EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Autor(s): Sardjana Orba Manullang
DOI: 10.24970/bhl.v7i3.337

Abstract

 

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran  aturan – aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakanmetode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks-teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya.

Kata kunci: Citizen Lawsuit; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Kerusakan Lingkungan.

 

 

ABSTRACT

This study discusses the Citizen Lawsuit concept of violating environmental regulations in Indonesia through a normative review of legal dogmatics. This research is a normative legal study, which means seeking legal principles, principles and doctrines to address real legal issues. This study uses the statute method (law approach) in its analysis of legal texts. Meaning of the word "Lawsuit" Citizen lawsuit is a tool that can be used by members of the general public in an effort to legally protect themselves from the consequences of unlawful acts committed by government officials. Even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not explicitly regulate the types of Citizen Lawsuit lawsuits, the authors of this study found that Judges still accept and try them based on the Judicial Powers Act and through legal advances. This happened even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not clearly regulate the type of Citizen Lawsuit lawsuit. However, in reality, not all Citizen Lawsuit cases are accepted by District Court Judges because the judges have different opinions regarding the type of lawsuit. This is due to differences of opinion regarding the form of this lawsuit. Therefore, the authors suggest that the Citizen Lawsuit Lawsuit process be included in Indonesian procedural law to achieve the goal of achieving legal clarity and providing fair legal protection for individuals who wish to defend their constitutional rights.

 

Keywords: Citizen Lawsuit; Environmental law; Actio Popularis; Environmental damage.

Keywords

Citizen Lawsuits; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Environmental damage;

References

BUKU

Asnawi, M. Natsir. Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik Dan Permasalahannya di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2016.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2019.

Boer, Ben. Environmental Law and Enforcement. Course Material. Sydney: Cameron Sydney. 2001

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Hutabarat, Samuel M. P. Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: Grasindo. 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta. 1976.

Narayama, H. S. Public Interest Litigation. Hyderabad: Asian Law House. 2000.

Sundari, E. Pengajuan Gugatan Secara Perwakilan kelompok (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya Di Indonesia). Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. 2000.

Wibisana, Muhamad Andri Gunawan. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2017.

ARTIKEL ILMIAH

Arintoko, A., & Purwanto, A., “Eksistensi Citizen Lawsuit sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”. Environmental Law and Management, 5 no.1, (2018)

Benarivo, Halomoan., Putri Purbasari Raharningtyas, & Febiana Rima Kainama. Kritisi Sistem Pertanggung Jawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Studi Perbandingan Actio Popularis Di Hungaria. Gloria Justitia. Volume 1 Nomor 2 2021.

Endarto, Budi, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia The Politic Of Law On Green Bond In Indonesia." Jurnal Bina Hukum Lingkungan (BHL). Volume 7, Nomor 1, 2022.

Hartanto, Heri. Gugatan Melalui Gugatan Warga Negara Demi Kepentingan Umum Di Indonesia, Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas Dan Perubahan. Volume 10 Edisi 4 2019.

Henry, Yose Octavia & Disriani Latifa Soroinda. Perbandingan dan Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia dengan Di Amerika Serikat dan Di India. Short summary of a research paper for the Faculty of Law. Universitas Indonesia 2016.

Iqbal, Mochammad. Aspek Hukum Perwakilan kelompok Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1 Nomor 1 2012.

Julaiddin, Julaiddin & Henny Puspita Sari. Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan. Unes Journal of Swara Justisia. Volume 3 Nomor 1 2019.

Kebingin, Stefanus Aditya. Kedudukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011.

Mulyono, Bambang H. Citicen Law Suit. Perlukah PERMA Untuk Implementasi. Varia Peradilan. Edisi September 2019.

Nurmedina, Listyalaras. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) di Indonesia dan Amerika Serikat. Simbur Cahaya Volume 28 Nomor 2 2021.

Prasetyo, H., & Kristiana, S., “Comparative Study of Citizen Suit in the United States and Indonesia.” Journal of Law, Policy and Globalization, (2014)

Quina, Margaretha. CLS Sebagai Salah Satu Instrumen Untuk Mendorong Laju Pemulihan Sungai: Pembelajaran Dari Sungai Gangga dan Riachuelo. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Volume 3 Nomor 2 2017.

Salim, Agus, Ria Anggraeni Utami, and Zico Junius Fernando. "GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA." Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Sharaningtyas, Yustina Niken. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Parika. Volume 38 Nomor 1 2016.

Sugianto, Indro. Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara: Kasus Nunukan. Jurnal Putusan Pengadilan Dictum. Edisi 2 (2004).

Teguh, W., & Hadiyanto, H., “Strengthening Citizen Suit as a Legal Instrument for Environmental Protection in Indonesia”, Journal of Environmental Law and Litigation, 2, no.1, (2017)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU. NO. 14 Tahun 1970. LN No. 74 Tahun 1970. TLN No. 2951.

Indonesia. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

Indonesia. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloalaan Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Mahkamah Agung RI. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN JKP.PST.

Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2008/PN JKT.SLT.

Putusan Perkara Nomor 145/Pdt.G/2009/PN JKT.PST.

Putusan Perkara Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR.

Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Palangkaraya.

Putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

INTERNET

Katadata Media. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/kualitas-udara-jakarta-pagi-ini-terburuk-kedua-di-dunia

Refbacks

  • There are currently no refbacks.