KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF

Abstract

ABSTRAK
Peralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.
Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan.

ABSTRACT
The transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.
Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill.