Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Keberadaan lingkungan hidup yang semakin kurang baik telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pihak, termasuk juga dalam hal ini adalah profesi advokat, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum lingkungan hidup sangat minim dari perhatian profesi advokat, padahal lingkungan hidup yang baik tidak hanya kebutuhan masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi kebutuhan dari semua orang termasuk mereka yang menyandang profesi advokat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, peneliti mendeskriptifkan fenomena yang terjadi terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan advokat dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan kesimpulan sebagai berikut: penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dengan sadar dan terus-menerus ditegakkan, tindakan ini mesti dilakukan untuk memberikan penghukuman dan efek jera kepada perusak lingkungan hidup. Kepedulian profesi advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena tidak semua pihak yang menjadi korban perusakan lingkungan hidup paham bagaimana proses penegakan hukum, hadirnya advokat dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup akan mempermudah proses penegakan hukum.
Kata kunci: advokat; lingkungan hidup; penegakan hukum.


ABSTRACT
The existence of an increasingly unfavorable environment has threatened the survival of human life and other creatures so that it is necessary to carry out serious environmental protection and management by all parties, including in this case the advocate profession, especially in terms of enforcing environmental laws that are fair to all. party. Enforcement of environmental law is very minimal from the attention of the advocate profession, even though a good living environment is not only the need of certain communities, but also the needs of all people, including those who hold the advocate profession. The research approach used is normative legal research, researchers describe phenomena that occur related to environmental law enforcement and advocates in environmental law enforcement. With the following conclusions: law enforcement against perpetrators of environmental destruction must be consciously and continuously enforced, this action must be taken to provide punishment and a deterrent effect to environmental destroyers. The concern of the advocate profession in environmental law enforcement is needed because not all parties who are victims of environmental destruction understand how the law enforcement process is carried out, the presence of an advocate in the context of environmental law enforcement will facilitate the law enforcement process.
Keywords: advocate; environment; law enforcement.

Keywords

advokat lingkungan hidup penegakan hukum

Article Details

How to Cite
Panjaitan, B. S. . (2021). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH ADVOKAT. BINA HUKUM LINGKUNGAN, 6(1), 77–92. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

References

  1. Buku
  2. Fadli, Moh., Mukhlish, dan Mustafa Lutfi. Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press, 2006;
  3. Idris, Aradila Caesar Ifmaini et all.. Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA, 2019;
  4. Nawawi Arief, Barda. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011;
  5. Nasional Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005;
  6. Nursadi, Harsanto.Bunga Rampai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018;
  7. Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama, 2012;
  8. Suhatono, Irawan. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015;
  9. Wijoyo, Suparto. Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013;
  10. Yahman dan Nurtin Tarigan. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
  11. Jurnal/Artikel
  12. Alfath, Tahegga, Primananda, Radian Salman dan Sukandi. “Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bina Hukum Lingkungan 4, no. 2 (2020);
  13. Ali, Mahrus. “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Hukum Lingkungan 5, no.1 (2020);
  14. Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 35;
  15. Gane, Aman. “Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan”. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, no.2 (2020);
  16. Mansur, Mochamad.“Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, Widya Yuridika Jurnal Hukum 2, no. 2 (2019);
  17. Mardiana. “Kajian Tafsir Tematik Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup” Al-Fikr 17, no. 1 (2013);
  18. Marpaung, Watni. “Islam Dan Lingkungan Hidup”. Harian Waspada. Artikel, (2021);
  19. Ramdan, Ajie. ”Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”. Jurnal Konstitusi 11, no.2 (2014);
  20. Rodin, Dede. “Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis”. Al-Tahrir 17, no. 2 (2017): 392.
  21. Setyo, Langgeng. “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Daulat Hukum 1, no.1 (2018);
  22. Arliman S, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11, no. 1 (2019): 11;
  23. Suherman, Asep. “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan”, Bina Hukum Lingkungan 5, no. 1 (2020).
  24. Peraturan Perundang-undangan
  25. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.