TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI

Faisal Faisal, Derita Prapti Rahayu

Abstract


ABSTRAK
Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan.
Kata kunci: teori kriminalisasi; kebijakan; pemidanaan; pertambangan.


ABSTRACT
Criminal provisions Article 162 of the Minerba Law stipulates that obstructing mining business activities is a criminal act (offense). The research objective is to know critically the purpose of criminalization of Article 162 in the perspective of criminalization policy. The principle of benefit is expected to be able to see objectively the arguments of criminalization theory, so that it can provide input for legislators in formulating criminal provisions. The research method uses normative legal research. The results of the research conclude that the criminalization policy on the offense of Article 162 cannot be justified according to moral theory and liberal individualistic theory. The nature of the moral values of society is distorted by the enactment of this offense. The state has limited the space for the freedom of citizens to live in freedom to convey and fight for their basic rights. Even the criminalization policies carried out by legislators do not get strong legitimacy from the essence of the purpose of punishment which is in line with the principles of values, principles of benefit, and principles of humanity. Future recommendations so that legislative policies must be carried out with a rational approach and a policy approach.
Keywords: criminalization theory; policy; criminalization; mining.


Keywords


teori kriminalisasi; kebijakan; pemidanaan; pertambangan

References


Buku

Barda Nawawi Arief, 2012, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Badan Penerbit UNDIP;

Barda Nawawi Arief, 2011, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang, Pustaka Magister;

Febby Mutiara, 2020, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi, Jakarta, Rajawali Pers;

Faisal, 2020, Politik Hukum Pidana, Tangerang, Rangkang Education;

Mahrus Ali, 2020, Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta, Rajawali Pers;

Topo Santoso, 2020, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal

Ade Adhari, 2017, “Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Indonesia”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2. No. 1. Oktober;

Arif Firmansyah dan Euis D. Suhardiman, 2015, “Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No. 3, Juli-September;

Derita Prapti Rahayu, 2012, “Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41. No. 4, Oktober;

Duwi Handoko, 2019 “Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret;

Edy Lisdiyono dan Rumbadi, 2018, “Penerapan Azas Premium Remedium dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 1, Oktober;

Faisal. dkk, 2020, “Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9. No. 3, September;

Kartono, 2017, “Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2. No. 1. Oktober;

Mahrus Ali, 2020, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)”, Jurnal Pandecta, Vol. 15. No. 2, Desember;

Mahrus Ali, 2018, “Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 25. No. 3, September;

Marthen H. Toelle, 2014, “Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory), Jurnal Refleksi Hukum, Vol 8. No. 2;

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo Penerapan, 2016, “Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.23, No.2, April;

Rizanizarli, 2014, “Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 16, No. 63, Agustus;

Salman Luthan, 1999, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 6, No. 11;

Salman Luthan, Disertasi (Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan), Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Juli 2007;

Sulaiman dan Ade Arif Firmansyah, 2018, “The Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia Legal System” Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 12, No. 1, January-March;

Titik Suharti, 2011, “Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Pornografi”, Jurnal Perspektif, Vol. 16, No. 2, April;

Lidya Suryani Widayati, 2018, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, November;

Yuwono Prianto, dkk. 2019, “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup”, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4, No. 1. Oktober.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016