewajiban Mengasuransikan Kapal dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi, tertanggal 8 Desember 2014

Jurnal

Albert Gore, 1995, Marine Degradation from Land Based Activities: A Global Concern, Artikel dalam U.S. Department of States Dispatch, Vol. 6: No. 46.

Harrison, James, 2009, Regime pluralism and the global regulation of oil pollution liability and compensation, International Journal of Law in Context. Cambridge University. Hlm. 379-391.

Kathijotes, Nicholas, 2013, Blue Economy-Environmental and Behavioural Aspect Towards Sustainable Coastal Development, Procedia Social and Behavioural Science 101.

Louka, Elli, 2006, International Environmental Law, Fairness, Effectiveness, and World Order, Cambridge University Press, New York.

M. Ebarvia, Maria Corazon, 2016, Economic Assessment of Oceans for Sustainable Blue Economy Development, Journal of Ocean and Coastal Economics, Volume 2 Special Issue: Oceans and National income Acount: An International Perspective, Article 7 Februari 2016.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2014, Blue Economy Goes to Campus, Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Purwendah, Elly Kristiani, 2016, Penerapan Regime Tanggung Jawab dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak oleh Kapal Tanker di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, Vol.2 No. 2, Agustus 2016.

Nijma Ilma, Ajeng Faizah, 2015, Blue Economy: Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, ISSN 1422-2200, Vol 14 No.1 November 2015.

Siregar, Yusni Ikhwan, Menggali Potensi Sumber Daya Laut Indonesia, Makalah disampaikan Pada Workshop Forum Rektor Indonesia USU, 6 Maret 2015.

Spalding, Mark J., 2016, The New Blue Economy: the Future of Sustainability, Jurnal Ocean and Coastal Economics, Volume 2 Special Issue: Ocean and National Income Accounts: An International Perspective, Article 8 Februari 2016.

Lain-lain

Gregorius Magnis Finesso, 29 Mei 2015, Saat Nelayan Terpaksa “Menjala” Minyak, Beta KOMPAS online, http://print.kompas.com/baca/2015/05/29/Saat-Nelayan-Terpaksa-%E2%80%9D-Minyak.

Http://pusatasuransi.com/pni/, 2017. Diunduh pada tanggal 2 Juli 2017, pukul 20.46 WIB.

https://www.lawnotes.in/contract_of_indemnity, diunduh jumat Pkl. 09.45 WIB, 9 Juli 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:
Creative Commons License

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016