PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Ilham Dwi Rafiqi

Abstract


ABSTRAK
Salah satu penyebab yang paling mendasar atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah penyimpangan dalam agenda politik hukumnya. Akibatnya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang dibuat seringkali justru menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Teknik analisa adalah deskriptif kualitatif, interpretatif dan heuristik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi existing politik hukum pengelolaan sumber daya alam tidak berjalan sesuai dengan konstruksi ideal cita-cita bangsa yang memiliki karakter sosialis. konstruksi existing politik hukum pembentukan perundang-undangan sektor pengelolaan sumber daya alam nasional cenderung berkarakter “neo-liberalistik” yang mengarahkan dukungan pada swasta, hubungan antara pemerintah dan masyarakat juga hanya sebatas subordinatif sehingga keadilan yang berusaha diwujudkan adalah keadilan distributif (individual). Hukum progresif hadir menawarkan perspektif baru dengan berpegang pada prinsip bahwa agenda politik hukum pembentukan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara responsif, partisipatif, dan holistik.
Kata kunci: politik hukum; pengelolaan sumber daya alam; hukum progresif

ABSTRACT
One of the most fundamental causes of natural resource management problems is deviations in the legal political agenda. As a result, laws and regulations in the field of natural resource management often create new problems. The results showed that the existing construction of natural resource management laws did not work in accordance with the construction of the ideals of a nation that had a socialist character. The existing construction of the law on national natural resource management tends to have a "neo-liberalistic" character that directs support to the private sector, the relationship between the government and the community is also only subordinate so that the justice that is sought to be realized is distributive justice (individual). The politics of law in the formation of legislation in the field of natural resource management with a progressive legal perspective holds responsive, particpatory, and holistic principles.
Keywords: legal policy; natural resource management; progressive law


Keywords


politik hukum; pengelolaan sumber daya alam; hukum progresif

References


Buku

Adji Samekto, FX. et.al. Membangunan Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

________________. Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

________________. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

C.B Macpherson. Property: Mainstream and Critical Positions. Oxford: Basic Blackwell, 1978.

Fadli, Moh. et.al. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press, 2016.

Freidman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemah Dari The Legal System A Social Science Perspevtive. Bandung: Nusamedia, 2011.

Fukuyama, Francis. The Great Disruption. Edited by Ruslami. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.

Hardiman, F. Budi. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Rajarafindo, 2013.

Keraf, A. Sonny. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Khairandy, Erman Rajagukguk dan Ridwan. Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia: 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010.

Mitchell, Bruce. et.al. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

MD, Moh. Mahfud. Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Nurjaya, I Nyoman. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Pustaka Publisher, 2008.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

________________. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

________________. Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan. Edited by Rachmat Safa’at. Malang: Surya Pena Gemilang, 2016.

________________. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Safa’at, Rachmad. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan. Malang: UB Press, 2004.

Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tanya, Bernard L. Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Jurnal & Hasil Penelitian

Arrsa, Ria Casmi, 2015. “Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air”. Jurnal Konstitusi Vol. 4, No. 169 (2015).

Jr, Lyyn White, 1967. “Root of The Historical Out Eclogic Crisis.” Jurnal Scinces Vol. 155, No. 3767.

Nurjaya, I Nyoman, 2004. “Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berbasis Mayarakat Adat: Perspektif Antropologi Hukum.” disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Eksistensi Hukum Adat Dan Politik Hukum Di Indonesia, Malang.

________________, 2007. “Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif.” disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Semarang.

Rachman, Irfan Nur, 2016. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.” Jurnal Konstitusi Vol. 13, No. 1.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006. “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia).” disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Pluralisme Hukum: Perkembangan Di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya Di Indonesia Dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1994. “Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan (ICEL), Vol. I.

Rachmad Safa’at, et.al, 2017. Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jendral Mahkmah Konstitusi, Malang.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016