Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Terdapat gap dalam pemaknaan Precautionary Principle antara sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014. Sebelum putusan tersebut, Precautionary Principle diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan adanya pembuktian ilmiah atas kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pasca Putusan MK a quo, pembuktian ilmiah ini menjadi hal yang tidak mutlak diperlukan, karena putusan tersebut menganggap bahwa setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah, dianggap telah memiliki izin meskipun izinnya belum keluar. Padahal, izin pengelolaan limbah adalah elemen penting guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga diperlukan konsep perizinan yang rumit, ilmiah, serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, pasca putusan ini, bagi setiap pelaku usaha yang sedang melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah, tidak dapat dipidana apabila dalam kenyataan ditemukan pelanggaran izin. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan bentuk pemaknaan baru mengenai Precautionary Principle Pasca Putusan MK a quo. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Kata kunci: limbah B3; Mahkamah Konstitusi; Precautionary Principle



ABSTRACT
There is a gap in the meaning of the Precautionary Principle before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XII/2014. Prior to this decision, the Precautionary Principle was defined as a principle that requires scientific evidence of business activities towards the environment. Meanwhile, after the decision, scientific evidence is not absolutely necessary. The decision considers that every business actor who is currently extending a waste management permit is deemed to have had a permit even though the permit has not been issued. In fact, a waste management permit is an important element in protecting the environment. So that, a licensing concept that is complex, scientific, and based on careful considerations is required. In addition, after this decision, any business actor who is in the process of extending the Waste Management Permit, cannot be punished if in fact there is a permit violation. This study seeks to formulate a new form of meaning regarding the Precautionary Principle after the MK decision. This research is a normative juridical study, using a statutory approach and a conceptual approach.
Keywords: hazardous waste; constitutional court; precautionary principle

Keywords

limbah B3 Mahkamah Konstitusi Precautionary Principle

Article Details

How to Cite
Alan, M. F. ., Zulharman, Z., & Butar, F. B. . (2021). PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014. BINA HUKUM LINGKUNGAN, 6(1), 22–38. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.141

References

  1. Buku
  2. Admosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
  3. Akib, Muhammad. Penegakan Hukum LIngkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
  4. Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
  5. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2007.
  6. Machmud, Syahrul. Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Diindonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas). Bandung: Mandar Maju, 2012.
  7. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.
  8. O'Brien., James. International Law. London: Cavendish Publishing Limited, 2001.
  9. Raffensperger, Carolin and Joel Tickner (Ed). Protecting Public Health and The Environment, Implementing the Precautionary Principle. Washington DC: Island Press, 1999.
  10. Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
  11. Redi, Ahmad. Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
  12. Saleh. M. R,. Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunaan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Intrumen Naional). Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
  13. Sadeler, N. de. Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules. Oxford University Press, 2002.
  14. Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
  15. Syarif, Laode M, Maskun, Latief, Birkah. Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global, Syarif, Laode M (Ed), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi dan Kasus. Jakarta: USAID. 2010.
  16. Jurnal/Artikel
  17. Bimantara, Boby, dkk. “Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2, no. 2, (2021).
  18. Hitchock, Christopher. “Prevention, Preemption, and the Principle of Sufficient Reason”, The Philosophical Review 116, no. 4 (2007).
  19. Hardjaloka, Loura. “Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai Ius Cogen Dalam Kasus Gunung Mandalwangi”, Jurnal Yudisial 5, no. 2 (2012).
  20. Latifah, Emmy. “Precautionary Principle sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, Yustisia 5, no. 2 (2016).
  21. Lewis, B. “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection”. Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law, 2012.
  22. Raharja, Ivan Fauzani. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, Jurnal Inovatif 7, no. 2 (2014).
  23. Tickner, Joel A dan Geiser, Ken. “The precautionary principle stimulus for solutions- and alternatives-based environmental policy”, Environmental Impact Assessment Review 24, University of Massachusetts Lowell, One University Avenue, Lowell, USA, (2004).
  24. Ulum, Muhammad Bahrul dan Farizi, Dizar Al, “Implementasi dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia”, Jurnal Konstitusi 6 , no. 3 (2009).
  25. Wibisana, Andri G, “Konstitusi Hijau Prancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004”, Jurnal Konstitusi 8, no. 3 (2011).
  26. Peraturan Perundang-undangan
  27. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  30. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dua kali dimana pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang;
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;