PENATAAN PENGUASAAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LANDREFORM STUDI KASUS DI KABUPATEN BURU SELATAN

Nia Kurniati

Abstract


Abstrak

Program landreform meningkatkan kesejahteraan petani adalah amanat UU No.5 Tahun 1960. Redistribusi tanah salah satu program Landreform (LF) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan secara hukum kedudukan petani atas tanah. Penetapan Tanah sebagai Objek Landreform di wilayah Milik Adat, dipengaruhi oleh dipertahankan atau tidaknya tanah yang bersangkutan sebagai Milik Adat. Penegasan Tanah Objek Landreform (TOL) di atas wilayah Milik Adat di Kabupaten Buru Selatan, menjadi permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerapan kebijakan landreform Indonesia di kawasan Milik Adat atas tanah; serta mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani penggarap di kawasan pertanian yang berada pada wilayah Milik Adat atas tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, (i) Tanah Milik Adat diredistribusikan kepada petani penggarap, setelah dilalui sidang Panitia LF, penegasan TOL, dan pelepasan hak oleh Soa Kepala Adat kepada Negara. (ii) Redistribusi TOL telah dicapai seluas 6.700 ha, diberikan kepada petani penerima Hak Milik sejumlah 1.228 orang. Kesimpulan, pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Buru Selatan telah berhasil, ditandai dengan redistribusi TOL dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya.

Kata kunci : Kabupaten Buru Selatan, Landreform, Milik Adat, Redistribusi Tanah.

 

Abstract 

Land reform programs to improve farmers' welfare are mandated by Law No.5 of 1960. Land redistribution, one of the Land Reform programs (LF), aims to improve welfare and legally strengthen the position of farmers on land. Land Affirmation as a Landform Object in Indigenous Rights Territories, is influenced by whether or not the land concerned is retained as Indigenous Rights. Affirmation of Land Objects of Landform (TOL) over Indigenous Rights Territories in South Buru Regency, became a legal problem that was studied in this study. This study uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis method. The results of the study, (i) Indigenous Rights on land, were redistributed to cultivators, after the trial of the LF Committee was passed, affirmation of the TOL, and Release to the Rights of Possession by the Indigenous Chief to the State. (ii) Redistribution of TOL has been achieved in an area of 6,700 ha, given to 1,200 people receiving ownership rights. Conclusion, the implementation of land reform policy in South Buru Regency has been successful, marked by redistribution of TOL and issuance of Certificates of Ownership.

Keywords: Keywords: Indigenous Rights, Land Reform, Land Redistribution, South Buru Regency

Keywords


Kabupaten Buru Selatan, Landreform, Milik Adat, Redistribusi Tanah



DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.97

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016