Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
Kata kunci: pengelolaan sampah; plastik; wisata pesisir



ABSTRACT
Waste management today is still a problem that has not been resolved. This study aims to examine problems in plastic waste management in Bengkulu to support coastal areas. The result shows there are several laws and regulations that have a correlation with the management of plastic waste in Indonesia, namely the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Waste Management and several other laws including the Jakstrada City of Bengkulu which aim to raise awareness for the community about a good and healthy environment in Bengkulu Province. This study also suggests ideal plastic waste management policy to support the coastal tourism area of Bengkulu Province.
Keywords: waste management; plastics; coastal tourism

Keywords

pengelolaan sampah plastik wisata pesisir

Article Details

How to Cite
Satmaidi, E. ., Barus, S. I. ., Ahmad Saifulloh, P. P. ., & Reformas, T. . (2021). KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU. BINA HUKUM LINGKUNGAN, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.139

References

  1. Buku
  2. A STAP Information Document. Marine Debris As A Global Environmental Problem Introducing A Solutions Based Framework Focused On Plastic. Washington DC: Global Environment Facility, 2011.
  3. Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bengkulu: Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Tahun 2017
  4. Bambang, Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
  5. Banakar, Reza, And Travers, Max. Theory And Method In Socio-Legal Research, London: Bloomsbury Academic, 2005.
  6. Faure, Michael, and Niessen, Nicole. Towards Effective Environmental Legislation In Indonesia?, dalam Enviromental Law in Development: Lessons from Indonesian Experience, eds., Michael Faure and Nicole Niessen. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006.
  7. Sudrajat, H.R. Mengelola Sampah Kota Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya menjadi Energi Listrik dan Kompos. Depok: Penebar Swadaya, 2006.
  8. ICEL, et.al, Amicius Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) Dalam Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 Dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Nomor: 29p/Hum/2019, 2019.
  9. Asshiddiqie, Jimly. Green Constituton: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.
  10. Kementerian Lingkungan Hidup RI. Buku Panduan Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Replant). Pekanbaru: Kementerian Lingkungan Hidup RI Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, 2007.
  11. Syarif, Laode M. dan Andri Gunawan Wibisana, eds. Hukum Lingkungan: Teori, Legalisasi dan Studi Kasus. United States: USAID, 2010.
  12. Quina, Margaretha, et.al, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah, Kertas Kebijakan Agustus 2019, Seri Pengelolaan Sampah 2, ICEL
  13. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
  14. Qodriyatun, Sri Nurhayati. Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia), Vol. X, No. 23/I/Puslit/Desember/2018, Desember 2018.
  15. Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
  16. Vellas, Francois, dan Becherel, Lionel. Pemasaran Pariwisata Internasional, Sebuah Pendekatan Startegis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
  17. Jurnal/Artikel
  18. Wahyudin, Gledys Deyana dan Arie Afriansyah. “Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 12 (2020).
  19. Jambeck, J.R. et.al, “Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean”, Jurnal Science 347, (6233) (United States), (Februari 2015).
  20. Abalansa, Samuel, et.al, “The Marine Plastic Litter Issue: ASocial-Economic Analysis”, Sustainability 12, no. 20 (Oktober 2020)
  21. Shin, Sun-Kyoung, et.al, “New Policy Framework with Plastic Waste Control Plan for Effective Plastic Waste Management”, Sustainability 12, no. 15, (July 2020)
  22. Enggara, Randu dan Zul Bahrum. “Dadang Suherman, Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah Di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penyebab Degradasi Nilai-Nilai Ekowisata”. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (NATURALIS), (Universitas Bengkulu) 8, no. 2 (Oktober 2019).
  23. Wabnitz, Colette, and Nichols, Wallace J., “Editorial: Plastik Pollution: An Ocean Emergency”, Jurnal Marine Turtle Newsletter (United States), no. 129, (Oktober 2010).
  24. Peraturan Perundang-Undangan
  25. Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  26. ________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  27. __________, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  28. Bengkulu, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025.
  29. ________, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.