TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI PULAU JAWA

Marzellina Hardiyanti, Aminah Aminah

Abstract


ABSTRAK

Pulau Jawa saat ini mengalami degradasi dan deforestasi lahan kehutanan akibat berbagai kegiatan alih fungsi lahan bagi ketersediaan habitat satwa-satwa di Indonesia yang hampir punah. Permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan di Jawa adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang belum bisa menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis terhadap permasalahan yang diteliti. Upaya merekonstruksi pengelolaan sumberdaya  hutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan membangun model pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan mengintegrasikan peran masyarakat adat, masyarakat desa hutan, dan Perum Perhutani sebagai penerima delegasi dalam mengelola sumberdaya hutan yang ada di Pulau Jawa sehingga dengan integrasi bersama masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan di Pulau Jawa agar dapat terjaga bagi generasi mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Kata kunci: pengelolaan; pemberdayaan masyarakat; pembangunan berkelanjutan; sumber daya hutan.

 

ABSTRACT

Java is currently experiencing forest land degradation and deforestation due to various land conversion activities for the availability of habitat for endangered animals in Indonesia. The problem that occurs in Java’s forest area is the management of forest resources that have not been able to apply the principles of community empowerment and sustainable development optimally. This study uses a juridical-normative approach with literature study and analytical descriptive approach to the problems studied. The effort to reconstruct forest resource management based on community empowerment and sustainable development is building a model of forest management with the community by integrating the role of indigenous people, forest village communities, and Perum Perhutani as delegation recipients in managing forest resources on Java so that with community integration can apply the values of local wisdom of indigenous peoples in maintaining the function of forest areas in Java so that they can be maintained for future generations and are able to meet the needs of the community at this time.

Keywords: community empowerment; forest resources;  management; sustainable development.


Keywords


engelolaan; pemberdayaan masyarakat; pembangunan berkelanjutan; sumber daya hutan

References


Buku

Asshiddiqie, Jimly.2009. Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;

Friedman, Lawrence M. . 1986. The Legal System : A Social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation;

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Nonet, Philippe dan Selznick, Philip. Law and Society in Transition : Toward Responsive Law. Harper & Law;

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas;

Redi, Ahmad. 2014. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika;

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.

Jurnal

Aminah. 2018. Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan). Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM Universitas Bandar Lampung;

Damayanti, Prawestya Tunggul. 2011. Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, Jurnal Komunitas 3 (1) (2011) Universitas Negeri Semarang (UNNES);

Nugroho, Sigit Sapto dan Haq, Hilman Syahrial . 2016. Rekonstruksi Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa dengan Model Kolaboratif Holistik, Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Maret 2016;

Puspaningrum, Diah. 2013. Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan. Jurnal J-SEP Vol 5 No. 3November 2013;

Pradina, Okta. 2016. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Samin dalam Kawasan Hutan di Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya;

Sari, Novia Putri Puspita , Warsito, dan Retno H, Nunik. 2014. Konflik Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro;

Wati, Evi Purnama. 2018. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016