ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

Kartono Kartowiyono

Abstract


ABSTRAK
Pasca berlakunya UU Pemda 2014, konflik wewenang dalam penegakan hukum administratif melalui pengawasan dapat terjadi antara dua tingkat pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan bergeser kepada provinsi sejalan dengan pengalihan wewenang penerbitan izin pertambangan yang semula berada di kabupaten/kota, sementara wewenang bupati/walikota dalam UU Minerba belum dicabut. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis konflik norma serta memecahkan dilema penegakan hukum adminsitratif melalui pengawasan dalam pengelolaan pertambangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah pendekatan yuridis normatif. Informasi dan data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan metode interpretasi hukum maupun berdasar asas-asas hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagai peraturan baru dan umum, UU Pemda mempunyai posisi lebih kuat dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, usaha pertambangan yang lebih banyak berada di wilayah kabupaten/kota menuntut pengawasan kegiatan pertambangan oleh provinsi harus mengikusertakan bupati/walikota berdasarkan tugas pembantuan (mede bewind).
Kata Kunci: Izin Pertambangan, Undang-Undang Pemda 2014, Wewenang Pengawasan.

ABSTRACT
After the enactment of Regional Government Law of 2014, the conflict of authority over administrative law enforcement through inspection may occurs between two levels of government in the region. This is due to the fact that the control function has change over to the province, while the authority of the district/city under the Minerba Act has not been taken. The objectives of the study were to describe and analyze the conflict of norms and to solve the dilemma of administrative law enforcement through inspection in the mining management. The method used to analyze the problem as used in this study is the normative juridical approach. The collected information and data analyzed based on legal interpretation method and legal principles. The studi show that, as a new and general regulation, the 2014 Regional Government Law has a stronger position in fulfilling the right of the people to a good and healthy environment. However, more mining operations are located in the districts/city requiring that the control of mining activities by provinces include regents/mayors based on tugas pembantuan (medebewind).
Keywords: Authority of Inspections, Regional Government Law of 2014, Mining Permits.


Keywords


Izin Pertambangan; Undang-Undang Pemda 2014; Wewenang Pengawasan

References


Ahmad Redi, “Dillema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Rechtsvinding, Kemenkumham, Volume 3 Nomor 5, Desember 2016, hlm. 409-410.

Andi Hamzah, 1995, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm. 61.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, dalam Jazim Hamidi, Hermeunitika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, hlm. 28.

Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara pada Era Otonomi Daerah”, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 16 Nomor 3, LIPI, September 2016, hlm. 315-316

Fenti Puluhulawa, 2011, “Pengawasan sebagai instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, Jurnal Dinamika Hukum, FH Unsoed Purwokerto, Vol. 11 Nomor 2 Mei 2011, hlm. 297.

http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Kerusakan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang, diakses 8 September 2017

Kartono, 2014, “Pelaksanaan Uji Materiil Peraturan Bidang Sumber Daya Alam oleh Mahkamah Agung dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih”, Disertasi PDIH UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 316

Nurul Laili Fadhilah, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan terhadap Legislasi di Daerah”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan, FH UNM Malang, Tahun 1 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 98.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 29.

Tri Haryati, 2016 “Kilas Balik UU Pertambangan dan UU Pemerintan Daerah”, Newletter Minerba, Edisi I, Jakarta, hlm. 3-4.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v2i1.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016