PEMBARUAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN KE DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP PASCA REFORMASI

Wahyu Nugroho

Abstract


Abstrak 

Fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dimulai sejak penyusunan undang-undang lingkungan hidup pertama kali pada tahun 1984, tahun 1997 dan tahun 2009. Dalam konteks legislasi, melalui proses penyusunan undang-undang lingkungan hidup oleh DPR dan pemerintah diperlukan pembaruan hukum yang berorientasi kepada pembaruan masyarakat pasca reformasi. Pembaruan masyarakat bertitik tolak pada perubahan sosial atau rekayasa sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pembaruan teori hukum pembangunan dalam konteks penyusunan legislasi di bidang lingkungan hidup sangat diperlukan, agar spirit yang dibawa teori hukum pembangunan relevan dan didukung oleh kekuasaan yang responsif pasca reformasi. Selain itu, juga melibatkan/partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat dan meminimalisir terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Filosofi aspek budaya hukum masyarakat adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam melakukan pembaruan teori hukum pembangunan, dibutuhkan optik dan pendekatan secara holistik-komprehensif dan interdisipliner oleh pembuat kebijakan.

Kata kunci: pembaruan, hukum, pembangunan, undang-undang lingkungan hidup, masyarakat.

 

ABSTRACT

The function of law as a means of renewal of society began drafting legislation. In the context of legislation through the process of drafting legislation in the environmental field by Parliament and the government needs a grand design law as a means of community renewal, to social change or social engineering of contemporary society. Reconstruction of the legal theory development in the context of legislation in the environmental field is necessary, so that the spirit which brought relevant legal theory development and supported by the power of the post-reform. In addition, also involves /community participation in the process of policy formulation and environmental documents. This is in order to accommodate the interests of society and minimize pollution or environmental damage. Philosophy aspects of legal culture society in order to bring the law as a means of community renewal. In reconstructing the legal theory of development, it takes an optical and a holistic approach-comprehensive and interdisciplinary by policymakers.

Keyword: development law, environmental law, natural resources, society reform.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v1i2.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016