PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT ADAT

Autor(s): Victor Juzuf Sedubun
DOI: 10.24970/bhl.v7i1.252

Abstract

Abstrak

Upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM mendapat perhatian penting oleh Komnas HAM saat penyusunan SNP tentang Pembela HAM. Masalah penulisan adalah bagaimana urgensi pengaturan pembela HAM yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pembela HAM dibutuhkan dengan mendesak dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, karena Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berasal dari masyarakat adat, juga memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi nyata dalam memajukan dan melindungi HAM, pada skala lokal, daerah, nasional bahkan internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai Pembela HAM, berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan dan pengalihfungsian yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan kepemilikan atas wilayah laur. Pengkajian ini untuk menganalisa urgensi pengaturan pembela HAM khusunya yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: pembela HAM lingkungan; masyarakat adat

 

Abstract

Efforts to promote, protect, respect, and fulfill human rights receive important attention by Komnas HAM when compiling the SNP on Human Rights Defenders. The problem of writing is how urgency to regulate human rights defenders from indigenous peoples in the environmental field in the legislation. The existence of human rights defenders is very urgent in promoting, protecting, respecting, and fulfilling human rights, because human rights defenders in the environmental field, especially those from indigenous peoples, also have a very significant role and contribute significantly in promoting and protecting human rights, on a local scale, regional, national and even international. This research is normative research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study indicate that the existence of indigenous peoples as human rights defenders has an effect on saving the environment from damage and conversion which results in the loss of indigenous peoples' rights to land, forests and ownership of sea areas. This study is to analyze the urgency of regulating human rights defenders, especially those from indigenous peoples in the environmental field, in laws and regulations.

Keywords: environmental human rights defenders; indigenous people

 

Keywords

pembela HAM lingkungan; masyarakat adat

References

Buku:

de Rover, C.. 2000, Acuan Universal Penegakkan HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki,Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.

Nickel, James W., 1996. Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Right), Jakarta: Gramedia.

Sumaryono, E., 2006, Etika & Hukum, Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas, Certakan ke-5, Yogyakarta: Kanisius.

Titahelu, Ronald Z., 2005, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analisis Konseptual dan Fungsional, Yogyakarta: Deepublisd.

Disertasi:

Lawalata, Octovianus, 2017, Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Investasi Nasional, Surabaya:.Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sedubun, Victor Juzuf, 2015, Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah, Disertasi, Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sukardi, 2009, Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Jurnal dan Tulisan Ilmiah:

Asshiddiqie, Jimly, 2008, “Konstitusi dan HAM”, Makalah disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta).

Dwipayana, A. A. G. N. Ari 2010, Memperkuat Civil Society dan Budaya Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Firdaus, 2017, Pembela Hak Asasi Manusia Pada Isu Sumber Dayaalam Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, HAM 8 I2I

Hadjon, Philipus M., 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Komnas HAM, 2006, Kertas Posisi, Mewujudkan Hak Konstitusional, Hak Masyarakat Hukum Adat, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Se-Dunia, Komnas HAM RI, Jakarta.

------------------, 2021, Standar Norma dan Pengaturan Pembela HAM, Angka 74, Jakarta.

KontraS, tanpa tahun, Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia, Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta.

Sedubun, Victor Juzuf, dan Muhammad Irham, 2016, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Tanaman Sagu di Maluku, Bina Hukum Ligkungan 1 (1): 84.

Sedubun, Victor Juzuf, 2020, Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penetapan Hutan Adat di Maluku (Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2013, Bina Hukum Lingkungan 5 (1): 117.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.