Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Urban sprawl mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara terus menerus dan masif di kawasan pinggiran kota, terdegradasinya kualitas hidup manusia dan rusaknya lingkungan, sehingga perlu diketahui kompleksitas masalah yang dihadapi dan diatur. Penelitian yuridis Normatif, bersifat eksplanatoris, dan penerapannya berfokus pada permasalahan (problem-focused research) dan pemecahannya. Suatu tuntutan (das Sollen, ius constituendum) untuk adanya Pengaturan dan Penetapan kawasan pinggiran kota secara konstruktif sebagai Kawasan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Strategis Nasional, sebagai bagian dari Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang menentukan tatanan kehidupan perdesaan dimasa depan, yang bertujuan untuk perbaikan struktur agraria, melalui penguatan usaha pertanian, penciptaan perumahan dan permukiman baru, peningkatan kualitas hidup manusia dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi untuk pengaturan kawasan pinggiran kota meliputi seluruh unsur-unsur dalam struktur sistem hukum pertanian, baik faktor teknis, ekonomi, maupun sosial, dan sistematisasi hukumnya yang berlatar belakang permasalahan perturan-perundangan agraria, yang harus direkonstruksi, ditafsirkan kembali, dan diciptakan.
Kata kunci: pertanian; pinggiran kota; penataan ruang.


ABSTRACT
Urban sprawl resulted the continuous and massive loss of agricultural land in suburban areas, degradation of the human life quality and environmental damage, so it is necessary to knoww the complexity of the problems and to regulate. This is juridical Normative, explanatory research, and its application focuses on the problems and its solutions. There is a demand for constructively regulation and designation of suburban areas as Food Security Areas in National Strategic Area as part of Acceleration National Strategic Project, which determines the future order of rural life, which aims to improve agrarian structures, through strengthening agricultural enterprises, creating new housing and settlements, improving the quality of humanlife and prevention of environmental damage. The problems complexityfor regulating Peri-urban areas comprise in all of the elements of the agricultural law system, both technical, economic and social factors, and the systematization of laws against the background of agrarian law problems by reconstructing reinterpreting and creating.
Keywords: agriculture; suburban; spatial planning.

Keywords

pertanian pinggiran kota penataan ruang

Article Details

How to Cite
Andjarwati , A. . (2021). TUNTUTAN PENGUATAN PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS. BINA HUKUM LINGKUNGAN, 6(1), 145–166. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.147

References

  1. Buku
  2. Kroeschell, Karl. Deutsche Agrarrecht–Ein Ueberblick. Koln, Berlin, Munchen, Bonn: Heymanns Verlag, 1983;
  3. Goetz, Volkmar, Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). 1981. Handwoerterbuch des Agrarrechts, Band I, Berlin: Erich Schmidt Verlag: E.E. Lepinsky, Agrarstrukturverbesserung, 1981;
  4. Goetz, Volkmar, Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). Handwoerterbuch des Agrarrechts, Band II, Berlin: Erich Schmidt Verlag: G. Müchow, Siedlungsrecht, HAR band II, 1981;
  5. Sabari Yunus, H. Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
  6. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia, 1982;
  7. Triwibowo, D. dan Bahagijo, S. Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES-Perkumpulan Prakarsa, 2006.
  8. Jurnal/Artikel
  9. Aprildahani, B, R, Hasyim, A.W. dan Rachmawati TA. “Motivasi petani Mempertahankan Lahan Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota (Kasus Kawasan Perkotaan Karangploso Kabupaten Malang”. Journal of Regional and Rural Development Planning (2017);
  10. Indra, Putu. “Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar”. Jurnal Wilayah dan Lingkungan 7, no. 2 (2019);
  11. Pitoyo, A.J. “Dinamika Sektor Informal di Indonesia: Prospek, Kelembagaan, dan Kedudukannya Dalam Sistem Ekonomi Makro”. Populasi 18, no. 2 (2007). Diakses: journal.ugm.ac.id;
  12. Susilowati, Heri.“Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Imolikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian”. Forum Penelitian Agro Ekonomi 34, no. 1 (2016);
  13. Setioko, B. “Konsep Kearifan Lokal Pada Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota”. MODUL 13, no. 2 (2013);
  14. Soetrisno, N. “Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang Alternatif”. PANGAN 19, no. 3 (2010).
  15. Peraturan Perundang-Undangan
  16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
  17. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian;
  18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  21. Perpres. 3 Tahun 2016 tentang PercepatanProyek Strategis Nasional, yang telah diubah ke-3 kalinya dengan Perpres. Nomor 109 Tahun 2020.