KEDUDUKAN DAN PROSES PENETAPAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI RIAU

Suparto Suparto

Abstract


ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adat dimasukkan dalam hutan negara hal ini merugikan masyarakat adat sehingga Undang-undang tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permasalahannya adalah Bagaimana kedudukan dan proses penetapan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012 serta implementasinya di Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1). Kedudukan hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hutan adat tidak lagi bagian dari hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Proses penetapan hutan adat diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Agar hutan adat menjadi hutan hak, prosesnya melalui dua tahapan yaitu: (a) Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda). (b) Penetapan oleh Menteri LHK terhadap hutan adat. (2). Sampai saat ini di Provinsi Riau baru ada 2 hutan adat yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu didesak untuk kabupaten lain agar segera membuat Perda tentang masyarakat hukum adat, sebagai syarat untuk penetapan hutan adat oleh Menteri LHK.
Kata kunci: kedudukan; implementasi; hutan adat; putusan mahkamah konstitusi.


ABSTRACT
Based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, customary forests are included in state forests, this is detrimental to indigenous peoples so that the Law is reviewed before the Constitutional Court (MK). The problem is what is the position and process of determining customary forest after the Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 and its implementation in Riau Province. Based on the research results obtained (1). The position of the customary forest after the Constitutional Court decision no. 35/PUU-X/2012, customary forest is no longer part of state forest but is a private forest. The process of determining customary forest is regulated by Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 concerning Private Forests. In order for customary forest to become private forest, the process goes through two stages, namely: (a) Recognition of the existence of customary law communities through regional regulations (Perda). (b) Determination by the Minister of Environment and Forestry on customary forests. (2). Until now, in Riau Province there are only 2 customary forests that have been designated by the Minister of Environment and Forestry, namely Kampa Customary Forest and Petapahan Customary Forest in Kampar Regency. Therefore, it is necessary to rush for other districts to immediately make a regional regulation on customary law communities, as a condition for the designation of customary forests by the Minister of Environment and Forestry.
Keywords: position; implementation; customary forest; constitutional court decision.


Keywords


kedudukan; implementasi; hutan adat; putusan mahkamah konstitusi

References


Buku

Yusuf, A.M., 2011. Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta;

Sulastri, D., 2015. Pengantar Hukum Adat, Bandung: Pustaka Setia;

Salim H.S, 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika;

Sarkawi, 2014. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Abdillah, A. M., & Jusuf, Y., & Mahbub, M. A. S., 2018. Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol. 10, No. 1, hlm. 154-163;

Arizona, Y., 2014. Dibutuhkan Pengakuan Terintegrasi; Kajian Hukum Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, Jurnal Wacana, Vol. XVI, No. 33, hlm. 137-158;

Risdiana, 2017. Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan yang Dikelola Masyarakat Adat, Jurnal IUS, Vol.V, No.2, hlm. 338-352;

Roewiastoeti, M. R., 2014. Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Wacana, Vol. XVI, No. 33, hlm. 49-59;

Salam, S., 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Jurnal Novelty, Vol. 7, No. 2, hlm. 209-224;

Subarudi, 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 11, No. 3, hlm. 207-224;

Sukirno, 2016. Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, hlm. 259-267;

Wiyono, B., 2018. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, Jurnal Aktualita, Vol. 1, No.1, hlm. 60-76;

Yulyandini, M. D., 2018. Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1, hlm. 242-261.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016