PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU

Suparto Suparto

Abstract


ABSTRACT

Salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang mempunyai fungsi strategis adalah Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi penyusunan Perda RTRW ini tidaklah mudah dan berbeda dengan Perda-perda yang lain karena banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah dalam penyusunan Perda RTRW Provinsi Riau. Walaupun Perda mengenai RTRW Provinsi Riau telah ditetapkan, penyusunannya memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan banyaknya institusi dan kementerian yang terlibat. Hal ini berbeda dengan penyusunan Perda yang lain. Selain itu,  secara teknis di lapangan ada permasalahan yang harus diselesaikan yaitu menyangkut pengosongan areal yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah karena harus menebang pohon kelapa sawit dengan luasan ratusan ribu hektar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan data sekunder dan primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan permasalahan dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau.

Kata kunci: pembentukan; perda; tata ruang.

 

ABSTRACT

One of the Regional Regulations (Perda) that has strategic function is the Perda on Regional Spatial Planning (RTRW). However, the preparation of this RTRW Perda is not easy and differs from other Perda because there are many interests that must be considered. An example is the preparation of the Riau Province RTRW Regional Regulation. Although the Regional Regulation on the Riau Province RTRW has been established, its preparation requires quite a long time because many institutions and ministries are involved in this matter. This is different compared to the preparation of other Perda. In addition, technically, there are problems in the field that must be resolved regarding the clearance of areas that have become oil palm plantations in forest areas. This is not an easy task because it must cut down oil palm trees with an area of hundreds of thousands of hectares. This study uses normative and empirical legal research methods with secondary and primary data. The purpose of this study was to determine the mechanisms and problems in the preparation of Riau Province RTRW.

Keywords: establishment; regional regulation; spatial planning.

Keywords


pembentukan; perda; tata ruang

References


Buku

Huda, N. et.al. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Nusa Media, Yogyakarta;

Magnar, K. 1984. Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif. Armico, Bandung;

Rahardjo, S. 2006. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Simarmata, R. 2003. Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat. Yayasan Hukum Bantaya, Jakarta;

Soebechi, I. 2016. Hak Uji Materiil. Sinar Grafika, Jakarta;

Wijaya, A. W. 1992. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. CV Rajawali, Jakarta;

Yani, A. 2013. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Reponsif (Catatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Konstitusi Pers, Jakarta.

Jurnal

Arifin, 2015, “Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum dan Implementasi Terhadap Otonomi Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 3;

Huda, N. 2006, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Hukum Ius Quia IusTum, Vol. 13 No. 1;

Imran, S.Y. 2013 “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3;

Jazuli, A. 2017, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Hukum Rechts Vinding, Vol. 6 No. 2 ;

Widodo, S. 2017, “Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 3, No. 3;

Wirasaputri, N.M. 2014, “Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, No. 62 Tahun XVI.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.87

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016