Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia)

Abstract

ABSTRAK

Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi ancaman secara global, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sebagai bentuk komitmen dalam mitigasi emisi global. Namun, justru semakin banyak tantangan dalam menekan angka emisi tersebut, salah satunya tidak terlindunginya hutan alam di wilayah konsesi, sehingga menimbulkan risiko terlampauinya target pemerintah dalam FOLU Net Sink 2030. Target FOLU Net Sink 2030 dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Terdapat kebijakan dalam FOLU Net Sink 2030 yang menjadi bumerang bagi kelangsungan dan keberlanjutan hutan di Indonesia karena tetap melegalkan deforestasi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum semakin memperburuk kegiatan deforestasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif. Sehingga didapatkan dua kesimpulan, yakni 1) diperlukan penghapusan terminologi "deforestasi terencana" yang mengizinkan penggundulan 325.000 hektar per tahun termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) karena akan bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam dokumen NDC, 2) Diperlukan reformasi kebijakan yang fundamental dan komprehensif, dimulai dari reaktualisasi regulasi anti deforestasi yang absolut tanpa pengecualian dengan memperhatikan perencanaan, dan mekanisme pengawasan oleh lembaga negara terkait serta penegak hukum.

Kata kunci: deforestasi; folu net sink 2030; hutan.

ABSTRACT

Increased greenhouse gas (GHG) emissions pose a global threat, and Indonesia is no exception. Indonesia has ratified the Paris Agreement as a form of commitment to global emission mitigation. However, there are increasingly many challenges in reducing these emissions, one of which is the lack of protection for natural forests in concession areas, thereby posing a risk of exceeding the government's target in FOLU Net Sink 2030. The FOLU Net Sink 2030 target can have both positive and negative impacts. There are policies in the FOLU Net Sink 2030 that are counterproductive to the survival and sustainability of forests in Indonesia because they continue to legalize deforestation for National Strategic Projects (PSN). Weak coordination between law enforcement agencies further exacerbates deforestation activities. This study uses a qualitative method with a normative and comparative approach. This leads to two conclusions: 1) it is necessary to remove the term “planned deforestation,” which allows for the clearing of 325,000 hectares per year, including for National Strategic Projects (PSN), as it contradicts global commitments outlined in the NDC document; 2) Fundamental and comprehensive policy reform is needed, starting with the re-actualization of absolute anti-deforestation regulations without exceptions, taking into account planning and monitoring mechanisms by relevant state institutions and law enforcement agencies.

Keywords: deforestation; folu net sink 2030; forest;