ANALISIS PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PADA DANAU PERKOTAAN DI JABODETABEK, INDONESIA

Sinta Ramadhania Putri Maresi, Tommy Hendra Purwaka, Heri Purwadi

Abstract


ABSTRAK
Minimnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola danau perkotaan menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah penurunan kualitas danau perkotaan. Dalam hal ini, ketidakjelasan batasan kewenangan pengelolaan danau perkotaan antara pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten adalah salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Penelitian dilakukan dengan kajian pustaka dan desk study terhadap berbagai kebijakan pemerintah dengan kondisi yang ada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud pengaturan hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu regulasi, peraturan kebijakan, dan kebijakan. Berpedoman pada peraturan yang telah diklasifikasikan, maka dibutuhkan unit satuan kerja yang dapat merealisasikan atau melaksanakan peraturan-peraturan tersebut agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah rencana pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan danau perkotaan dapat dilakukan melalui pengembangan pengaturan hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan.
Kata kunci: danau perkotaan; pembangunan berkelanjutan; pengaturan hukum; rehabilitasi lingkungan.


ABSTRACT
The lack of local government authority in managing urban lakes causes problems, one of which is the decline in the quality of urban lakes. In this case, the unclear boundaries of the authority for urban lake management between the central, provincial and city/district governments is one of the critical issues that must be resolved immediately. The research was conducted with a literature review and desk study of various government policies with current conditions. The results showed that the form of legal regulation in Indonesia is divided into 3 (three) parts, namely regulations, policy regulations, and policies. Guided by classified regulations, a work unit is needed that can realize or implement these regulations in order to provide benefits to the community. The conclusion is that a sustainable development plan in the protection and management of urban lakes can be carried out through the development of legal arrangements, compliance and law enforcement including alternative instruments, as well as environmental rehabilitation efforts.
Keywords: environmental rehabilitation, legal system, sustainable development, urban lakes.


Keywords


danau perkotaan; pembangunan berkelanjutan; pengaturan hukum; rehabilitasi lingkungan

References


Buku

Ali, A. 2002. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung;

International Lake Environment Committee (ILEC) Foundation. 2003. World Lake Vision: A Call to Action. Otsu: International Lake Environment Committee Foundation and United Nations Environment Programme. Terjemahan Sekretariat Forum Danau Indonesia (FDI). 2014. Visi Danau Dunia (Sebuah Ajakan untuk Melakukan Tindakan). Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH);

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2007. Strategi dan Rencana Aksi Pelestarian Situ di Wilayah Jabodetabek. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

Rangkuti, S.S. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi ketiga. Surabaya: Airlangga University Press.

Soemarwoto, O. 2005. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jurnal

Galor, O., & Moav, O. 2004. From Physical to Human Capita; Accumulation: Inequality and the Process of Development. Review of Economic Studies 71(4): 1001–1026;

Rahadiani, et al., 2014. Partisipasi Masyarakat Sekitar Danau Beratan Dalam Konservasi Sumber Daya Air. Jurnal Spektran 2(2): 41-49;

Samudro, B. 2006. Peran Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. Jurnal Eko-Regional 1(1): 53–58;

Sato, Y., & Yamamoto, K. 2005. Population Concentration, Urbanization, and Demographic Transition. Journal of Urban Economics 58(1): 45–61;

Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Hukum di Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora 18(2): 131-137.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Pembukaan (Preambule). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

Caesar, K.A. 2018. Kebijakan Pengelolaan Situ di Indonesia: Studi Tentang Pengelolaan Situ Kuru di Desa Cempaka Putih Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Henny, C. 2017. Megapolitan Jakarta: Sumber Daya Air yang Krusial di Wilayah Perkotaan dan Tantangan Pengelolaan. http://lipi.go.id/publikasi/situ-merupakan-danau-urban-di-megapolitan-jakarta--sumber-daya-air-yang-krusial-di-wilayah-perkotaan-dan-tantangan-pengelolaan/2063 (diakses 20 Mei 2020 pukul 11.22 WIB);

Kamsari. 2019. Sertifikasi Situ. https://konstruksi.net/2019/07/21/sertifikasi-situ/ (diakses 29 Mei 2020 pukul 19.22 WIB);

Katherina, L. K. 2018. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota-Kota di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/human-ecology/511-dinamika-pertumbuhan-penduduk-kota-kota-di-indonesia (diakses 27 Mei 2020 pukul 09.55 WIB);

Nailufar, N.N. 2018. Sertifikasi 208 Situ di Jabodetabek Terkendala Anggaran. https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/24/07160241/sertifikasi-208-situ-di-jabodetabek-terkendala-anggaran. (diakses 18 Mei 2020 pukul 10.19 WIB);

Nugroho, S.P. 2009. Perlu Dilakukan Analisis Risiko Terhadap Seluruh Infrastruktur Aset Negara. Warta Pengawasan XVI/2/Juni 2009. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Renald, A. 2018. Strategi Perlindungan Fungsi SDEW Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS. Bahan Presentasi. Rapat Koordinasi Strategi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Semarang. 23 Juli. 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.155

Refbacks



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Jurnal Bina Hukum Lingkungan telah terindeks pada:

                                                          

 

Journal Accreditation:



Plagiarism Check:

BHL is licensed under a Creative Commons Attribution

  Redaksi Jurnal Bina Hukum Lingkungan © 2016