PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM

Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman

Abstract


ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.
Kata kunci: omnibus law; prospektif; sumber daya alam.


ABSTRACT
The purpose of this research is to review the Prospective model of natural resource regulation, which can be an umbrella act and cohesion in uniting natural resources policy (institutional), so that a synergy of natural resource management is formed in order to realize sustainable development can photograph government actions. The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal materials. While the approach used is a historical approach, a statutory approach, a concept approach and a prospective approach, based on questionnaires that become the primary legal material. The results showed that the regulation of natural resources encountered in many laws and regulations became the cause of uncontrolled environmental damage and pollution due to the inevitable conflict of norms. The model of the harmony of natural resources legislation in the form of omnibus law whose faces overlap need to be ended. It is time for the regulation and institutionalization of natural resources to be streamlined in an integrated institution, so that policy coordination in the ecological, economic and social fields can be supervised through a sustainable development system. Natural Resources policy synergy will speed up the development process and minimize conflicts and disputes in the field of Natural Resources.
Keywords: omnibus law; prospective; natural resources.


Keywords


omnibus law; prospektif; sumber daya alam

References


Buku

Abdoel O.S. 2016. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan. Jakarta: Gramedia;

Ahmad Redi. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika;

Bagir Manan. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni;

Boedi Harsono. 1997. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan). Jakarta: Cetakan Ketujuh Djambatan.

Deni Bram. 2015. Hukum Lingkungan Hidup. Bekasi: Gramata Publishing;

Fuller, Lon. 1973. The Morality of Law. New Haven and London: Revised Edition Ninth Printing. Yele University Press;

Hans Kelsen. 1967. The Pure Theory of Law. University of California Press;

IKAPI. 2020. Omnibus Law Diskursus Pengabdiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. Depok: Rajawali Pers;

Koesnadi Harddasoemantri. 2006. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Cet.19. UGM Press;

Naoyuki Sakumoto. 2007. Development of Environmental Law and Legal Reform in Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press;

Manungga K.Wardaya. 2017. Constitutional Preview Sebagai Upaya Menciptakan Perundang-Undangan Yang Efisien Dan Berkeadilan, Dalam Buku Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap Di Mahkamah Konstitusi. Badan Pengkajian MPR. Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, dkk. 2014. Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press;

Muin Falmal. 2017. Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam buku,Penataan Ulang Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Badan Pengkajian MPR Jakarta.

Salim HS. 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Jakarta: PT RajaGrafindo;

Samun Ismaya. 2011. Pengantar Hukum Agraria. Yogyakarta: Graha Ilmu;

Soedjaji. 1999. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Nasional. Yogyakarta: Lukman Offset;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;

Jurnal

Firman Freddy Busron., 2017. Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum, 10(2);

Machmud Aziz., 2010. Pengujuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi, 7(5);

Michael D. Gilbert., 2006. Single Subject Rules And The Legislative Process. University of Pittsburgh Law Review, 67(4);

Millard M.Ruud., 1958. No Law Shall Embrace more Than One Subject. Minnesota law Review, 42(4);

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sumber Website

Omnibus Law Bidang Agraria dan SDA Penting Dilakukan dalam https://www.gatra.com/detail/news /452062/hukum/omnibus-law-bidang-agraria-dan-sda-penting-dilakukan (diakses 22/09/2020).

Sumber Lain

Koran Kompas., 4 Januari 2020. Omnibus Law Undang-Undang Sapu Jagat.

Koran Kontan., 14 Januari 2020. Omnibus Law Lingkungan Hidup.

Jimly Asshhiddiqi. 31 Juli 2019. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kodifikasi dan “Omnibus Law” Serta Kombinasi Keduannya. Makalah Disampaikan Dalam Forum Grup Diskusi Pejabat Pembina Hukum Nasional. Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016