PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN PASCA BERLAKUNYA PERDIRJEN KSDAE TENTANG KEMITRAAN KONSERVASI

Ali Sadikin

Abstract


ABSTRAK
Kawasan hutan konservasi diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Berlakunya Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi memunculkan kesenjangan normatif dalam hukum positif dengan memberikan legitimasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan diluar amanat UU.No.5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Permasalahan penelitian ini menekankan pada: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi? Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan hutan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae? Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen KSDAE? Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu penguatan konsep konservasi dalam Perdirjen KSDAE sehingga tidak mengaburkan perbuatan pidana kehutanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya Perdirjen KSDAE. Disimpulkan bahwa berlakunya perdirjen ksdae tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di kawasan hutan konservasi telah melakukan sifat melawan hukum formil.
Kata kunci: kawasan konservasi; kemitraan; kesenjangan normatif; Perdirjen KSDAE.


ABSTRACT
The conservation areas are regulated with the Act No. 5 in 1990 About KSDAE. It is amended about the technique instructions of conservation partnership appeared the norm discrepancy on the level of positive law by preventing the legitimacy to the society surround the forest areas to execute the activities beyond the Act No. 5 in 1990 About KSDAE. This observation focused on how to hold up the forest crime in the conservation areas? How is the legal up holding of forestry crime in the conservation areas after being available? How are the blocking and solution in upholding the forestry crime in the conservation areas after being available? This observation method is used the legal normative observation with qualitative. Recommendation is to be strengthened the concept of conservation on dirjen of regulation so it is no blurred the acts of forestry crime. This aim of observation to recognize how far the legal upholding of feresty crime in conservation areas after being available the regulation of dirjen. It Concluded that being available the ksdae regulation about the technical partnership conservation in the conservation area has contradicted against the nature of legal formil.
Keywords: the conservation areas; partnership; the legal norm of discrepancy; the regulation of KSDAE.

 


Keywords


kawasan konservasi; kemitraan; kesenjangan normatif; Perdirjen KSDAE

References


Buku

Ahmad, Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan sosiologis). Jakarta: PT. Chandra Pratama;

Ali, Mahrus, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Campese, Jessica. 2009, Right-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation. Bogor: Published by Center for International Forestry Research, CIFOR and IUCN;

Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers;

Dewobroto, S Kukuh. 1989. Kamus Konservasi Sumber Daya Alam. Jakarta: PT Rineka Cipta;

Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu media;

Kusumasumantri, Yudhistira, Pandji. 2014. Sang pelopor (peranan koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional;

Kusumasumantri, Yudhistira, Pandji. 2019. Sejarah 5 Taman Nasional Pertama, Direktorat Jenderal KSDAE, Jakarta;

Maria, S.W. Sumardjono. 2011. Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gajah Mada University Press;

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta;

Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara;

Roeslan, Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Aksara Baru;

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana;

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia;

Sagala Porkasa. 1994. Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Salim H.S, 2005. Dasar – dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika;

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni;

Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Alvi Syahrin, 2018, Hukum Lingkungan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta;

Thalib Hambali, 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Prenada Media Group;

Wartiningsih, 2014. Pidana Kehutanan, Konsep Tindak Pidana Bagi Penyelenggara Kebijakan Kehutanan. Malang: Setara Press;

Walhi, 1995. Strategi Keanekaragaman Hayati Global, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Jurnal

Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, 2019. “Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.,” Analisis Kebijakan Kehutanan, 6 (1): 43-56;

Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2004, “Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan.”9 (4): 328;

Faiqotul Falah. 2013. ”Kajian Efektifitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai.,” Analisis Kebijakan Kehutanan, 10 (1): 38;

Hendra Djarang. 2016. “Pertanggungjawaban pidana dalam pengrusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku,”Lex et Societatis, 4 (7): 104;

RB Budi Prastowo. 2006. “Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.” Hukum Pro Justitia, 7 (24): 214;

Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan, 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Loging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” Usu Law, 3 (2): 106-114.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Pemukiman Dalam Kawasan Hutan.

Sumber lain

Abdul Halim Barkatullah. 2020. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Pebruari 2020. Accessed Pebruari 2020. http://eprints.ulm.ac.id/138/;

Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Stabat, 2020.Accessed February 18. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pnkutacane/jenis/pidana-khusus-1.html.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.159

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016