FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Yulinda Adharani, R. Adi Nurzaman

Abstract


Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Keywords


Perizinan, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Bandung Utara, Pembangunan berkelanjutan

References


A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

C.J.N. Versteden, Inleiding Algemen Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rij, 1984

Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.

Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Iwa Sukiswa, Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan, Bandung: Tarsito, 1986

Prajudi Atmo Sudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

J.T. Jayaginata, Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah, Bandung: ITB Press, 1992.

Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri M., Sjachran Basah, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993.

Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di FakultasHukum Unair Surabaya.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo, 2006.

Sofyan Sari Harahap, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2001

Y. Sri. Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara

Artikel dan Jurnal

Surna T. Djajadiningrat , Artikel: Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, 1994.

Deni Yuliarman dan Yeti Sumiyati, Implementasi Prosedur Perizinan Pemanfaatan Ruang Permukiman pada Kawasan Budi Daya di Kawasan Bandung Utara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016, hlm. 897, dalam http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3685.

Sustainable Developmentknowledge Platform dalam www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:
Creative Commons License

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016