PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Affila ., Afnila ., Rafiqoh Lubis

Abstract


ABSTRAK
Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolakukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.
Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; sanksi administratif, pemerintah.

ABSTRACT
The activities of nastional development for the welfare and prosperity of the entire Indonesian people are done through the exploitation of the existing natural resources. The fulfillment of the national and regional economic needs brings an undesirable impact on the sustainability and environmental sustainability. Environmental problems that arise are increasingly complex. Reduced environmental quality is a serious threat to the survival of human life and other living things so that sustainable environmental protection and management is needed. Proper and consistent subscribers are the benchmarks for successful environmental law enforcement. The role of prevention and enforcement of environmental law is now on the shoulders of Environmental Service as the closest milestone of the environmental problems that occur.
Keywords: environmental law; administratif sanction, government.

 


Keywords


penegakan hukum lingkungan; sanksi administratif, pemerintah

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016