PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Yuwono Prianto, Benny Djaja, Rasji SH, Narumi Bungas Gazali

Abstract


ABSTRAK

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner. 

Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum.

 

ABSTRACT

The provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism & culinary sector.

Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.


Keywords


fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum

References


Buku

Ali, A. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana. Jakarta.

_____. 2017. Menguak Takbir Hukum, Jakarta. Kencana. Cetakan ke-2

_____& Heryani, W. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana. Jakarta.

Ali, Zainudin. 2016. Sosiologi Hukum. Sinar Garfika. Jakarta.

Assidique, J. 2009. Green Constitution. Raja Grafindo. Jakarta.

Badan Pusat Statik. 2018. Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Kuningan.

Bello, Petrus. 2012, Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum, Erlangga, Jakarta

Erlies, Salim dan Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi. Rajawali. Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. 2017. Gajah Mada University Press. Jakarta. Edisi ke 8.

Nasution, M. Syukuri Albani, et. all. 2016. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat. Prenada Media Grup. Jakarta.

Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

________ 2009. Hukum dan Perilaku. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta

Said, Muhammad. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media. Jakarta.

Sutiyoso, Bambang. 2010. Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. UII Press. Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2012. Hukum Pertambangan. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

Akib, Muhammad. 2014, Hukum Lingkungan Prespektif Global & Nasional edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Butar Butar, Franky. 2010. “Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan”. Yuridika. Vol.25. No.2. Mei-Agustus.

Fachlevi, Teuku Ade. 2015. ”Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo,”. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Vol 2. No 2. Agustus.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2016. “Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21”. Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia. Vol 1. No 2. Desember.

Kurniawan, Ruli. 2013. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan”. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah. Vol 11. No 1. Juni.

Mundzir, Hudriyah, et.all. 2016. “Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law”, Prosiding SENTIA. Politeknik Malang. Vol 18.

Nurhidayati, Sri. 2013. “Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa”. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. Vol 17. No 1. Mei.

Putri, Nabila Desyalika & Dian Agung Wicaksono. 2016. “Implementasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 13. No 01. Maret.

Risal, Semuel. et.all. 2013. “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman”. Jurnal Administratif Reform. Vol 1. No 3.

Rizal, Awi. 2015. ”Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum tehadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1.

Said, Moh. 2013. “Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP), Vol 3. No.3.

Zakiyah, Ummi & Iqbal Aidah Idrus. 2019. “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok.” Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2. No 2. Oktober.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016